Bebaskan Bapa saya, Filep Karma!

Besok bapa mau pergi kibarkan bendera dan mau orasi sedikit di Lapangan Trikora Abepura, kam dua jaga diri, kalau Bapa dapat tangkap dari polisi tidak usah kuatir, tidak usah lihat Bapa di kantor polisi. Tinggal dirumah saja dan pergi sekolah seperti biasa. Tuhan Yesus jaga kita semua

 

Itulah kata-kata terakhir Bapa sebelum dia ditangkap, tahun 2004.

Nama saya Audryne Karma, putri sulung dari Filep Karma, seorang tahanan politik asal Papua. Bapa saya merupakan alumnus Universitas Sebelas Maret di Solo. Dia menikah dengan Mama, seorang Melayu-Jawa pada 1986. Mereka memiliki dua anak, saya dan adik, Andrefina Karma.

Tanggal 2 Juli 1998, Bapa saya memulai advokasi kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia dengan menaikkan bendera Bintang Kejora dan orasi dengan cara damai di tempat asal kami, Biak, Papua. Kemudian tanggal 6 Juli militer Indonesia mengambil alih dan melakukan tindakan kekerasan, lebih dari 100 demonstran luka-luka, tewas dan beberapa hilang sampai saat ini. Bapa saya ditembak di kedua kakinya saat dia sedang berdoa ditempat kejadian. Dia divonis pengadilan 6 tahun penjara, namun 2 tahun kemudian dibebaskan setelah Gus Dur jadi presiden pada tahun 2000.

Pada 1 Desember 2004,  Bapa dan beberapa teman melakukan aksi damai untuk memperingati hari kemerdekaan Papua, Bintang Kejora kembali dinaikkan di lapangan Trikora, Abepura, Jayapura. Polisi merespon dengan memukul orang-orang yang datang serta mengeluarkan tembakan. Sekitar 4 orang terluka, termasuk Bapa. Atas kasus ini, dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun atas tuduhan “makar.”

Kasus Bapa mendapat perhatian besar dari sejumlah organisasi hak asasi manusia, nasional maupun internasional. Pada September 2011, sebuah kelompok kerja PBB (UN Working Group on Arbitary Dentention) menyatakan penahanan Bapa oleh Pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran hukum internasional, tidak mendapatkan fair trial serta dinyatakan sebagai tahanan politik. Mereka meminta pemerintah untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Bapa. Masalah ini dibahas lagi dalam sidang Universal Periodic Review PBB di Geneva pada Mei 2012. Belasan negara meminta tahanan politik di Indonesia dibebaskan, namun pemerintah menyangkal adanya tahanan politik.

Selama berada di penjara Abepura, Jayapura, Bapa  beberapa kali mengalami masalah kesehatan, mulai dari berat badan yang turun dari 60 jadi 49 kilogram akibat sanitasi dan gizi yang buruk di penjara, sakit prostat yang cukup berat, serta radang kronis usus besar. Kami tidak punya banyak uang untuk biaya pengobatan, pemerintah pun tidak dapat menjamin biaya pengobatan, namun beberapa simpatisan individu dan organisasi internasional memberi bantuan sehingga dapat menutupi seluruh pembiayaan.                                                                                                                                                  

Sebagai anak Filep Karma, saya sedih dan kecewa karena hukuman berat yang diberikan kepada Bapa. Ini memberikan pukulan psikis bagi kami sekeluarga. Saya ingin Bapa dibebaskan sehingga kami sekeluarga bisa berkumpul lagi. Kini ada lebih dari 70 tahanan politik di Papua. Mereka menyuarakan aspirasi politik dengan damai, tanpa kekerasan termasuk Bapa. Sebagai warga negara Indonesia yang bebas mengeluarkan pendapat, saya mohon Anda menuntut pemerintah SBY segera dan tanpa syarat  membebaskan tahanan politik Papua.

Link :

1. http://www.freedom-now.org/campaign/filep-samuel-karma/

2. http://www.andreasharsono.net/2010/11/belajar-dari-filep-karma.html

3. http://www.papuansbehindbars.org/?prisoner_profiles=filep-karma

4. http://www.amnestyusa.org/our-work/cases/indonesia-filep-karma

Letter to
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Kepada :
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Istana Negara,
Jakarta, 10110
Indonesia


Yang Terhormat,

Saya menulis surat ini sebagai rasa solidaritas terhadap Filep Karma yang telah menjalani 9 tahun masa penahanannya karena pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol budaya orang Papua.

Pada September 2011, sebuah kelompok kerja PBB (UN Working Group on Arbitary Dentention) menyatakan penahanan Tuan Karma sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia dengan penggunaan pasal “makar” yang tidak proposional.

Selama masa penahanan, Tuan Karma beberapa kali mengalami masalah kesehatan yang tidak diperhatikan oleh pemerintah akibat sanitasi dan gizi yang buruk di penjara.

Atas nama kemanusiaan dan hak asasi manusia, saya meminta Anda untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Tuan Karma.

Salam Hormat,