Bayangkan Anda sudah mengurus semua izin, mengikuti setiap prosedur hukum yang diwajibkan negara, memiliki lokasi secara sah, dan membuka usaha kuliner Anda dengan keringat sendiri — lalu suatu pagi, Anda menemukan jalan menuju warung Anda ditimbun tanah oleh orang tak dikenal.

Itulah yang dialami Pak Jodi, pemilik warung makan "Mie dan Babi Tepi Sawah" di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada pagi hari 16 April 2026.

Kami, warga negara Indonesia yang peduli pada keadilan, kebebasan berusaha, dan kebhinnekaan, meminta dukungan Anda untuk memastikan Pak Jodi dapat terus menjalankan usahanya secara aman — sebagaimana dijamin oleh hukum dan konstitusi Republik Indonesia.

Apa Yang Terjadi?

Warung Mie dan Babi Tepi Sawah resmi beroperasi sejak Maret 2026 dengan:

✅ Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS), sudah diverifikasi oleh DPMPTSP Sukoharjo.
✅ Label "non-halal" secara jelas dicantumkan di warung — konsumen tahu persis apa yang dijual.
✅ Segmentasi pasar jelas — ditujukan untuk konsumen non-Muslim, bukan dipasarkan kepada warga sekitar.
✅ Legalitas telah diverifikasi oleh Satpol PP Sukoharjo dan DPMPTSP dalam sidak resmi 9 April 2026.
✅ Pak Jodi terbuka untuk mediasi dan tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum.

Namun meskipun semua izin sudah lengkap, warung Pak Jodi menghadapi tekanan yang semakin meningkat:

16 April 2026 — Akses jalan menuju warung ditimbun tanah oleh orang tak dikenal, sebelum warung buka.
19 April 2026 — Sekitar 20 spanduk baru bertuliskan penolakan dipasang di sekitar warung.
21 April 2026 — Mediasi resmi yang difasilitasi Pemkab Sukoharjo berakhir deadlock dengan warga mengajukan tuntutan agar Pak Jodi mengubah menunya menjadi halal atau mencabut izin usahanya. "Sebisa mungkin cabut izinnya... Ganti usaha yang lain, yang halal." — Ketua RW setempat, dalam pernyataan resmi kepada media. Tuntutan seperti ini tidak memiliki dasar hukum di Indonesia.

Mengapa Kita Harus Peduli?

Ini Bukan Tentang Babi. Ini Tentang Hukum dan Konstitusi. 
Menjual olahan daging babi TIDAK melanggar hukum Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia — termasuk Kementerian Pertanian dan BPOM — mengatur peredaran daging babi secara legal sepanjang memenuhi standar kesehatan. Tidak ada pasal dalam undang-undang Indonesia yang melarang warga negara non-Muslim membuka usaha kuliner non-halal.

Bahkan Kepala Satpol PP Sukoharjo sendiri mengonfirmasi: "Sebenarnya tidak ada regulasi khusus yang melarang penjualan olahan babi."

UUD 1945 Menjamin Kebebasan Berusaha.
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: 
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: 
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945: 
Menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing — termasuk hak untuk tidak dipaksa tunduk pada aturan agama yang tidak dianutnya.

Indonesia Bukan Negara Berdasarkan Satu Agama.

Indonesia adalah negara **Bhinneka Tunggal Ika**. Pak Jodi adalah warga negara Indonesia yang sah, berhak untuk berusaha sebagaimana warga negara lainnya — terlepas dari agama atau jenis kuliner yang dijualnya. Jika hari ini warung nonhalal dipaksa tutup karena tekanan sosial, maka besok bisa jadi giliran usaha minoritas lain — rumah makan Padang di daerah tertentu, kedai kopi di kawasan tertentu, atau usaha lain yang tidak sesuai "selera mayoritas" lokal.

Preseden Berbahaya bagi Iklim Investasi Indonesia

Pemerintah Presiden telah mendorong kemudahan berinvestasi melalui sistem OSS. Jika pengusaha yang sudah mengantongi NIB resmi bisa dipaksa tutup hanya karena tekanan massa, maka **kepastian hukum di Indonesia menjadi ilusi**. Investor lokal dan asing akan ragu.

Pak Jodi Sudah Beritikad Baik.

Pak Jodi telah:
- Mencantumkan label nonhalal secara jelas
- Tidak menjual minuman keras, narkoba, atau hal-hal ilegal
- Terbuka untuk mediasi dan dialog
- Menghormati aspirasi warga (*"Saya menghargai orang untuk menyampaikan pendapat"*)
- Memilih meratakan sendiri tumpukan tanah yang menutup akses warungnya — memilih jalan damai alih-alih melapor polisi

Apa Yang Kami Minta

Kami, para pendukung petisi ini, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk:

🇮🇩 MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS terhadap kasus ini sebagai contoh nyata dari maraknya tindakan intoleransi dan persekusi terhadap usaha legal warga negara yang telah terjadi berulang kali di berbagai wilayah Indonesia.

🇮🇩 TIDAK MEMBIARKAN praktik-praktik intoleransi seperti ini terus berlangsung. Pembiaran berarti membiarkan tekanan massa mengalahkan kepastian hukum — sebuah preseden yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

🇮🇩 MENEGASKAN KOMITMEN pemerintah pusat terhadap Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan mengambil sikap tegas membela warga negara yang taat hukum — apa pun agama, suku, atau jenis usahanya.

🇮🇩 MENDORONG DPR RI untuk memperkuat regulasi perlindungan bagi pelaku usaha yang sudah mengantongi izin resmi dari tekanan non-yuridis (persekusi, pemblokiran akses, intimidasi sosial) yang selama ini tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas.

🇮🇩 MEMASTIKAN bahwa aparat penegak hukum di daerah tidak tunduk pada tekanan massa yang menuntut pencabutan izin di luar prosedur hukum yang sah.

---

Selain itu, secara spesifik kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan aparat terkait untuk:

1. Menjamin keamanan Pak Jodi Sutanto dan warung Mie dan Babi Tepi Sawah dari segala bentuk persekusi, intimidasi, dan pemblokiran akses.
2. Menolak segala tuntutan pencabutan izin yang tidak memiliki dasar hukum. NIB yang diperoleh secara sah melalui OSS tidak boleh dicabut hanya karena tekanan massa.
3. Menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pemblokiran akses jalan umum (yang juga digunakan petani dan warga kampung sebelah) sesuai hukum yang berlaku.
4. Memfasilitasi mediasi yang adil — bukan memaksa pengusaha mengubah jenis usahanya, melainkan mencari solusi win-win seperti pengaturan parkir, jam operasional, atau privasi area.
5. Menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan memastikan bahwa warga negara non-Muslim di Indonesia memiliki ruang yang sama untuk berusaha dan berkehidupan.

---

### ⚠️ Pesan Khusus untuk Pemerintah Pusat

Kasus Mie dan Babi Tepi Sawah bukan sekadar kasus satu warung kecil di Sukoharjo. Ini adalah bagian dari pola yang lebih besar — di mana warga negara minoritas yang taat hukum terus-menerus menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan persekusi hanya karena menjalankan hak konstitusional mereka untuk berusaha, beribadah, atau sekadar hidup sebagai warga negara.

Kami khawatir jika pemerintah pusat terus diam dan membiarkan, maka pesan yang diterima masyarakat adalah: "Tekanan massa lebih kuat dari konstitusi." Ini adalah kemunduran demokrasi yang serius.

Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikannya bersumpah untuk "memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya." Kami memohon sumpah tersebut ditegakkan dengan nyata — dimulai dari kasus-kasus kecil seperti ini, yang sesungguhnya adalah ujian besar bagi integritas negara hukum Indonesia.

Sudah saatnya pemerintah pusat bersuara.

** Gambar dari cuplikan berita.