"Giliran Mengeruk Kekayaan Pakai Label Nasional, Giliran Mengurus Bencana Anti 'Bencana Nasional': Sudahi Logika Anak Tiri Ini, Pak Presiden!"

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto

Sudahlah, Pak Prabowo!

Hentikan mendengarkan tumpukan laporan "Asal Bapak Senang" di meja Istana itu. Robek saja kertas-kertas presentasi yang mengatakan situasi "terkendali".

Buka mata hati Bapak lebar-lebar. Akui saja fakta pahit ini: Birokrasi di bawah Bapak sudah lumpuh. Apa yang bawahan Bapak tunjukkan dalam tinjauan sekilas dari jendela helikopter itu hanyalah kulit luar dari neraka yang sebenarnya. Realitas di bawah sini jauh lebih buruk, jauh lebih brutal, dan berkali-kali lipat lebih mengerikan dari sekadar genangan air yang Bapak lihat di TV.

Defisit Nalar di Tengah Bencana

Bapak butuh bukti betapa lambatnya mesin negara ini bekerja? Lihat faktanya: Sekelas Kepala BNPB saja membutuhkan waktu 7 hari—satu minggu penuh—hanya untuk memulihkan nalarnya dan menyadari kekeliruannya tentang kondisi ekologis ini.

Tujuh hari keterlambatan berpikir di Jakarta adalah vonis mati bagi kami di Sumatera. Dalam 7 hari "jeda nalar" itu, logistik terputus, evakuasi gagal, dan rakyat mati perlahan dalam lumpur birokrasi. Jika pucuk pimpinan penanggulangan bencana saja gagap membaca situasi, bagaimana nasib kami di bawah?

Paradoks "Anak Emas" vs "Anak Tiri"

Pak Presiden, jangan selalu jadikan Pulau Sumatera ini sebagai anak tiri Republik. Logika negara ini sungguh absurd dan tidak adil:

Ketika Sumatera menghasilkan minyak, sawit, dan tambang, ia disayang sebagai "Aset Nasional" dan lumbung devisa.

Namun, ketika bencana ekologis menghantam akibat eksploitasi itu, mengapa statusnya mendadak dikerdilkan menjadi sekadar "Masalah Daerah"?

Sumatera boleh jadi aset nasional, tetapi tidak dengan bencana yang mereka hadapi. Apakah adil mengambil madunya secara nasional, tapi membiarkan racun bencananya ditelan sendirian oleh orang daerah?

Membongkar Ketakutan Jakarta: Kenapa Gemetar dengan Label 'Bencana Nasional'?

Kami tahu pena Bapak berat untuk meneken status BENCANA NASIONAL. Bukan karena tintanya habis, tapi karena nyali birokrasi Bapak menciut membayangkan konsekuensinya. Mari kita bedah ketakutan istana dengan akal sehat:

Ketakutan Ekonomi (Mental Rentenir):

Kalian takut APBN yang sedang cekak itu terkuras untuk membiayai pemulihan Sumatera. Logika kalian sungguh kapitalis purba: "Saat Sumatera setor uang, itu 'Uang Kita'. Saat Sumatera butuh dana bencana, itu 'Uang Daerah'." Kalian mau untungnya, tapi jijik dengan ruginya.

Ketakutan Politik (Runtuhnya Kosmetik Pencitraan):

Status "Bencana Nasional" adalah pengakuan dosa bahwa negara gagal melindungi tumpah darahnya. Kalian takut kosmetik "Indonesia Emas" luntur menjadi "Indonesia Cemas". Maka, kalian melokalisasi isu agar jika gagal, yang disalahkan cukup Bupati atau Walikota. Pusat tetap bersih, wangi, dan bisa cuci tangan. Ini politik pengecut!

Ketakutan Hukum (Kotak Pandora Ekologis):

Ini yang paling menakutkan. Jika status naik jadi Nasional, penegakan hukum juga harus nasional. Kalian takut audit lingkungan akan menelanjangi kejahatan ekologis. Jangan-jangan, di balik longsor ini, ada jejak alat berat milik korporasi teman koalisi? Kalian takut senjata makan tuan.

Ultimatum Rakyat

Kami tidak butuh himbauan. Kami tidak butuh kunjungan seremonial basa-basi. Kami menuntut kehadiran negara secara penuh, utuh, dan total.

TETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL SEKARANG!

Ambil alih komando, kerahkan sumber daya pusat, dan hentikan pembiaran ini. Jangan gadaikan nyawa jutaan rakyat Sumatera hanya demi menyelamatkan APBN, menjaga citra politik, dan melindungi mafia lingkungan.

Tanda tangani status itu, Pak Presiden. Atau sejarah akan mencatat: Di masa kepemimpinan Bapak, Sumatera dibiarkan meregang nyawa sendirian demi melindungi kenyamanan Jakarta.

Tertanda,

Rakyat Sumatera yang Menolak Mati Konyol.