PENINJAUAN ULANG KEBIJAKAN BEASISWA PROGRAM DOKTOR

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo

Bapak Menteri Ristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Ibu Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, M.Sc., Ph.D

Bapak Dirjen Sumber Daya Ristekdikti Prof. dr. Ali Gufron Mukhti, M.Sc., Ph.D.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi X DPR RI Sumber Daya Pendidikan Tinggi

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI

Perkenalkan Bapak/Ibu, kami ini adalah dosen-dosen NKRI, berasal dari PTN dan PTS yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara yang sedang menempuh studi lanjut pada Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi Dalam Negeri Angkatan 2018 tanpa memperoleh beasiswa. Perlu kami sampaikan, bahwasannya berdasarkan hasil kajian kami pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah selalu menyediakan program beasiswa untuk Dosen baik yang bertugas di PTN ataupun PTS. Pada tahun 2017 Kemenristekdikti tetap mengalokasikan beasiswa dosen dengan membuka kembali skema beasiswa BPP-DN. Namun, pada tahun 2018 pemerintah hanya membuka program beasiswa afirmasi untuk Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTN-B) dan BUDI-DN untuk pendanaan tahun 2019, kebijakan tersebut diskriminatif dan menimbulkan kecemburuan sosial dosen yang sudah lama mengabdi. Pada tahun 2018 ini Pemerintah tidak membuka kembali program beasiswa BPP-DN, hal ini berdampak gugurnya calon-calon Doktor dikarenakan tidak mampu untuk membiayai pendidikan.

Dengan ini kami menyatakan sikap mengenai kebijakan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang beasiswa studi dosen dalam negeri.

  1. Bagi kami dosen yang menempuh studi 2018 sangat dirugikan karena tidak ada sumber beasiswa yang tersedia.
  2. BUDI DN yang dibuka tahun 2018 ternyata untuk perkuliahan Tahun 2019.
  3. Pengkhususan BPPDN kepada dosen-dosen PTNB yang relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan dosen-dosen dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah ada. Hal ini sangat diskriminatif dan tidak relevan.
  4. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak empat ribu lima ratus, jika tidak ada dosen yang menempuh studi lanjut lantaran tidak tersedianya bantuan beasiswa dari pemerintah maka bagaimana kondisi kampus-kampus tersebut?
  5. Pemerintah melalui Kemeristekdikti selalu mendorong peningkatan kualitas Perguruan Tinggi dan SDM-nya, tetapi hal ini tidak sejalan dengan kebijakan beasiswa untuk dosen-dosen yang menempuh studi.
  6. Untuk menunjang akreditasi, setiap perguruan tinggi dianjurkan untuk membuka program studi Pascasarjana. Hal ini jelas membutuhkan SDM yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang baru dibuka tersebut. Oleh karenanya peningkatan SDM dosen harus benar-benar diakomodir oleh pemerintah (Kemenristekdikti)
  7. Pernyatataan bahwa perguruan tinggi masih kekurangan jumlah dosen bergelar doktor. Dari total sekitar 165.000 dosen yang tersebar di 4.500 kampus negeri dan swasta, jumlah doktor yang ada saat ini baru sekitar 16.000 orang. Sementara itu, jumlah doktor yang diperlukan minimal 30.000 orang. Menanggapi pernyataan ini, Ali Ghufron Mukti menyatakan bahwa pemerintah menjalin banyak kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan jumlah doktor (Pikiran Rakyat, 27 Agustus 2017). Hal ini menjadi tanda tanya bagi dosen-dosen yang menempuh studi di dalam negeri khususnya pada program doktor.
  8. Data dari Kemenristekdikti tahun 2017 menyebutkan bahwa hanya ada 31000 doktor se-Indonesia dari 270.000 dosen. Menanggapi hal ini, Bapak Ali Ghufron Mukti menyatakan akan mewujudkan komitmen pemerintah dalam melahirkan lebih banyak doktor (Okezone NEWS, 23 September 2017).

Besar harapan kami agar permasalahan dapat diselesaikan secara bijak dan mengharapkan langkah solutifnya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati kita semua.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam dan hormat kami,

Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI) 2018

Petisi ini akan dikirim ke:

Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo

Bapak Menteri Ristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.

Ibu Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, M.Sc., Ph.D

Bapak Dirjen Sumber Daya Ristekdikti Prof. dr. Ali Gufron Mukhti, M.Sc., Ph.D.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi X DPR RI Sumber Daya Pendidikan Tinggi

Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI



Hari ini: AMDI mengandalkanmu

AMDI 2018 membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo: PENINJAUAN ULANG KEBIJAKAN BEASISWA PROGRAM DOKTOR". Bergabunglah dengan AMDI dan 927 pendukung lainnya hari ini.