Ini pertanda baik! Hari ini, Jumat 3 Mei 2019, dalam Rapat Terbatas Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Kantor Presiden, Presiden Jokowi mengancam akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta atau BUMN jika mereka tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah konsesi!

Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan akan tegas mencabut konsesi perusahaan yang sulit. “Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan,“ kata Jokowi.

"Saya sampaikan kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya udah perintahkan ini cabut seluruh konsesinya, tegas, tegas. Rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomor satukan. Sudah jelas di situ (masyarakat) sudah hidup lama. Di situ malah kalah dengan konsesi yang baru saja diberikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini bisa menguatkan petisi kita untuk mencabut izin perkebunan jagung milik PT Bintuni Agro Prima Perkasa yang sudah merusak banyak hutan sagu di Lembah Kebar, Tambrauw, Papua Barat. Ini artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah seharusnya mempercepat kinerja mereka dalam mempertahankan tanah adat kami.

Kawan, dukunganmu selama ini sungguh luar biasa. Bantu kami terus menyebarkannya agar tuntutan kita berhasil dan tanah adat kami tetap bisa dilindungi. Terima kasih.

Salam,

Jan Sedik