Setelah tertunda sekitar dua bulan, akhirnya Presiden Joko Widodo, pada 17 Juli 2017, menandatangani Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 soal penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Aturan ini merupakan perpanjangan tunda sementara (moratorium) izin hutan dan lahan yang sudah berjalan enam tahun, dengan perpanjangan setiap dua tahun. Tak banyak berubah dari Inpres sebelumnya–yang keluar Mei 2015. Dalam aturan ini presiden memberikan instruksi hal-hal yang harus dilakukan oleh lima menteri/kepala badan dan pemerntah daerah. Yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu, Kepala Badan Informasi Spasial, para gubernur, bupati dan walikota. Kendati demikian, masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan pemerintah terkait perbaikan tata kelola hutan, seperti percepatan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan fungsi dan status, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007. Ayo dorong terus komitmen masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk #JagaHutan Indonesia, ajak teman-teman yang lain untuk tandatangani dan sebarkan petisi ini.