Sudah berbulan-bulan rakyat Indonesia menderita karena pandemi Covid-19.

Di bulan Maret kemarin, kita bisa aja mengendalikan pandemi ini kalau pemerintah mengambil kebijakan yang tepat dan efektif. Tapi, lockdown tidak dilakukan, PSBB dijalankan setengah hati, dan 3T (tracing, testing dan treatment) tidak dilakukan dengan serius. Katanya karena mahal.

Akibatnya? Situasi Covid-19 di Indonesia paling buruk se-Asia Tenggara. Ribuan orang meninggal, jutaan kehilangan pekerjaan, ekonomi mengalami resesi. Di saat negara lain telah berhasil mengendalikan pandemi, Indonesia masih terjebak dan menunjukkan jumlah kasus harian yang terus naik.

Kini, saat kita punya harapan untuk tuntaskan pandemi dengan vaksin, pemerintah malah mau mengkomersilkan vaksin.

Pemerintah akan melaksanakan dua program vaksinasi. Melalui Menteri Kesehatan, vaksin akan diberikan secara gratis kepada 30 juta penduduk Indonesia. Sementara warga Indonesia lainnya harus membeli vaksin melalui program Vaksin Mandiri yang dikelola Menteri BUMN.

Program Vaksin Mandiri adalah komersialisasi vaksin yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin. Padahal minimal 70% warga Indonesia harus diberi vaksin agar pandemi bisa berhasil. Dan itu harus dilakukan secara serentak agar efektif menghentikan penularan Covid-19.  

Vaksinasi gratis seluruh warga Indonesia cuma butuh biaya 1/10 dari total anggaran Covid-19 yang udah dikeluarkan pemerintah. Dengan vaksin gratis, pandemi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun. Kalau program vaksinasi gagal karena warga Indonesia harus membayar vaksin, harapan kita untuk kembali hidup normal dalam waktu dekat sirna sudah. Indonesia gak akan terbebas dari virus corona untuk waktu yang lama. Dan ini akan berdampak pada ekonomi kita seterusnya.

Oleh karena itu, melalui petisi ini, saya meminta Presiden Joko Widodo untuk:

1. Membubarkan program Vaksin Mandiri yang dikelola oleh Menteri BUMN.
2. Memberikan vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali.
3. Membentuk satuan tugas nasional vaksinasi Covid-19 di bawah presiden yang terdiri dari pakar medis, pakar kesehatan publik, pakar ilmu sosial, dan pakar ilmu ekonomi yang merencanakan dan mengawasi program vaksinasi Covid-19 secara merata, transparan, dan adil. 
4. Memperbaiki sistem data dan informasi penanganan Covid-19 secara nasional sebagai basis dalam pelaksanaan vaksinasi untuk semua warga Indonesia.

Kami juga akan bawa petisinya ke Komisi IX DPR RI, untuk meminta pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19. Makanya, kalau semakin banyak dukungan, petisi ini pun akan semakin mungkin didengar dan diperhatikan.

Vaksin adalah harapan terakhir dalam usaha kita melawan Covid-19. Jangan sampai Indonesia gagal lagi. Kita harus berikan #VaksinCoronaUntukSemua.

Salam,

Sulfikar Amir, PhD

Pakar Sosiologi Bencana