[Available in Bahasa Indonesia and English] Tiga hari yang lalu, Human Rights Watch menerbitkan berita bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, akan menghapus 'tes keperawanan' TNI untuk rekrutment prajurit wanita TNI dan juga calon istri prajurit TNI. Hal ini dikarenakan proses tes kesehatan prajurit perempuan dan laki-laki akan dibuat sama. Walau pengumuman ini masih tahap pertama, proses implementasi harus terus dipantau, berita ini berhak dirayakan. Kita harus terus mengingat perempuan-perempuan yang berani berbicara dan orang-orang di dalam yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tes ini—kemenangan ini untuk mereka. Berkat penandatangan petisi seperti anda, yang membuat angka pendukung terus membesar, isu ini kembali ke radar publik sekaligus pemerintah. Terima kasih banyak. Memang kurang jelas Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU mendapat surat yang dikirim pada tanggal 8 Maret 2021 atau tidak. Tetapi, tanggapan resmi yang saya dapat dari Komnas HAM pada tanggal 15 Juli atas tembusan yang saya kirim memberi harapan bahwa memang TNI dapat surat-surat tersebut dan sekedar tidak menjawab secara resmi. Mengukur efek sebuah petisi seperti ini memang sejujurnya tidak mudah, tapi saya bisa menjamin bahwa ANDA membuat perubahan. Berkat waktu, dedikasi, dan bantuan orang-orang lain, usaha kita tidak sia-sia! Dengan hormat dan terima kasih sebesar-besarnya, Latisha "Tish" Rosabelle Berita Antara News - https://www.antaranews.com/berita/2277054/kasad-beri-arahan-persyaratan-kesehatan-kowad-dan-pernikahan-prajurit Surat untuk TNI dan tanggapan resmi dari Komnas HAM - https://linktr.ee/latishatr ——— Three days ago, Human Rights Watch reported that Army Chief Gen. Andika Perkasa effectively announced the abolishment of female military ‘virginity testing’ for prospective personnel as well as fiancees of active personnel. This is due to the fact that health exams for men and women will be made the same. Though this announcement is only a first step, implementation must continue to be monitored, this news is worth celebrating. We must remember the brave women who shared their stories and the people inside who showed disapproval towards these tests—this victory is for them. Thanks to petition signers like you, who made the number of supporters keep climbing, this issue came back to the public as well as government’s radar. Thank you very much. It is unclear whether the Army, Navy, and Air Force Chiefs of Staff received the March 8 2021 letter. That said, I received a formal reply from the National Commission on Human Rights, a body that was CC-ed, on July 15. This suggests the chiefs of staff may have received the letters and simply did not give a formal reply. Measuring the exact impact of a petition like this is frankly not easy but I can assure you that YOU made a difference. With time, dedication, and the help of others, we moved the needle! With respect and deepest thanks, Latisha "Tish" Rosabelle