SKB 3 MENTERI SUDAH TEPAT, SESUAI JATIDIRI BANGSA YANG BHINNEKA

0 telah menandatangani. Mari kita ke 10.000.


Kami, dari Jaringan Indonesia Beragam yang beranggotakan 155 organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia memberikan dukungan agar SKB 3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Meteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini untuk ditaati oleh semua pihak karena sudah sesuai dengan jati diri bangsa yang bhinneka.

SKB 3 menteri ini merupakan respon terhadap berbagai kasus pemaksaan pemakaian hijab bagi siswa dan pendidik yang marak terjadi di berbagai sekolah di berbagai yang dikelola Pemerintah Daerah (sekolah negeri). Kasus pemaksaan pemakaian hijab ini sesungguhnya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Namun kebijakan untuk menjawab masalah ini, baru dilakukan oleh pemerintah pada 3 Februari 2021 dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB 3 Menteri ini mengatur tentang 7 diktum yaitu :

  1. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut: a) tanpa kekhasan agama tertentu; atau b) dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
  3. Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.
  4. Pemerintah daerah dan/ atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.
  5. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini akan mendapatkan sanksi setelah diberi beberapa kali surat peringatan. 
  6. Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Aceh.
  7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021)

Indonesia Beragam berkeyakinan bahwa SKB 3 Menteri tersebut :

  1. Sangat dinantikan kehadirannya, terutama oleh kelompok minoritas dan masyarakat yang mendukung toleransi beragama, yang selama ini tidak mampu mempengaruhi pemerintah daerah dan satuan Pendidikan yang selama ini bersifat otoriter terhadap tafsir beragama dan memaksakan tafsirnya pada semua pihak.
  2. Anak Perempuan dan Perempuan yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pemaksaan menggunakan hijab, sebagai upaya mengontrol tubuh dan hak berekspresi, oleh sekolah dan pemerintah daerah yang bersikap intoleran.
  3. Merupakan kebijakan yang tepat untuk melindungi Hak Asasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengekspresikan keyakinannya dalam beragama serta mendukung menjamin kesetaraan dan keadilan gender.
  4. Menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kebebasan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan  dalam menikmati kebebasan beragama dan berkeyakinan.
  5. Berlaku bagi Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini berarti, sekolah-sekolah berbasis keagamaan diberi kesempatan untuk menerapkan aturan atribut dan seragam, sesuai keyakinannya.

Maka mari kita bersama:

  1. Mendukung penerbitan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  2. Mendukung penegakan hukum dan penerapan sanksi, terhadap pelanggaran SKB 3 Menteri ini
  3. Turut memantau ketaatan Pemerintah Daerah dan Sekolah-sekolah dalam melaksanakan SKB 3 Menteri ini, yang harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal 3 Februari 2021