Kepada Yth:

Presiden Republik Indonesia 
​Menteri Pertahanan Republik Indonesia
​Menteri Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)
​Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker)
​Komisi I dan Komisi VI DPR RI
​Komnas HAM
​Pengantar & Latar Belakang Petisi:
​Koperasi adalah lembaga ekonomi gotong royong, bukan komando tempur. Jangan korbankan nyawa anak muda lagi!

​Hanya dalam waktu singkat di bulan Juni 2026, 5 orang pemuda-pemudi terbaik bangsa telah gugur saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Mereka adalah peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan menjadi Calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

​Kita tidak boleh menutup mata atas hilangnya nyawa para pejuang ekonomi sipil ini:

​Anisa Muyassaroh (Wafat akibat heat stroke dan henti jantung di Rindam VI/Mulawarman).
​Yonanda Muhammad Taufiq (Wafat akibat henti jantung di Puslatpur Kodiklatad, Baturaja).
​Novia Rahmadhani Sihotang (Wafat di Pusbahasa Kodiklatau akibat sesak napas akut).
​Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (Wafat di Yon Parako 465 setelah dirawat di ICU akibat sesak napas).
​Nola Dya Sari (Wafat di Dodik Bela Negara Kalimantan akibat sesak napas dan demam tinggi).
​Pihak berwenang berdalih latihan militeristik ini ditujukan untuk membentuk "kedisiplinan dan ketahanan mental." Namun, kenyataan di lapangan membuktikan adanya pemaksaan fisik yang ngawur, pengabaian kondisi medis (lemahnya screening kesehatan), dan metode yang tidak proporsional bagi warga sipil.

​Mengapa Militerisasi Koperasi Ini Harus Dihentikan?

​Nir-Relevansi Kompetensi: Sebagaimana dikritik tajam oleh para pakar ekonomi (termasuk CELIOS) dan anggota DPR RI, keahlian yang dibutuhkan seorang manajer koperasi adalah akuntansi, manajemen keuangan, mitigasi risiko bisnis, dan pelayanan anggota. Kemampuan taktis militer sama sekali tidak ada hubungannya dengan tata kelola koperasi yang sehat.
​Melanggar Hak Keselamatan Kerja: Setiap warga negara berhak atas pelindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mengirim warga sipil yang tidak terlatih secara militer ke barak-barak dengan intensitas fisik ekstrem adalah bentuk kecerobohan fatal.
​Salah Kaprah Memaknai Ketahanan Nasional: Ketahanan pangan dan ekonomi desa dibangun lewat penguatan kapasitas intelektual dan pemberdayaan masyarakat, bukan dengan mendoktrin pengelola koperasi menggunakan metode semi-militeristik yang represif.

​Tuntutan Kami:
​Melalui petisi ini, kami mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret demi keadilan para korban dan keselamatan peserta lainnya:

​Hentikan dan Batalkan Total pelibatan metode Latihan Dasar Militer (Latsarmil) fisik bagi calon pengelola, manajer, atau pegawai Koperasi Merah Putih. Kembalikan pelatihan ke ranah manajerial sipil yang substansial.
​Investigasi Independen dan Usut Tuntas secara hukum seluruh Satuan Pendidikan (Satdik) TNI dan panitia penyelenggara yang terbukti lalai dalam melakukan screening kesehatan serta penanganan darurat hingga menewaskan 5 peserta.
​Audit Menyeluruh oleh Kemnaker, Kemenkop UKM, dan Komnas HAM terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program SPPI.
​Penuhi Hak Keadilan dan Santunan Penuh bagi seluruh keluarga korban yang ditinggalkan.
​Satu nyawa sudah terlalu banyak, lima nyawa adalah tragedi nasional yang tidak boleh dianggap biasa. Jangan biarkan anak muda lain menyusul menjadi korban akibat sistem pelatihan yang salah arah ini!

​Dukung petisi ini dengan menandatangani dan menyebarkannya sekarang juga!

​#StopMiliterisasiKoperasi #KeadilanUntuk5Korban #KoperasiBukanBarak #EvaluasiLatsarmi