Hentikan Tunjangan Rumah Rp50 Juta untuk Anggota DPR!


Hentikan Tunjangan Rumah Rp50 Juta untuk Anggota DPR!
Masalahnya
Tahukah kamu?
Setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Jika dikalikan 580 anggota, maka totalnya mencapai Rp348 miliar per tahun hanya untuk tunjangan rumah!
Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk:
- 11.500 operasi jantung untuk pasien tidak mampu
- Renovasi 500 sekolah terpencil untuk anak-anak pedalaman
- 69 km jalan raya berkualitas baik
- Bantuan untuk 345.000 petani agar lebih sejahtera
Sementara itu, gaji buruh UMR rata-rata hanya Rp3,3 juta per bulan.
Artinya, gaji DPR 1 bulan = kerja buruh hampir 3 tahun!
Ini bukan sekadar soal iri, tapi soal KEADILAN dan PRIORITAS ANGGARAN NEGARA.
Kami menuntut:
- Penghapusan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR.
- Realokasi dana Rp348 miliar per tahun untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian.
- Transparansi & akunt
- abilitas penggunaan anggaran DPR.
Dengan menandatangani petisi ini, kamu turut mendukung anggaran negara yang lebih adil, pro-rakyat, dan bermanfaat nyata untuk Indonesia.
Mari kita suarakan bersama: #ReformDPR #DPRUntukRakyat #IndoesiaBerkeadilan #TransparansiSekarang
1
Masalahnya
Tahukah kamu?
Setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Jika dikalikan 580 anggota, maka totalnya mencapai Rp348 miliar per tahun hanya untuk tunjangan rumah!
Padahal, dana sebesar itu bisa digunakan untuk:
- 11.500 operasi jantung untuk pasien tidak mampu
- Renovasi 500 sekolah terpencil untuk anak-anak pedalaman
- 69 km jalan raya berkualitas baik
- Bantuan untuk 345.000 petani agar lebih sejahtera
Sementara itu, gaji buruh UMR rata-rata hanya Rp3,3 juta per bulan.
Artinya, gaji DPR 1 bulan = kerja buruh hampir 3 tahun!
Ini bukan sekadar soal iri, tapi soal KEADILAN dan PRIORITAS ANGGARAN NEGARA.
Kami menuntut:
- Penghapusan tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR.
- Realokasi dana Rp348 miliar per tahun untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian.
- Transparansi & akunt
- abilitas penggunaan anggaran DPR.
Dengan menandatangani petisi ini, kamu turut mendukung anggaran negara yang lebih adil, pro-rakyat, dan bermanfaat nyata untuk Indonesia.
Mari kita suarakan bersama: #ReformDPR #DPRUntukRakyat #IndoesiaBerkeadilan #TransparansiSekarang
1
Pengambil Keputusan
Petisi dibuat pada 30 Agustus 2025