Update petisiTolak Rencana Turap Betonisasi Ciliwung Sepanjang 19 KM TB.Simatupang-ManggaraiKoalisi Sungai Jawa Desak Stop Betonisasi Sungai 29 September 2014
Ciliwung Institute
1 Okt 2014
INTIWARTA.COM - Puluhan aktivis lingkungan tergabung dalam Koalisi Sungai Jawa mendesak Kementrian Pekerjaan Umum untuk menghentikan betonisasi sungai di Sungai Se-Jawa. Desakan para aktivis lingkungan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang mereka gelar di Kantor Kementrian PU di Jalan Pattimura, Jakarta, Senin (29/09/2014). Dalam aksinya Koalisi Sungai Jawa mendesak Kementrian PU untuk tegas dan jelas dalam mengawasi pengelolaan sungai. “Dalam pengelolaan sungai harus mengutamakan pendekatan ekosistem yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Memandang sungai yang terdiri dari palung sungai, dataran banjir dan bantaran sungai sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan alam,” ujar Abdul Qodir dari Komunitas Ciliwung Condet. Ditambahkan Qodir, dalam aksi itu mereka juga mendesak pemerintah untuk menghentikan betonisasi sungai yang jadi satu-satunya cara untuk mengendalikan erosi sungai dan pengendalian banjir. “Pengendalian erosi sungai dengan membangun penguat tebing sungai berupa turap plengsengan dari pasangan batu semen harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan rekayasa vegetasi ekohidrolika yang lebih ramah lingkungan,” kata Qodir. Selain itu menurut Qodir, pembangunan turap beton membutuhkan biaya mahal, masif, tidak alami, serta memperpendek aliran sungai karena biasanya disertai dengan pelurusan sungai, menurunkan faktor kekasaran dinding sungai dan meningkatkan kecepatan air, serta meningkatkan potensi erosi di wilayah hilir. “Sungai dengan dinding pasangan batu semen, beton atau urugan tanah memiliki retensi banjir dan erosi yang sangat rendah, serta memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibandingkan kondisi alami. Pengendalian erosi tebing sungai dengan cara konvensional semakin memperparah kerusakan ekologi sungai, sehingga perlu penerapan rekayasa ekohidrolika dalam stabilisasi tebing sungai,” paparnya. Menurut Qodir, rekayasa hidrolika konvensional merubah total kondisi sungai alamiah menjadi kondisi sungai buatan seperti kanal atau selokan yang homogen dan tanpa vegetasi. Pada sungai alamiah, koefisien hambatan aliran merupakan gabungan dari koefisien hambatan, bentuk dasar saluran, bentuk tebing, bentuk memanjang saluran dan struktur vegetasi. Ecoton Ancam Gugat Menteri PU Sementara Prigi Arisandi dari Ecoton yang juga aktivis Telapak mengatakan dengan kondisi yang ada, maka Koalisi Sungai Jawa mendesak perlu adanya evaluasi peran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). “BBWS Brantas dan BBWS Ciliwung Cisadane tidak maksimal memerankan fungsi sungai yang diantaranya tentang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem hidrologi, pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai,” ujar Prigi. Dicontohkan Prigi, sekarang ini banyak terjadi alihfungsi sempadan sungai di Depok (Ciliwung) dan Kali Surabaya (Brantas), Kampung Ciwaluh Desa Wates (Cisadane) yang berstatus kawasan lindung diubah menjadi kawasan terbangun seperti apartemen, rumah dan Toko (ruko), gudang, perumahan dan fungsi usaha lainnya. Satu diantara penyebabnya menurut Prigi, belum ditentukannya batas garis sempadan sungai. Menyikapi aksi para aktivis lingkungan dari beberapa daerah itu, Saroni Direktur Pengelolaan Sungai dan Pantai Kementrian PU mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan SK Menteri tentang teknik penetapan sempadan sungai. Selain itu juga akan melakukan inventarisasi bangunan-bangunan liar di Ciliwung, Cisadane dan Brantas, dengan memprioritaskan bangunan privat sektor dan melakukan fungsi penguatan kapasitas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Di akhir aksinya, Prigi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mengatakan lembaganya akan menggugat menteri PU kalau sampai 29 Oktober 2014 tidak ada upaya hukum dari menteri PU untuk perbaikan pengelolaan Sungai Brantas dan minta mengembalikan peran pengelolaan Sungai Brantas pada warga Jawa Timur. (pas/tas) sumber : http://www.intiwarta.com/3323/2014/09/koalisi-sungai-jawa-desak-stop-betonisasi-sungai.html video : http://youtu.be/jz1122t2POU
Salin tautan
WhatsApp
Facebook
Nextdoor
Email
X