Petition Closed

Belum genap setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kini dihadapkan pada ancaman pemecatan yang diinisiasi beberapa anggota berbagai fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta, melalui penggalangan Hak Interpelasi.

 

Berawal dari program Jokowi berupa pelayanan perawatan kesehatan untuk warga tak mampu (miskin) oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diselenggarakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

 

Program itu dimaksudkan untuk memudahkan warga DKI Jakarta, khususnya rakyat kecil bisa memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan di rumah sakit.

 

Belum lama berjalan, program ini mendapat tentangan dari beberapa anggota DPRD dan beberapa pengurus rumah sakit. Barangkali memang ada masalah di lapangan. Tetapi justru DPRD seharusnya mencari solusi. Komersialisasi kesehatan oleh sejumlah rumah sakit selama ini adalah sumber utama yang mengakibatkan rakyat kecil kesulitan memperoleh akses pelayanan perawatan kesehatan di rumah sakit.

 

Hak Interpelasi adalah Hak politik yang melekat pada setiap anggota legislatif. Namun, penggunaan Hak Interpelasi untuk menghadang program-program pro rakyat adalah tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyat dan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi (amanden UUD 1945, Pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan”).

 

Kami warga Jakarta sangat menyayangkan sikap dan tindakan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang secara sistematis berupaya menggagalkan program dan kebijakan pro rakyat yang sedang dilaksanakan oleh gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Apalagi hak interpelasi tersebut terang-terangan ditujukan untuk “impeachment” (pemkazulan) Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang Sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat Jakarta.

 

Sebagai wakil rakyat seharusnya yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta adalah ikut mendorong terlaksananya program pro rakyat yang sudah diamanatkan dalam amandemen UUD 1945, seperti menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lapangan kerja.

 

Sebagai warga negara yang selama ini merindukan adanya pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, melayani dan melindungi hak rakyatnya.

 

Maka, kami Warga Jakarta secara sukarela berinisiatif menggalang partisipasi dukungan rakyat secara terbuka, sekaligus menyampaikan sikap kami melalui Petisi Rakyat “Selamatkan Jakarta”:

1.       Menolak impeachment (pemecatan) terhadap Jokowi  sebagai Gubernur DKI Jakarta yang Sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat.

2.       Menolak upaya sistematis koalisi beberapa fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk menggagalkan program-program pro rakyat, seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

3.       Hapuskan praktek komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien tidak mampu (miskin).

Cikini, 26 Mei 2013

Masinton Pasaribu*

 

*Ketua Umum REPDEM (Organisasi Sayap PDI Perjuangan)

 

Petisi ini lahir bukan semata-mata karena saya dan Jokowi berasal dari partai yang sama (PDI Perjuangan).

 

Lahirnya PETISI RAKYAT "SELAMATKAN JAKARTA" berangkat dari inisiatif bersama kami orang-orang muda dari berbagai latar belakang aktivitas dan profesi yang berbeda. Kami memiliki semangat dan kehendak yang sama, yakni menginginkan adanya Pemerintahan yang tidak korupsi, berani, mau dan sungguh-sungguh bekerja melindungi dan melayani kepentingan rakyat.

 

Dalam benak saya siapapun yang memerintah, sepanjang pemerintahannya berpihak pada rakyat, wajib didukung.

 

APBD DKI Jakarta tahun 2013 yang besarnya mencapai 49,9 triliun rupiah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemukiman layak huni untuk warga miskin. APBD pro rakyat harus didukung tanpa dihalang-halangi oleh DPRD DKI Jakarta.

 

Terima kasih

This petition was delivered to:
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Taufiqurahman
  • Ketua DPRD DKI Jakarta
    Ferrial Sofyan
  • Fraksi PPP, DPRD DKI Jakarta
    Matnoor Tindoor
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Berlin
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Lucky
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Rukun Santoso
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Nawawi
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Agung Haryono
  • Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta
    Moh. Asyari
  • Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta
    Hidayat Ar Yasin
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Mujiyono
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Siti Sofiyah
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Nenang Hasanah
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Sandy
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Abdul Mutholib
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    Habib Alaydrus
  • Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
    DPRD PENGGAGAS INTERPELASI (Aliman Aat, Cs)

Masinton Pasaribu started this petition with a single signature, and now has 4,373 supporters. Start a petition today to change something you care about.