Petition Closed
Petitioning Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Taufiqurahman and 16 others
This petition will be delivered to:
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Taufiqurahman
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Habib Alaydrus
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Abdul Mutholib
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Sandy
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Nenang Hasanah
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Siti Sofiyah
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Mujiyono
Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta
Hidayat Ar Yasin
Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta
Moh. Asyari
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Agung Haryono
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Nawawi
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Rukun Santoso
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Lucky
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
Berlin
Fraksi PPP, DPRD DKI Jakarta
Matnoor Tindoor
Ketua DPRD DKI Jakarta
Ferrial Sofyan
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta
DPRD PENGGAGAS INTERPELASI (Aliman Aat, Cs)

Tolak Interpelasi, Support Jokowi demi Jakarta

Belum genap setahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi kini dihadapkan pada ancaman pemecatan yang diinisiasi beberapa anggota berbagai fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta, melalui penggalangan Hak Interpelasi.

 

Berawal dari program Jokowi berupa pelayanan perawatan kesehatan untuk warga tak mampu (miskin) oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka diselenggarakan program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

 

Program itu dimaksudkan untuk memudahkan warga DKI Jakarta, khususnya rakyat kecil bisa memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan di rumah sakit.

 

Belum lama berjalan, program ini mendapat tentangan dari beberapa anggota DPRD dan beberapa pengurus rumah sakit. Barangkali memang ada masalah di lapangan. Tetapi justru DPRD seharusnya mencari solusi. Komersialisasi kesehatan oleh sejumlah rumah sakit selama ini adalah sumber utama yang mengakibatkan rakyat kecil kesulitan memperoleh akses pelayanan perawatan kesehatan di rumah sakit.

 

Hak Interpelasi adalah Hak politik yang melekat pada setiap anggota legislatif. Namun, penggunaan Hak Interpelasi untuk menghadang program-program pro rakyat adalah tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyat dan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi (amanden UUD 1945, Pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan”).

 

Kami warga Jakarta sangat menyayangkan sikap dan tindakan beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang secara sistematis berupaya menggagalkan program dan kebijakan pro rakyat yang sedang dilaksanakan oleh gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Apalagi hak interpelasi tersebut terang-terangan ditujukan untuk “impeachment” (pemkazulan) Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang Sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat Jakarta.

 

Sebagai wakil rakyat seharusnya yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta adalah ikut mendorong terlaksananya program pro rakyat yang sudah diamanatkan dalam amandemen UUD 1945, seperti menjamin terpenuhinya hak asasi warga negara dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lapangan kerja.

 

Sebagai warga negara yang selama ini merindukan adanya pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat, melayani dan melindungi hak rakyatnya.

 

Maka, kami Warga Jakarta secara sukarela berinisiatif menggalang partisipasi dukungan rakyat secara terbuka, sekaligus menyampaikan sikap kami melalui Petisi Rakyat “Selamatkan Jakarta”:

1.       Menolak impeachment (pemecatan) terhadap Jokowi  sebagai Gubernur DKI Jakarta yang Sah berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat.

2.       Menolak upaya sistematis koalisi beberapa fraksi partai politik DPRD DKI Jakarta untuk menggagalkan program-program pro rakyat, seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

3.       Hapuskan praktek komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien tidak mampu (miskin).

Cikini, 26 Mei 2013

Masinton Pasaribu*

 

*Ketua Umum REPDEM (Organisasi Sayap PDI Perjuangan)

 

Petisi ini lahir bukan semata-mata karena saya dan Jokowi berasal dari partai yang sama (PDI Perjuangan).

 

Lahirnya PETISI RAKYAT "SELAMATKAN JAKARTA" berangkat dari inisiatif bersama kami orang-orang muda dari berbagai latar belakang aktivitas dan profesi yang berbeda. Kami memiliki semangat dan kehendak yang sama, yakni menginginkan adanya Pemerintahan yang tidak korupsi, berani, mau dan sungguh-sungguh bekerja melindungi dan melayani kepentingan rakyat.

 

Dalam benak saya siapapun yang memerintah, sepanjang pemerintahannya berpihak pada rakyat, wajib didukung.

 

APBD DKI Jakarta tahun 2013 yang besarnya mencapai 49,9 triliun rupiah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, seperti peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemukiman layak huni untuk warga miskin. APBD pro rakyat harus didukung tanpa dihalang-halangi oleh DPRD DKI Jakarta.

 

Terima kasih


Letter to
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Taufiqurahman
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Habib Alaydrus
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Abdul Mutholib
and 14 others
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Sandy
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Nenang Hasanah
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Siti Sofiyah
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Mujiyono
Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta Hidayat Ar Yasin
Fraksi PAN, DPRD DKI Jakarta Moh. Asyari
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Agung Haryono
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Nawawi
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Rukun Santoso
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Lucky
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta Berlin
Fraksi PPP, DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoor
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan
Fraksi Partai Demokrat, DPRD DKI Jakarta DPRD PENGGAGAS INTERPELASI (Aliman Aat, Cs)
Kami meminta saudara-saudara sebagai wakil rakyat DKI Jakarta untuk serius dalam mendukung Jokowi demi Jakarta yang lebih baik. Keseriusan itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata memperbaiki nasib warga Jakarta, terutama di bidang kesehatan. Untuk itu kami meminta saudara menolak pembahasan paripurna atas pengajuan hak interpelasi.