Aksi protes ini merupakan tanggapan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dianggap membebani dan merugikan para pekerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mereka juga akan menuarakan menolak biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan, Omnibus Law UU Cipta Kerja, serta sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM).

Menurut Said, tingginya biaya UKT membuat pendidikan semakin sulit diakses oleh anak-anak buruh, menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi.