Tugas dan fungsi mereka yang sangat abstrak wilayahnya, karena tugas-tugas  tersebut menyangkut soal rasa maupun kebatinan seluruh  warga masyarakat. Tanggung jawab yang diemban setiap anggota TNI POLRI tentunya menuntut pula kemapanan dan ketajaman batiniah;  emosi, intelektualitas, psikis dan fisik sekaligus kecerdasan spiritual mereka.

Beban tugas,Pengabdian sebagai pilihan semestinya diimbangi pemberian hak-haknya dengan utuh dari Pemerintah agar moralitasnya tidak digerus oleh godaan uang, serta loyalitasnya tidak digoyahkan lagi akibat kemelaratan ekonomi. 

Mengakhiri Pandangan Gaji Vegetatif

Betapa pun dahsyatnya tugas yang diemban TNI POLRI  oleh Pemerintah hanya dipandang sebelah mata dan tidak mempedulikan kebutuhan mereka sebagai manusia, pemerintah lalai memberikan jaminan gaji dan fasilitas hidup layak bagi tumbuh berkembangnya nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan anggota TNI POLRI beserta keluarga mereka.

Penghasilan sebagai satu-satunya akses  ekonomi  ratusan ribu keluarga  TNI POLRI. Kenaikan gaji 50% tidak akan berpengaruh dan dipastikan tetap hidup rentan. Nominalnya saja sudah  kalah jauh dengan harga-harga kebutuhan pokok, tidak bisa diandalkan jadi sumber simpanan, modal untuk biayai  ritual spiritualitas,  keluarga, sosial, budaya sebagai ciri utama keluarga besar bangsa ini , apalagi untuk mereka jadikan modal warisan anak cucu," 

Sebuah fakta jika Kehidupan warga panti asuhan masih lebih baik dibanding keluarga TNI POLRI, kebutuhan mereka mulai dari makan, pakaian dan tempat tinggal sudah tersedia dan diperoleh dari pengelola panti tanpa harus banting tulang, bekerja siang malam. Sementara TNI POLRI harus berjibaku secara fisik, moral dan spiritnya.

Tuntutan idealisme, menanggung resiko. Tugas meninggalkan keluarga setiap hari tapi  hanya diberikan sandang pangan dan papan (SPP). TNI POLRI sebagaimana warga Panti  Mustahil hidup sejahtera kecuali berkat sumbangan, bantuan, atau uang amplop  koneksi dan uluran tangan orang-orang yang bersimpati pada hidup mereka.

Kebijakan yang berdasar Pandangan primitive pemerintah tentang menjamin kesejahteraan yang termaktub dalam konstitusi, dimaknai hanya kecukupan makan, pakaian dan tempat tinggal dinas (barak) bagi TNI POLRI beserta keluarganya, sehingga paham tersebut dijadikan acuan dalam bentuk angka-angka sebagai nominasi komponen hidup.

"Kondisi ini  menyeret jutaan keluarga hancur secara ekonomi, sekaligus ambruk secara moral spiritual, sosial dan budaya. Menghadapi dua Perjuangan maha berat sekaligus mengabdi untuk Bangsa dan Negara, juga disisi lain harus  Berjuang, menjamin  Keluarga besarnya agar hidup mulia sejahtera.

Kemuliaan Bangsa ini punya sejarah, tradisi dan budaya  besar, berdiri dari keluarga besar, punya segalanya untuk hidup mulia, maka setiap keluarga di bangsa ini harus punya kesempatan yang sama agar dapat mewariskan kebesaran, kebanggaan bagi generasinya mendatang.  Oleh karena itu, Semua pihak  harus terlibat nyata agar tidak ada lagi  korban akibat sistem primitive, sebab, Jutaan Keluarga TNI POLRI, adalah merupakan keluarga Indonesia, keluarga Kita sendiri, mereka tengah  diseret dalam jurang,  bencana kemanusiaan akibat  sistem dan kebijakan gaji atau penghasilan yang  menganut budaya vegetative (SPP),  yang cocoknya hanya berlaku di zaman Primitif atau Prasejarah, dimana yang dipentingkan kenyang, bisa berteduh dan tidur lalu bekerja, bekerja dan bekerja.

Standar gaji yang bersifat vegetatif dan eksploitatif adalah ancaman  terbesar bangsa ini dari semua jenis kejahatan yang ada, kebijakan ini tidak hanya melemahkan ekonomi puluhan juta keluarga,  kehancuran yang lebih mengerikan sebagai kategori kejahatan HAM karna berakibat hancurnya nilai budaya kekeluargaan dan lahirnya generasi miskin, kriminal, terhina dan dipersalahkan. Bangsa besar ini, yang telah dibangun diatas sistem kekeluargaan segera akan runtuh atau punah.

 #TNIPolri Adalah Kita;  

Atas kesadaran mendesaknya penanganan Tragedi yang menimpa anak-anak Bangsa Indonesia maka KITRA,Koalisi Kesejahteraan TNI POLRI mempetisi sebagai Berikut :

1. Mendesak Presiden Jokowi Segera merevolusi mindset, sistem Gaji sebagai jaminan kesejahteraan  minimal 2 Generasi sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,

2. Mendesak menaikkan  50jt/bln Gaji TNI Polri dalam APBN 2016.

2.  Mendesak KOMNAS HAM segera menyelidiki Pelanggaran HAM yang mengorbankan dan memiskinkan secara structural/Sistemik  TNI Polri dan jutaan Keluarga Mereka.

3.   Menuntut Kementerian Bappenas menjadikan Kenaikan Gaji TNI Polri sebagai Prioritas perencanaan Nasional.

4. Mendesak DPR RI untuk mendukung/mengesahkan  kenaikan Gaji TNI Polri.

5.       Meminta Kementerian Pertahanan memastikan  Kesejahteraan TNI Polri sebagai Program Utama memperkuat  Ketahanan Negara

6. Menuntut IMF dan Negara-Negara Donor untuk menunda 5 tahun Pembayaran Hutang Pemerintah Indonesia demi perlindungan HAM bagi TNI Polri dan Keluarganya.

akhirnya, Pemerintahan  jangan sampai hanya menjadikan TNI POLRI mitra dalam Pengorbanan dan Pengabdian, tetapi memarginalkan dan melupakan mereka untuk menikmati hak-hak Istimewanya sebagai warga Negara. kata orang bijak, sekali menjadi serigala maka sangat susah mengubahnya.

#SaveOurHeroes

KITRA, Koalisi untuk Kesejateraan TNI POLRI