Perjuangan memberikan pendidikan yang bermakna untuk masa depan bangsa itu berat, butuh waktu lama, dan butuh ekosistem yang kuat dengan visi yang sama. Sayangnya, kepentingan politik dapat dengan mudah merusak fondasi yang telah dibangun dengan susah payah ini. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang netral, bersih dari pengaruh-pengaruh politik yang dapat mengaburkan tujuan utamanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Contoh nyata dari politisasi pendidikan adalah ketika kebijakan kurikulum dan anggaran pendidikan ditentukan bukan berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya bagi peserta didik, melainkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Ini bisa dilihat dari seringnya pergantian kurikulum yang tidak berkesinambungan dan berdampak negatif pada pendidikan kita.

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik, kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN. Ketidakstabilan kebijakan pendidikan karena pengaruh politik sering kali menjadi penyebab utamanya. Dengan terus menyeret pendidikan ke dalam politik, kita hanya akan mempersulit upaya untuk mencapai pendidikan berkualitas di Indonesia.

Solusi yang dapat diambil adalah dengan membentuk dewan pendidikan independen yang anggotanya terdiri dari para pakar pendidikan, masyarakat sipil, dan perwakilan dari lembaga pendidikan. Dewan ini bertanggung jawab dalam merancang kebijakan pendidikan yang berkesinambungan yang fokus pada kepentingan peserta didik, bukan kepentingan politik.

Mari kita bersatu untuk menarik pendidikan kembali ke arah yang benar—fokus pada membentuk generasi yang cerdas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menandatangani petisi ini adalah langkah kecil namun penting dalam memastikan bahwa pendidikan di Indonesia bebas dari cengkraman kepentingan politik yang merusak.