Saya, Christian Rinaldy Sukan, peneliti pendidikan Papua, tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus terjadi dalam sistem pendidikan di Papua. Sejak 2001 hingga 2025, dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk sektor pendidikan belum memberikan dampak signifikan. Sementara anak-anak di kota-kota besar menikmati fasilitas pendidikan yang lengkap dengan guru yang kompeten, di Papua terutama di pedalaman—sekolah masih kekurangan tenaga pengajar, fasilitas rusak, dan kualitas pendidikan jauh tertinggal.  

Gelombang demonstrasi menolak program makan bergizi gratis yang semakin meluas di Papua bukan sekadar penolakan terhadap kebijakan tersebut, melainkan luapan emosi anak-anak Papua yang selama puluhan tahun hidup dalam ketidakadilan pendidikan. Mereka tidak hanya butuh makanan, tetapi juga akses pendidikan yang layak dan setara dengan wilayah lain di Indonesia.  

Berdasarkan data BPS 2017, Papua memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, yaitu 58,55, di mana faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab utama. Oleh karena itu, saya mendesak Pemerintah Indonesia dan kepala daerah di Papua untuk segera bertindak nyata dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh anak Papua, termasuk di pedalaman. Ini mencakup pengiriman guru yang kompeten, perbaikan infrastruktur sekolah, serta kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada masa depan generasi Papua.  

Setiap anak Papua berhak atas pendidikan yang setara dengan daerah lain di Indonesia. **Mari tanda tangani petisi ini sekarang, dan bersama-sama wujudkan perubahan nyata bagi mereka!**