Hentikan segala upaya kriminalisasi terhadap kawan aktivis Anindya Shabrina!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


HENTIKAN UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP RAKYAT!

SOLIDARITAS TERHADAP KAWAN ANINDYA SHABRINA.

 

Pada tanggal 6 Juli 2018 diselenggarakan nonton bersama (nobar) dan diskusi film Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan No. 10 Surabaya. Kegiatan ini diinisiasi oleh IPMAPA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua) yang juga didukung oleh FMN (Front Mahasiswa Nasional) Surabaya untuk menyegarkan ingatan kita bahwa pernah terjadi pembantaian manusia di bumi Indonesia. Film ini bercerita tentang pembantaian manusia di Biak, Papua yang merupakan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 1998, sekitar 2 bulan setelah rezim orde baru tumbang.

Namun diskusi film tersebut tidak berjalan dengan lancar. Terjadi pembubaran diskusi dengan dalih Operasi Yustisi oleh aparat kepolisian bersenjata laras panjang, TNI, dan Satpol PP. Ketika pembubaran diskusi, para aparat meneriakkan kata-kata kasar pada peserta diskusi. Bahkan salah satu peserta diskusi yang bernama Anindya Shabrina Prasetiyo juga mendapatkan perlakuan buruk dari aparat berupa pelecehan seksual dan sempat diseret ke mobil untuk ditangkap. Rilis kejadian pembubaran dapat diakses melalui https://intip.in/RilisPembubaranDiskusi

Setelah kejadian tersebut berlangsung, kawan Anin mengunggah kronologi intimidasi, tindak kekerasan, dan pelecehan seksual yang menimpa dirinya ke akun facebook pribadinya. Ia juga menulis beberapa tulisan lain yang juga ia unggah ke akun facebooknya dalam rangka menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi serta mencari keadilan atas perlakuan yang telah ia terima.

Tanggal 15 Agustus, lagi-lagi terjadi penyerangan dan perusakan di asrama Papua oleh ormas-ormas gabungan. Malam harinya, 49 masyarakat Papua digelandang ke Polrestabes Surabaya. Seorang kawan dari asrama yang membela diri karena dipukuli justru dituduh sebagai tersangka pembacokan. Dilansir dari theworldnews.net, Piter Rumasep mengatakan dengan sepihak bahwa ada 4 orang provokator dari kawan di asrama Papua padahal mereka justru korban perusakan, penyerangan, dan pemukulan. Rilis penyerangan dapat diakses di http://intip.in/RilisKronologiPapua

Pada tanggal 21 Agustus 2018 malam, kawan Anin menerima surat tembusan dari Polrestabes Surabaya yang ditujukan pada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Surat tersebut memberitahukan bahwa mulai berjalannya penyelidikan. Kawan Anin mendapatkan surat tersebut karena status dirinya sebagai terlapor. Ia dituding melakukan pencemaran nama baik dengan jeratan Pasal 45 ayat (3) juncto 27 ayat (3) UU ITE. Ia dilaporkan oleh Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS), Pieter Frans Rumaseb pada 25 Juli 2018. 

Piter Frans Rumaseb merupakan Kepala Seksi Ketentraman dan Kepentingan Umum Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Saat ini, ia bekerja sebagai Satpoll PP. dimana pekerjaannya secara struktural langsung di bawah Ibu Walikota Surabaya. Piter Frans ikut serta secara langsung dalam pembubaran diskusi mahasiswa Papua pada tanggal 6 Juli 2018. IKBPS merupakan organisasi yang tidak diakui oleh kawan-kawan Papua. Pernyataan sikap IPMAPA (Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua) dapat diakses di https://intip.in/PernyataanSikapIPMAPA

Dalam pemberitaan di Jawa Pos 14 Juli 2018, Pieter melaporkan kawan Anin atas dugaan mendiskreditkan aparat dan warga Papua melalui media sosial. Meski dia merasa pihak kepolisian yang didiskreditkan, Pieter secara pribadi merasa menjadi korban penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Anindya. Pieter menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan delik aduan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016. Pasal itu juga mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Dalam tulisan yang ia unggah ke facebook pribadinya, kawan Anin tidak pernah menuding Pieter atas apapun. Ia hanya memberikan kesaksian dan mencari keadilan atas apa yang telah ia alami. Lantas mengapa Pieter merasa menjadi korban atas penghinaan atau pencemaran nama baik?

Maka melalui petisi ini, kami mengajak siapapun yang sependapat bahwa kawan Anin tidak bersalah karena ia menyuarakan kebenaran dan terlebih ia adalah korban pelecehan seksual pada saat pembubaran diskusi. Kami menuntut agar ia tidak dipidanakan dan mendesak Ikatan keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS) menarik perkara, dan pihak Polrestabes Surabaya serta Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya membebaskan kawan Anin dari tuntutan hukum.

 



Hari ini: FMN mengandalkanmu

FMN Cabang Surabaya membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Tri Rismaharini: Hentikan segala upaya kriminalisasi terhadap kawan aktivis Anindya Shabrina Prasetiyo". Bergabunglah dengan FMN dan 673 pendukung lainnya hari ini.