Dua minggu lalu, di konferensi pers bareng KawalCOVID19, IDI dan Serikat SINDIKASI, masyarakat sipil setuju untuk beri nilai C buat pemerintah dalam menangani pandemi.

Soalnya, walaupun ada perubahan baik, PR pemerintah masih menumpuk. Data pandemi masih carut-marut, kematian masih sangat tinggi dan banyak daerah masih kesulitan untuk mengakses vaksin.

Minggu lalu, akhirnya pemerintah juga secara gak langsung mengakui kalau data yang mereka miliki masih kacau dan acak-acakan.

Pak Luhut Binsar Panjaitan sempat bilang angka kematian akan dikeluarkan dari indikator penanganan pandemi karena terjadi input data yang terakumulasi dari beberapa minggu sebelumnya. Belum lagi, kematian mereka yang di desa, yang sering gak tercatat. Orang desa tahunya mereka meninggal karena pagebluk, padahal kan, pagebluk-nya adalah Covid-19?

Kalau gini caranya, angka kematian pasti lebih besar dari yang dirilis pemerintah. Padahal seharinya, pemerintah bilang ada minimal 1.000 orang yang meninggal.

Ini gak bisa main-main, kawan-kawan! Setiap angka tersebut adalah seorang warga Indonesia yang menutup usianya. Seorang anggota dari sebuah keluarga.

Di sisi lain, jutaan masyarakat di berbagai daerah di luar Pulau Jawa berlomba-lomba untuk mencari vaksin. Tapi sering kali, mereka gak kebagian vaksinnya, karena habis.

Pandemi di beberapa daerah memang tampak sudah mereda. Mal-mal sudah dibuka, orang-orang mulai bisa beraktivitas. Kita menghela napas sebentar boleh, tapi jangan sampai menutup mata pada realita yang sedang terjadi.

Pemerintah harus tetap berpegang pada rasa urgensi dan rasa krisis, terutama kepada daerah-daerah selain kota besar di Pulau Jawa. Masyarakat juga harus terus waspada dan patuh pada protokol kesehatan.

Jangan sampai kita kembali melakukan kesalahan yang sama, dengan terburu-buru merasa aman. Kita harus terus waspada, agar benar-benar bebas dari pandemi ini.

Alissa Wahid