Halo warga Makassar dan pemerhati kebijakan publik, 

Mari menolak normalisasi kebijakan, tindakan dan ujaran Walikota Makassar yang arogan dan tidak berdasar.

Petisi ini dibuat perihal program penanggulangan pandemi Covid-19 Makassar Recover.

Kota Makassar berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Di tahun kedua masa pandemi telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang sangat signifikan (kasus positif harian 340 per 16 Juli 2021, dengan positivity rate sekitar 22%). Kota yang padat penduduk ini sangat berpotensi mengalami ledakan warga terpapar varian baru Covid-19 yang telah terlebih dahulu menghantam banyak wilayah di Indonesia.

Dalam masa PPKM darurat yang kini diterapkan secara luas, Pemkot Makassar meluncurkan sebuah program dengan sebuah rancangan kampanye publik dan praktik penyelenggaraan yang masif. Program dengan nama Makassar Recover terdiri dari berbagai program yang rawan memicu kerumunan, meningkatkan kontak erat, dan disertai dengan penyediaan prasarana dengan anggaran mencapai 370 miliar rupiah.

Dalam beberapa hari pelaksanaannya di bulan Juli 2021, program ini telah mendapat beragam tanggapan kritis dari masyarakat.

Kontroversi paling mendasar dari program ini terjadinya mobilisasi masyarakat, dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lemah dan tidak berbasis data dan penelitian ilmiah, serta tanpa konsultasi komprehensif dari berbagai pihak yang berkompeten.

Sikap kritis warga, kalangan akademisi, praktisi medis, kesehatan masyarakat, ahli wabah (epidemiolog) tidak mendapat tanggapan semestinya dari Pemkot Makassar. Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, lebih sering menjadi juru bicara tunggal dan bersikap reaktif terhadap kritikan atas program Makassar Recover. Sikap tampil sendiri ini menunjukkan rendahnya profesionalisme,  buruknya keteladanan  dan arogansi kekuasaan.

Pernyataan demi pernyataan di media massa dan saluran media sosial terkesan defensif, arogan bahkan tidak berempati, serta tidak menunjukkan itikad membangun komunikasi dua arah dengan seluruh lapisan masyarakat.

Sikap kepemimpinan Walikota Makassar saat ini seolah telah menjadi hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari di Kota Makassar.

Untuk itu, kami mengajak warga dan seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar dan pemerhati kebijakan publik untuk menandatangani petisi untuk menolak normalisasi kebijakan, tindakan dan ujaran Walikota Makassar yang arogan dan tidak berdasar.