Pelegalan Pernikahan Sesama Pegawai BPJS Kesehatan Berdasarkan Kep. MK No 13/PUU-XV/2017

0 have signed. Let’s get to 500!


BPJS Kesehatan sebagai lembaga badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (vide pasal 7 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan) yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam operasionalnya BPJS Kesehatan tunduk pada peraturan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah.

BPJS Kesehatan mengatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Direksi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kepegawaian, bahwa “Suami istri tidak diperbolehkan secara bersama menjadi Pegawai BPJS Kesehatan”. Hal ini menyebabkan sesame pegawai BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan pernikahan, apabila tetap ingin melakukan pernikahan, maka pegawai tersebut harus memilih salah satu untuk keluar dari BPJS Kesehatan.

Pada akhir Bulan Desember 2017, telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang amar putusan perkara peradilan yang pada intinya merupakan gugatan yang disampaikan oleh serikat perkerja PT.PLN Persero (Perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenaga listrikan baik dari mulai mengoperasikan pembangkit listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia) tentang permohonan uji matriil Pasal 153 ayat (1) huruf f yang berbunyi “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama” untuk selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mencederai hak konstitusional warga negara.
Dengan dibatalkannya frasa dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f tersebut, jelas dinyatakan bahwa Perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, terhadap pegawai yang mempunyai pertalian darah maupun perkawinan.

Berdasarkan poin-poin diatas, kami menyarankan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Manajemen BPJS Kesehatan, antara lain:

1. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai-pegawai yang akan melakukan pernikahan yang bekerja di BPJS Kesehatan.

2. Melakukan penyesuaian Peraturan Direksi Nomor 09 tahun 2016 tentang
Kepegawaian, dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

3. Dalam proses penyesuaian peraturan tersebut, manajemen BPJS Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa selama dirumuskan revisi Peraturan Direksi yang terbaru, diperbolehkan dilakukannya perkawinan sesama pegawai, dan akan menyesuaikan kebijakan perusahaan berikutnya.

Demikian petisi ini kami buat dan tandatangani dengan pikiran sehat serta dengan ini kami menyatakan setuju bahwa kep MK no 13/PUU-XV/2017 dapat diterapkan di BPJS Kesehatan dengan atau tanpa persyaratan.



Today: Aldianov is counting on you

Aldianov Putera needs your help with “Direktur Utama BPJS Kesehatan: Pelegalan Pernikahan Sesama Pegawai BPJS Kesehatan Berdasarkan Kep. MK No 13/PUU-XV/2017”. Join Aldianov and 474 supporters today.