Yang Terhormat,

• Dewan Pengawas dan Direksi Danantara Indonesia
• Presiden Republik Indonesia
• Menteri Badan Usaha Milik Negara
• Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Pimpinan DPR RI

Kami, warga negara Republik Indonesia yang menandatangani petisi ini, menyampaikan keprihatinan dan tuntutan terkait transparansi pengelolaan aset negara.

Latar Belakang

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Lembaga ini diberi mandat strategis mengelola aset dan investasi negara yang sangat besar, termasuk konsolidasi berbagai BUMN.

Hingga tanggal 1 Juli 2026, laporan keuangan tahunan Danantara untuk tahun buku 2025 belum dipublikasikan kepada publik, padahal tahun buku tersebut telah berakhir lebih dari 6 bulan yang lalu. Meskipun pihak Danantara menyatakan sedang melakukan proses konsolidasi dan audit, keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Pernyataan Pimpinan Danantara:

• Rosan Roeslani (CEO Danantara): "... sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, laporan keuangan itu kalau bukan perusahaan terbuka, batasnya sampai akhir Juni... Laporan keuangan Danantara akan dipublikasikan setelah seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN selesai digelar pada akhir Juni."
• Dony Oskaria (COO Danantara): "Nanti akhir Juni ini akan selesai seluruh BUMN kita bersihkan."

Meskipun pihak Danantara menyebutkan sedang melakukan proses konsolidasi dan audit atas lebih dari 1.000 entitas BUMN, keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Dasar Hukum

• Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak mengeluarkan pendapat
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola baik yang diamanatkan dalam Undang-Undang pembentukan Danantara serta peraturan turunannya
• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Tuntutan Kami

Kami menuntut kepada Danantara Indonesia agar:

1. Segera mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan 2025 (audited) secara lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh publik paling lambat 30 hari sejak petisi ini diterima.
2. Menyampaikan penjelasan resmi secara terbuka mengenai kendala yang dihadapi dan langkah konkret yang telah diambil.
3. Meningkatkan komitmen transparansi dengan rutin mempublikasikan laporan keuangan berkala sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Kami yakin bahwa transparansi adalah fondasi kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola aset negara. Keterbukaan informasi akan memperkuat legitimasi Danantara dan mendukung keberhasilan tugas lembaga ini bagi pembangunan Indonesia.

Penutup

Kami siap berdialog secara konstruktif dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan profesional.

Demikian petisi ini kami buat dengan penuh kesadaran. Terima kasih.