Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Salatiga berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dalam kurun waktu 2–3 semester terakhir, telah diberlakukan kebijakan 5 hari belajar sebagai program uji coba. Kebijakan ini berjalan relatif baik, stabil, dan diterima oleh masyarakat tanpa penolakan yang berarti.

Sebelum kebijakan 5 hari belajar diterapkan, telah dilakukan berbagai proses partisipatif, seperti audiensi, survei, polling, dan dengar pendapat dengan orang tua peserta didik. Proses panjang tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan setuju terhadap penerapan 5 hari sekolah. Oleh karena itu, secara logis kebijakan ini seharusnya diperkuat melalui regulasi resmi, seperti Surat Edaran atau Peraturan Wali Kota, bukan justru dikembalikan secara mendadak ke sistem 6 hari sekolah pada awal tahun 2026 dengan alasan bahwa kebijakan sebelumnya hanya bersifat uji coba.

Pengembalian kebijakan 6 hari sekolah ini dilakukan tanpa penjelasan publik yang memadai, tanpa paparan hasil evaluasi terbuka, dan tanpa mekanisme partisipasi masyarakat yang jelas, sehingga menimbulkan kebingungan dan keresahan, khususnya di kalangan orang tua peserta didik.

1. Dampak Finansial Nyata bagi Orang Tua

Penerapan kembali sistem 6 hari sekolah secara langsung menambah beban finansial orang tua, terutama pada biaya transportasi dan uang saku harian peserta didik. Di lapangan, biaya tersebut berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per hari per anak, tergantung jarak sekolah dan kondisi ekonomi keluarga.

Dengan adanya tambahan 1 hari sekolah setiap minggu, maka beban tambahan biaya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan minimal (Rp15.000 per hari):

Tambahan biaya per minggu: Rp15.000
Per bulan (±4 minggu): Rp60.000
Per tahun ajaran (±10 bulan): Rp600.000 per anak

Perhitungan maksimal (Rp30.000 per hari):

Tambahan biaya per minggu: Rp30.000
Per bulan (±4 minggu): Rp120.000
Per tahun ajaran (±10 bulan): Rp1.200.000 per anak

Bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak, beban ini menjadi berlipat ganda dan jelas memberatkan. Dampak ekonomi ini bersifat nyata dan langsung, sehingga semestinya menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan.

2. Berkurangnya Waktu Berkualitas Anak dan Keluarga

Salah satu alasan yang kerap disampaikan untuk memberlakukan 6 hari sekolah adalah agar anak memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi dan karakter. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru mengurangi waktu kebersamaan anak dengan keluarga, terutama karena banyak orang tua tidak bekerja pada hari Sabtu.

Selain itu, bagi orang tua yang bekerja hingga sore hari, anak berpotensi pulang lebih awal tanpa pengawasan yang memadai, sehingga tujuan pembentukan karakter, pengasuhan, dan perlindungan anak justru tidak tercapai secara optimal.

3. Alasan “Usulan Masyarakat” yang Tidak Jelas dan Perlu Dikritisi

Jika pengembalian kebijakan 6 hari sekolah didasarkan pada usulan masyarakat, maka perlu dijelaskan secara terbuka:

Masyarakat yang mana yang dimaksud?
Melalui mekanisme apa aspirasi tersebut dihimpun?
Apakah melibatkan mayoritas orang tua dan satuan pendidikan?

Pertanyaan ini menjadi penting karena sebelumnya, kebijakan 5 hari sekolah telah melalui proses panjang, terbuka, dan partisipatif. Oleh sebab itu, pengambilan kebijakan yang berlawanan arah secara cepat dan tertutup menimbulkan ruang tafsir di tengah masyarakat, termasuk kekhawatiran bahwa kebijakan ini tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan riil peserta didik dan keluarga.

Lebih jauh, masyarakat juga berhak mengetahui apakah terdapat pertimbangan-pertimbangan non-pedagogis dalam pengambilan keputusan ini, misalnya kebijakan yang secara administratif atau programatik lebih menguntungkan pihak tertentu apabila kegiatan sekolah berlangsung selama 6 hari penuh. Dalam konteks inilah, transparansi dan akuntabilitas kebijakan menjadi mutlak diperlukan, agar tidak muncul dugaan bahwa kewenangan publik digunakan tanpa pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas.

4. Alternatif Kebijakan yang Lebih Bijaksana dan Tepat Sasaran

Kami mengusulkan agar pengaturan 5 atau 6 hari sekolah dikembalikan kepada masing-masing satuan pendidikan, sehingga sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kondisi orang tua, serta karakter lingkungan sekolah masing-masing.

Bukankah kebijakan publik seharusnya bersifat bijaksana, fleksibel, dan tepat sasaran?

Pendekatan ini akan jauh lebih adil dan realistis dibandingkan penerapan satu kebijakan seragam yang tidak mempertimbangkan keberagaman kondisi di lapangan.

Tuntutan Petisi

Melalui petisi ini, kami mendesak Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Salatiga untuk:

Menjelaskan secara terbuka dan tertulis dasar pengambilan keputusan pengembalian kebijakan 6 hari sekolah.

Menyampaikan hasil evaluasi uji coba 5 hari sekolah kepada publik.
Memastikan setiap kebijakan pendidikan diambil secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan di luar kebutuhan peserta didik.
Memberikan kebijakan yang fleksibel dengan mengizinkan sekolah menerapkan sistem 5 atau 6 hari belajar sesuai kebutuhan masing-masing.

Penutup

Petisi ini bukan bentuk penolakan tanpa dasar, melainkan upaya mendorong kebijakan pendidikan yang adil, transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dan keluarga di Kota Salatiga.

Dengan menandatangani petisi ini, Anda turut menyuarakan harapan agar kebijakan pendidikan di Kota Salatiga disusun secara bijaksana, manusiawi, dan bertanggung jawab.