Workshop Pengajuan Tempe sebagai Warisan Budaya Dunia bersama Gubernur Jateng

Workshop ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan upaya tindak lanjut audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah. Workshop ini dihadiri sebanyak 70 orang yang terdiri dari anggota DPR, stakeholder, produsen tempe, dan masyarakat umum. Pembicara dalam workshop ini yaitu Prof. Dr. Hardisnyah, MS (IPB/PERGIZI PANGAN Indonesia), Prof Mary Astuti (Univeristas Gajah Mada), dan Prof Made Astawan, MS (IPB/Forum Tempe Indonesia). Tempe sebagai warisan budaya Indonesia memiliki lima alasan untuk diajukan ke UNESCO, yaitu 1) tempe sebagai pangan tradisional asli Indonesia dan bagain budaya yang perlu dilestarikan yang berasal dari Daerah Bayat, Klaten, Jawa tengah, 2) kaya manfaat gizi dan kesehatan, 3) Meningkatkan nilai ekonomi kerakyatan, 4) Pengakuan CODEX Asia: Standar Tempe, dan 5) Tempe sudah mendunia. Berbagai penggalangan dukungan tempe yang akan diajukan sebagai warisan budaya Indonesia yaitu 1) Deklarasi tempe oleh AIPI, PERGIZI PANGAN Indonesia, PATPI, dan PABMI serta dukungan dari intitusi pemerintah dan yang lain. Dukungan online melalui change.org/tempe sudah mendapatkan dukungan sebanyak 23.760 dukungan dari seleuruh rakyat Indonesia. Kemudian, gagasan selanjutnya yaitu pemilihan lima monumen tempe terbaik yang diikuti oleh arsitek profesional asli karya anak bangsa yang akan dibangun di wilayah Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat Jawa Tengah mengenai pengajuan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dalam diskusi tanya jawab yang cukup banyak. Gubernur Jawa Tengah, sangat mendukung dan setuju tempe diajukan sebagai warisan budaya Indonesia. Saat ini popularitas makanan tempe di Indonesia sangat banyak dan variatif, salah satunya tempe yang terbuat dari kacang koro. Namun, peningkatan produksi kedelai di dalam negeri perlu ditingkatkan dengan bantuan teknologi. Dari hasil workshop bersama Gubernur Jawa Tengah yang menyatakan bahwa, “Saya siap mendukung dan membantu untuk komunikasi ke pejabat yang lebih tinggi”.