Kampus Bukan Bagian Pelemahan KPK!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dalam ancaman. Ditengah euforia masyarakat tentang Pilkada tiba-tiba secara mengejutkan DPR mengadakan kunjungan ke beberapa universitas di Indonesia guna untuk mensosialisasikan kembali ihwal Revisi UU KPK, salah satu nya di Universitas Sumatera Utara (USU). Seminar ini direncakan akan diadakan pada Jumat 17 Maret 2017 di Fakultas Hukum USU.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa niat DPR untuk menguatkan KPK tidak pernah terbukti, poin-poin yang disodorkan ke masyarakat selalu berniat ingin menggemboskan kewenangan yang selama ini dimiliki KPK.

Universitas sebagai panggung akademik seharusnya bisa menilai dan menimbang tentang niat DPR yang selalu ingin melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi mengingat tahun lalu telah terkumpul 160 Guru Besar dari berbagai universitas yang sudah menyatakan sikap penolakan terhadap Revisi UU KPK.

Selain dari itu ada hal lain yang semakin membuat publik bertanya-tanya, berdasarkan data dari DPR ternyata Revisi UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2017. Tentu ini menjadi polemik, apa urgensi DPR mengadakan seminar sementara rencana Revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Prolegnas?

Setidaknya ada 4 (empat) poin yang menjadi isu besar yang tercantum di draft Revisi UU KPK kali ini. Pertama, mekanisme penyadapan harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Kedua, menghilangkan kewenangan penuntutan dari KPK. Ketiga, KPK berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Keempat, wacana pembentukkan Dewan Pengawas

Dengan alasan-alasan tersebut, jelas bahwa Revisi UU KPK kali ini hanya akan menguntungkan koruptor-koruptor yang masih berkeliaran di Indonesia dan melemahkan lembaga yang selama ini diharapkan masyarakat untuk membersihkan praktik korupsi di republik ini, yakni KPK.

Apalagi jika kita mengingat kasus-kasus yang menimpa pejabat di Sumatera Utara, selama KPK berdiri saja tak kurang dua Gubernur dan satu Ketua DPRD telah dijerat oleh lembaga anti rasuah ini. Maka bisa dipastikan jika kewenangan KPK dilemahkan, upaya pemberantasan korupsi di Sumatera Utara juga akan mengalami stagnasi.

Maka dari itu, kami meminta agar  Rektor Universitas Sumatera Utara menolak memfasilitasi DPR RI untuk mengadakan seminar yang bertujuan mensosialisasikan Revisi UU KPK, jika kegiatan itu tetap berlangsung maka bisa dikatakan komitmen antikorupsi USU layak untuk dipertanyakan.

Diinisiasi oleh: Kurnia Ramadhana (Alumnus USU) dan Basir Hasibuan M.Pd (Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara)



Hari ini: Kurnia mengandalkanmu

Kurnia Ramadhana membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Tolak Pelemahan KPK!". Bergabunglah dengan Kurnia dan 539 pendukung lainnya hari ini.