Tolak PHK Sepihak RSIslam Jakarta Pondok Kopi Terhadap Ketua Umum FSP Farkes-R Idris Idham

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


 Seperti yang telah diketahui bersama, telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Idris Idham, Ketua Umum Farkes Reformasi oleh Manajemen Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi (RSIJPK), tempat ia bekerja.

Hal ini mengundang banyak perhatian karena PHK tersebut dilakukan ditengah  upaya memperjuangkan kebijakan BPJS Kesehatan dan tarif INA CBG’s ( tingkat nasional ) dan upaya menuntut hak - hak pekerja yang tidak dilakukan oleh manajemen RSIJPK.

 

Alasan manajemen memberikan PHK Idris adalah disharmonisasi hubungan industrial. Penyebab itulah yang menyebabkan timbulnya dugaan bahwa kasus ini merupakan upaya union busting manajemen perusahaan terhadap para aktivis serikat pekerja.

Berikut kronologis dugaan kasus union busting yang terjadi di RSIJ Pondok Kopi:

 January 2017

Terdapat 15 orang tenaga outsourcing yang dalam pelaksanaannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan UU. Merasa mendapat ketidakadilan, mereka mengadu dan memberi surat kuasa kepada Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP Farkes-R RSIJPK. Oleh karena itu PUK mengangkat kasus ini, dan meminta manajemen mengangkat tenaga outsourcing menjadi tenaga PKWTT

 Mei 2017

PUK SP Farkes-R RS Islam Jakarta Pondok Kopi kembali mengangkat kasus pegawai kontrak yang diputus kontraknya. Berdasarkan UU, pekerja kontrak tersebut seharusnya telah menjadi pegawai.

Karena Farkes mengangkat 2 kasus pelanggaran, menyebabkan Idris Idham diturunkan jabatannya ,dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasie) , turun menjadi pelaksana.

 Juli 2017

PUK kembali mengangkat kasus pelanggaran. Yaitu kasus kekurangan pembayaran pensiun karyawan di RSIJPK. Setelah melewati perundingan tripartit dengan Kadisnakertrans DKI, akhirnya kekurangan uang pensiun tersebut dibayarkan oleh manajemen RS Islam Jakarta Pondok Kopi.

Selain itu, PUK SP Farkes/R RSIJPK juga meminta management melalui SDI/HRD agar mengangkat semua PKWT yg berada di core bisnisnya rumah sakit (Perawat, farmasi).

Tuntutan tersebut disetujui dengan bukti pegawai diikutkan tes karyawan dan baru selesai bulan Maret 2018, semua PKWT tersebut sudah menjadi karyawan masa percobaan.

 Agustus 2017

Management memberhentikan penarikan iuran atau cos anggota PUK SP  Farkes-R RS Islam Jakarta Pondok Kopi yang sebelumnya ditarik melalui pemotongan gaji.

 September 2017

PUK SP Farkes/R RSIJPK mengirimkan pengaduan ke Kementerian Tenaga Kerja dan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta terkait pemberhentian penarikan iuran anggota melalui SDI.

IKRSM (IKatan karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah), yang diduga merupakan organisasi bentukan manajemen, mendeklarasikan diri menjadi serikat pekerja.

 Oktober 2017

PUK SP Farkes-R RSIJ Pondok Kopi melaporkan management RS Islam Jakarta Pondok Kopi ke Kadisnakertrans DKI Jakarta perihal tidak diberlakukannya UMSP tahun 2017 (upah minimum sektoral Provinsi) sesuai Pergub.


Di waktu yang bersamaan,  PUK SP Farkes-R juga mengirimkan surat ke Badan Pengawas Harian (BPH) RS Islam Jakarta terkait usulan agar mengganti jajaran direksi dengan yang baru. salah satu alasan yang disampaikan adalah sikap arogansi direksi dalam pengambilan obat yg tidak wajar.

 Desember 2017

Petugas yg diminta memberikan data obat tersebut diatas ke PUK, terancam akan di PHK.

 

Di bulan yang sama, PUK mengedarkan surat PETISI kepada karyawan untuk menolak Drektur Utama dan jajarannya, yang mengakibatkan beberapa karyawan dipanggil dan di intimidasi.

 Januari 2018,

PUK SP Farkes-R dan karyawan memprotes ancaman PHK tsb dengan mengadakan aksi solidaritas (menggunakan pita hitam). Kemudian diadakan perundingan bipartit antara manajemen dengan PUK. Setelah selesai, hasil perundingan disampaikan Idris Idham  kepada para peserta aksi.

Namun management menuduh aksi solidaritas itu sebagai demo dan mengeluarkan ancaman PHK kepada Idris Idham (Ketua Umum Fsp Farkes -Reformasi), Marzalina ( Ketua PUK RSI Pondok Kopi) dan Ilham (Sekretaris PUK RSIJ Pondok Kopi ) serta akan memberikan surat peringatan kepada anggota yang ikut dalam aksi tersebut. hingga kini kasus masih menggantung di Badan Pengawas Harian (BPH) RSIJ.

 

Kemudian MPKU PP Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan IKRSM  diseluruh RS Muhammadiyah /Aisyiyah se Indonesia, dengan tujuan salah satunya adalah untuk menghindari dan mencegah masuknya ideologi sosialis atau paham lain di RS Muhammadiyah/Aisyiyah.

Setelah keluar surat edaran MPKU, Direksi RS Islam Jakarta Pondok Kopi mengeluarkan instruksi/himbauan kepada karyawan agar masuk dalam keanggotaan IKRSM dengan alasan yang sama seperti didalam surat edaran MPKU.

 Maret 2018

Kasus tuduhan demo kembali diangkat direksi dan meminta dibuatkan surat permohonan maaf secara pribadi masing2 dan tetap akan diberikan surat peringatan.


Mei 2018

Idris Idham dipanggil Badan Pelaksana Harian (BPH) RSIJ dan didampingi oleh PUK SP Farkes/R RSIJPK, undangan dikirim melalui whatsapp dengan agenda perundingan tindak lanjut sanksi kepegawaian Idris Idham.

 Agustus 2018

Manajemen mengeluarkan surat PHK kepada Idris Idham dengan alasan disharmonisasi. Setelah berbagai negosiasi dan perundingan bipatrit, namun tidak menghasilkan kesepakatan dua belah pihak.

 

Dengan melihat kronologis peristiwa diatas, menimbulkan dugaan berat telah terjadi perbuatan melawan hukum, yaitu Pemberangusan serikat pekerja ( Union Busting ). Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran mencoba menghalang - halangi pekerja untuk membentuk, menjadi dan menjalankan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dimana menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bertentangan dengan hukum.

Dalam hal menerima serikat pekerja/serikat buruh di perusahaannya, manajemen RSIJ Pondok Kopi dianggap tidak bisa menerima keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dengan baik. Hal ini juga bertentangan dengan amanah UUD 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan UU Nomor 21 tahun 2003 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Di samping itu manajemen RSIJ Pondok Kopi juga dianggap tidak mempunyai itikad baik terhadap penyelesaian perselisihan, terbukti dengan tidak adanya respons atas usulan yang diajukan Presiden Konfederasi  Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terkait posisi Idris Idham, sebagai Ketua Umum Fsp Farkes Reformasi & salah satu Vice Presiden KSPI.

Tolak PHK Sepihak Idris Idham dan Proses Dugaan Union Busting Terhadap FSP Farkes Reformasi



Hari ini: Fsp mengandalkanmu

Fsp Farkes Reformasi membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Tolak PHK Sepihak RS Islam Jakarta Pondok Kopi Terhadap Ketua Umum FSP Farkes-R Idris Idham". Bergabunglah dengan Fsp dan 627 pendukung lainnya hari ini.