Salam Merdeka dari Tanah Dewata,

Polemik seputar rencana Reklamasi Teluk Benoa oleh PT. TWBI sampai saat ini telah menjadikan sebagian besar rakyat Bali resah dan bingung, bahkan memiliki kecenderungan memecah belah persatuan orang Bali. Hal ini kemudian mengerucut menjadi konflik horizontal yang tak berkesudahan. Sebuah permasalahan baru yang harus segera mendapatkan perhatian semua pihak, utamanya Bapak Presiden Republik Indonesia, yang menjadi pemutus akhir dari lingkaran polemik ini.

Dari awal munculnya ide Reklamasi Teluk Benoa, keluarnya berbagai kajian dan proses perijinan yang tak wajar, sampai pada kemunculan Perpres No. 51 Tahun 2014 oleh mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang penuh dengan "jalan singkat yang tak wajar" dan "mendadak", sudah membuat pro dan kontra yang menjurus pada konflik internal sesama warga Bali. Ini yang menjadikan kami khawatir sebagai warga Bali, terutama yang menyangkut stabilitas Bali kedepan, terkait dengan keberlangsungan religi, budaya, sosial, keamanan dan persatuan sesama warga Bali.

Bali sudah memiliki konsep pembangunan yang mesti dijaga oleh semua pihak, dengan koridor Tri Hita Karana yang sudah mendunia, sebagai konsep harmoni dan keseimbangan yang terbukti bisa menjaga alam dan lingkungan serta komunitas budaya di Bali tetap kokoh sampai sekarang.

Dan kami mohon Bapak, sebagai Presiden Republik Indonesia, untuk menjaga komitmen untuk MELINDUNGI DAN MENJAGA BALI sebagai bagian dari asset NKRI, pulau kecil yang tidak memiliki SUMBER DAYA LAIN selain KEINDAHAN ALAM, BUDAYA dan SISTEM SOSIAL yang sudah dikenal dunia sejak lama. Pariwisata yang kami usung dan merupakan penghasil DEVISA terbesar di Indonesia, adalah PARIWISATA BUDAYA. Bukan Pariwisata NIAGA atau Pariwisata Hiburan Modern seperti di daerah lain ataupun di negara lain.

Keinginan sebagian kecil orang yang ingin memaksakan diri demi kepentingan materi, kekuasaan, politik dan ego pribadi/kelompok, telah menjadikan Rencana Reklamasi ini seolah-olah didukung oleh sebagian besar orang Bali. Berbagai upaya sudah mereka lakukan untuk menggiring opini dukungan baik dengan kampanye terselubung, membuat kelompok yang Pro Reklamasi dan menciptakan berbagai upaya pembiasan informasi dan fakta sebenarnya, seolah-olah kelompok kita yang Anti Reklamasi membiarkan terjadi perusakan lingkungan di Teluk Benoa. Dan banyak tindakan terselubung yang tujuannya membungkam aspirasi MURNI RAKYAT BALI, yang bebas dari berbagai kepentingan tersebut diatas. Seperti dengan meniadakan spanduk dan baliho penolakan reklamasi, oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Serta berbagai opini media dan debat yang menguntungkan kelompok Pro.

Padahal sejatinya, sebagian besar orang Bali tidak setuju dengan rencana ini. Penolakan sudah dilakukan dimana-mana baik di Bali, luar Bali bahkan luar negeri. Namun sepertinya warga Bali yang PEDULI ini berhadapan dengan kekuasaan dan investor besar yang pantang menyerah untuk memaksakan keinginannya itu.

Tujuan kami hanya satu untuk MENJAGA DAN MENYELAMATKAN BALI dari berbagai ancaraman perusakan ALAM, BUDAYA dan TATANAN SOSIALNYA, dengan KONSEP KESEIMBANGAN dan KEHARMONISAN, Tri Hita Karana yang kami miliki. Tak ada kepentingan lain bagi kami yang menandatangani petisi ini. 

Petisi ini tidak serta merta hanya berupa suara keberanian orang Bali, tapi juga suara KETERGUGAHAN kami dari warga Bali yang peduli akan masa depan Bali. 

Kami mengharapkan SIKAP TEGAS, Bapak Presiden, seperti yang dulu sering disampaikan dalam setiap kampanye Bapak di Bali bahwa pembangunan PARIWISATA di Bali harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Petisi ini akan kami sebarluaskan dan akan kami sampaikan langsung kepada Bapak Presiden, sehingga  dapat SEGERA MENGAMBIL TINDAKAN PENCABUTAN PERPRES No. 51 Tahun 2014 dan MEMBATALKAN RENCANA MEGA PROYEK REKLAMASI berkedok Revitalisasi Teluk Benoa. Jangan biarkan Rakyat Bali TERUS BERPOLEMIK dengan Rencana Investor Mereklamasi Teluk Benoa. Selamatkan Alam Kami, Selamatkan Bali.

Selamatkan Indonesia, Selamatkan Bali, Batalkan Rencana Reklamasi Teluk Benoa.

Salam Damai Dari Tanah Dewata.