Kepada:

1. ​Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
2. ​Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
3. ​Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

​Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik.

​Kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga legislatif saat ini berada di titik yang krusial. Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah.

​Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan.

​Oleh karena itu, melalui petisi ini, kami mendesak:

1. ​Pimpinan DPR RI untuk mewajibkan transparansi penuh rekam jejak dan dokumen ijazah (mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik) seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik.
2. ​KPU RI dan Kementerian terkait untuk memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen, serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas.
3. ​Seluruh Anggota DPR RI untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.

​Transparansi adalah kunci utama pemerintahan yang bersih (good governance). Jika wakil rakyat tidak memiliki hal yang disembunyikan, maka membuka ijazah ke publik seharusnya bukan hal yang sulit untuk dilakukan.

​Tandatangani petisi ini untuk mendesak transparansi dan akuntabilitas penuh dari para wakil rakyat!