Batalkan DIM RUU Penyiaran, Kembalikan Hak Publik Atas Penyiaran!

Petisi ditutup

Batalkan DIM RUU Penyiaran, Kembalikan Hak Publik Atas Penyiaran!

Petisi ini mencapai 715 pendukung

Penyiaran Untuk  Kepentingan  Publik,  Bukan Penguasa Maupun Pengusaha

Saat ini DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang Penyiaran untuk mengembalikan ruh demokratisasi di penyiaran, yaitu siaran (televisi dan radio) yang berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa maupun pengusaha. Namun DIM (Daftar inventaris Masalah) RUU Penyiaran yang disusun  oleh  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) saat ini seperti hendak kembali ke zaman Orde Baru dan melemahkan posisi dan peran publik. 

DIM  yang disusun oleh  Pemerintah   antara lain menggambarkan:

 

1)    Pemerintah ingin  menguasai penyiaran dengan menjadi regulator utama yang dominan, yaitu sebagai pembuat kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu,  tidak membangun sistem dan kompetisi yang sehat.  Lihat link berikut: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/19/1754270/Otoritarianisme.RUU.Penyiaran

 

2)    Pemerintah hendak menguasai dan mengontrol spektrum frekuensi dan lembaga penyiaran publik seperti pada masa orde baru. Padahal frekuensi adalah domain publik. Itulah sebabnya lembaga penyiaran televisi dan radio harus independen, bukan menjadi corong dan alat pemerintah. Ini adalah pengingkaran terhadap reformasi dan demokrasi! 

3)  Pemerintah juga hendak melemahkan publik dengan mengerdilkan posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pemerintah menempatkan KPI hanya sebagai pengawas isi siaran dan anggotanya ditentukan oleh menteri dan gubernur. Ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi, di mana seharusnya lembaga regulator yang mewakili publik seperti KPI menjadi regulator utama penyiaran. Bila pemerintah diberi kewenangan mengatur penyiaran, maka kewenangan tersebut sangat besar kemungkinannya akan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Perhatikan link berikut : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a97a1e00fd1/pemerintah-dinilaigagal-jalankan-amanat-uu-penyiaran

 

4)    DIM RUU Penyiaran ini juga  tidak berpihak pada perlindungan publik (terutama anak dan remaja)  karena   mengizinkan penyiaran iklan rokok sekaligus promosi zat adiktif. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Kesehatan No. 36/2009  dan keputusan MK No. 19/PUU-VIII/2010. Keberadaan pasal yang masih memperbolehkan penyiaran iklan rokok ini diduga kuat terjadi karena adanya intervensi industri rokok. (Lihat link berikut : http://budisansblog.blogspot.com/2013/11/keburukan-ruu-penyiaran.html atau http://epaper.republika.co.id//main/index/2013-11-23

Karena itu, melalui petisi ini DIM RUU Penyiaran  rumusan Pemerintah HARUS DIBATALKAN!

Mari kita dukung dan tandatangani petisi ini untuk mengembalikan HAK  PUBLIK  atas penyiaran!

Petisi ditutup

Petisi ini mencapai 715 pendukung