Kabupaten Magetan, sebagai daerah yang kaya akan potensi alam dan sumber daya manusia, seharusnya dapat memanfaatkan APBD secara optimal untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Berdasarkan data Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2025 (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024, tanggal 27 Desember 2024), total pendapatan daerah mencapai Rp1.989.858.263.143,00, sementara total belanja daerah sebesar Rp2.125.118.803.170,00, dengan defisit Rp135.260.540.027,00. Pengamatan kami terhadap alokasi ini menunjukkan:

•  Porsi Belanja Operasional yang Besar: Belanja operasional mencapai Rp1.570.121.134.397,00, atau sekitar 73,87% dari total belanja daerah. Ini termasuk belanja pegawai Rp879.715.163.619,00 (41,39%), belanja barang dan jasa Rp596.416.916.878,00 (28,06%), serta komponen lain seperti hibah Rp88.618.453.900,00 dan subsidi Rp80.000.000,00. Persentase tinggi ini menyisakan ruang terbatas untuk belanja modal dan program langsung yang berdampak pada masyarakat, menyebabkan ketergantungan pada anggaran rutin yang kurang produktif dan menghambat investasi jangka panjang.

•  Kegiatan Seremonial yang Berlebihan: Meskipun tidak dirinci secara spesifik, belanja barang dan jasa yang mencapai Rp596.416.916.878,00 sering kali mencakup kegiatan seperti upacara, seminar, dan acara seremonial yang memakan biaya besar, tetapi memberikan manfaat minimal bagi rakyat. Dana ini bisa dialihkan ke program nyata, seperti subsidi pupuk bagi petani, perbaikan jalan desa, atau bantuan kesehatan bagi keluarga miskin.

•  Kurangnya Fokus pada Program Pro Rakyat: Belanja modal hanya Rp191.139.890.713,00 (sekitar 9%), dengan rincian seperti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp72.011.591.298,00, gedung dan bangunan Rp52.970.821.485,00, serta peralatan dan mesin Rp58.822.471.017,00. Pembahasan perubahan APBD sering kali tidak cukup mendalam dalam memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti peningkatan akses pendidikan gratis, layanan kesehatan primer, pengembangan UMKM, dan penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, disparitas sosial dan ekonomi di Magetan masih tinggi, dengan banyak warga yang merasa tidak mendapat manfaat langsung dari anggaran daerah.

2. Dampak

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakefisienan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebagai warga yang membayar pajak dan retribusi, kami berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Ketimpangan sosial antara penguasa dan rakyat sering kali menjadi pemicu gejolak sosial yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi seperti di Magetan—di mana belanja operasional mendominasi (73,87%) dan program pro rakyat terabaikan—bisa memicu ketidakpuasan massal yang berujung pada kerusuhan.

3 . tuntutan kami

Demi mewujudkan APBD yang lebih berkeadilan dan pro rakyat, kami menuntut perubahan yang realistis dan dapat dilakukan berdasarkan data aktual:

1.  Memastikan Pembahasan Perubahan APBD Berfokus pada Program Pro Rakyat: Alokasikan minimal 40% dari total belanja (dari saat ini sekitar 9% belanja modal) untuk program langsung seperti pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Libatkan masyarakat dalam proses pembahasan melalui forum konsultasi publik yang terbuka.

2.  Memangkas Kegiatan Seremonial: Kurangi anggaran untuk acara seremonial (yang sering tersembunyi dalam belanja barang dan jasa Rp596.416.916.878,00) hingga maksimal 5% dari total belanja operasional, dan alihkan dana tersebut ke program prioritas. Prioritaskan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan yang tidak esensial.

3.  Mengubah Porsi Persentase Belanja Daerah: Turunkan persentase belanja operasional menjadi tidak lebih dari 60% dari total belanja (dari saat ini 73,87%), dengan meningkatkan belanja modal minimal 20% dan transfer ke desa. Lakukan audit rutin untuk memastikan efisiensi dan pencegahan pemborosan, sambil mempertahankan defisit yang terkendali.

4.  Transparansi dan Akuntabilitas: Publikasikan rincian pembahasan perubahan APBD secara online dan libatkan lembaga pengawas independen untuk memantau pelaksanaannya.

Tuntutan ini dirancang agar realistis, dengan penyesuaian bertahap yang mempertimbangkan data APBD 2025, sehingga sangat mungkin dilakukan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Kami yakin bahwa ini akan membawa Kabupaten Magetan menuju kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Petisi ini didukung oleh warga yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat demokratis.

4. Penutup

Mari kita bersama-sama membangun Magetan yang lebih baik. Kami mengharapkan respons positif dan tindak lanjut dari pemerintah dan DPRD dalam waktu 10 hari sejak petisi ini disampaikan.