Masyarakat Indonesia saat ini sedang menjerit akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun itu bukan BBM bersubsidi. Dampak dari kenaikan ini sangat dirasakan oleh kita sebagai rakyat biasa yang kehilangan daya beli akibat harga yang kian melangit. Padahal di sisi lain, para pejabat negara dapat berkendara secara gratis dengan fasilitas dari negara. Mereka dapat mengganti biaya bahan bakar mereka hanya dengan reimburse. Lebih dari itu, para pejabat ini juga menerima tunjangan kinerja yang tidak sedikit.

Fakta-fakta ini membuat kita bertanya-tanya, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang termaktub dalam sila kelima Pancasila? Terlebih saat banyak di antara kita harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil mengencangkan ikat pinggang, para pejabat tampaknya masih dapat menikmati kenyamanan di tengah himpitan ekonomi ini.

Oleh karena itu, melalui petisi ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendesak pemerintah mencabut subsidi BBM bagi para pejabat negara seperti menteri, kepala lembaga negara, eselon 1, eselon 2, dan kabag. Dengan menghapus subsidi ini, kita berharap bahwa para pejabat juga dapat merasakan dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM dan lebih memikirkan kebijakan yang pro-rakyat.

Marilah kita bersama-sama memperjuangkan keadilan sosial dengan menandatangani dan menyebarluaskan petisi ini agar suara kita didengar oleh para pengambil keputusan. Petisi ini adalah langkah kecil, namun penting, untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Dukungan Anda sangat berarti untuk memastikan keadilan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Ayo tandatangani petisi ini sekarang!