Petisi ditutup

Bentuk Badan Pengelola Sampah Nasional

Petisi ini mencapai 64 pendukung


Begitu penting dan tidak terlaksananya dengan baik terhadap pengelolaan sampah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia, maka Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sudah dua kali melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Istana Negara yang khusus mengagendakan Permasalahan dan Solusi Sampah Indonesia bersama menteri-menteri terkait. Namun belum menimbulkan hasil yang signifikan.

Regulasi persampahan di Indonesia sudah cukup bagus, namun dalam pelaksanaannya belum menemui jalan terbaik karena sepertinya ada unsur kesengajaan didalamnya (pembiaran) Pemerintah dan pemerintah daerah belum melaksanakan dengan konsisten dan bertanggungjawab perihal Regulasi Persampahan antara lain UU.18-2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PP.81-2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta regulasi penunjang lainnya.

Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan antara lain:

1. Berbasis komunal dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat, masyarakat bukan menjadi penonton saja, tapi diberi bagian "Tugas, Hak dan Tanggungjawab" bukan hanya dihimbau semata, tapi masyarakat menjadi eksekutor dan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

2. Pemerintah Harus Rela melepaskan sebagian pekerjaan pengelolaan sampah ini kepada kelompok masyarakat, atau kelompok UKM dan Koperasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam regulasi persampahan tersebut (sangat jelas dalam undang-undang persampahan)

3. Pemerintah pusat harus mengontrol dan/atau adakan pengawasan melekat kepada Pemerintah Kab/Kota di seluruh Indonesia, agar dalam proyek pengadaan sarana/prasarana persampahan dan pengelolaan dilapangan "memperhatikan azas manfaatnya". Jangan "ASAL" membeli alat. Tidak seperti saat ini, hanya mementingkan person-person pejabat pengelola sampah dan segelintir pengusaha yang menjadi mitra khususnya (korupsi sangat rentan terjadi disini, namun korupsi dipersapahan sepertinya tidak atau kurang diketahui oleh pers dan LSM terlebih masyarakat. Maka dengan santainya para pengambil kebijakan di persampahan dgn mudah berbuat seenaknya saja).

4. Pemerintah Kab/Kota khusus dalam pengadaan sarana/prasarana persampahan memperhatikan dan melaksanakan dengan cermat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya.  Ini menghindari penyelewengan atau korupsi. Dimana dalam pengelolaan sampah sampai dewasa ini sangat banyak penyelewengan yang terjadi. Maka Harus KPK atau Kejaksaan dilibatkan dalam kepanitiaan pengadaan barang/jasa pada pemerintah dan BUMN/BUMD.

5. Agar terjadi sinergis dalam pengelolaan anggaran persampahan, Presiden harus dengan segera membentuk Badan Pengelola Sampah Nasional, saat ini terjadi tumpang-tindih anggaran sampah dan lingkungan hidup antar kementerian atau institusi, sehingga terjadi pemborosan anggaran. Badan ini sebagai remote control pelaksanaan regulasi, pengelolaan manajemen dan teknologi serta sinergi pasar produk atas kelola sampah, pula menjaga "pemubaziran" anggaran.

6. Perlu disadari bahwa memang "sampah" identik dengan "kotor" namun dibalik sampah terdapat uang yang berlimpah, itu sebabnya pengelolaan sampah di Pemda Kab/Kota enggan melaksanakan regulasi sampah yang berpihak pada rakyat atau berbasis komunal sesuai regulasi.

7. Sampah tidak boleh lagi diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Ahir (TPA) tapi harus habis dikelola dan didaur ulang di Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) atau pada sumber timbulan sampah. Dengan pola perubahan manajemen dan mekanisme dari TPS menjadi TPST-3R (terpadu). Artinya tidak boleh ada pengelolaan sampah terpusat di setiap Kab/Kota, harus tersebar di setiap Kelurahan/Desa dan berbasis masyarakat. Pengelolaan sampah menggunakan metode Sentralisasi Desentralisasi (Pola Inti Plasma).

8. Segera stackholder termasuk masyarakat (sebagai produsen sampah) menyatukan pendapat bahwa, sampah bukan lagi mengenal pola "Kumpul Angkut Buang" tapi "Kumpul Kelola Jual/Pakai". Ini merupakan dasar pemikiran dan paradigma baru dalam/untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya yang Harus dimanfaatkan, agar tidak menjadi masalah, sebaliknya menjadi peluang dan merupakan sumber pemasukan "baru" pada Kas Negara atau Kas Daerah, agar terjadi sustainable dalam Kelola Sampah. Tidak terjadi stag atau menjadi masalah seperti saat ini.

9. Bila sampah ini dikelola sesuai regulasi persampahan atau melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan pekerjaan dan kelola dana (ada Hak dan Kewajiban) maka dipastikan pengelolaan sampah akan tercipta usaha baru atau pendapatan baru di masyarakat (termasuk akan mengurangi pengangguran) di seluruh Indonesia.

10. Penutup dan sekaligus alasan utama (kesimpulan) adanya usulan Pembentukan badan khusus pengelola sampah melalui Petisi kepada Presiden Republik Indonesia, karena sepertinya saat ini (sejak berlaku efektifnya UU.No.18-2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada tahun 2013). Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota belum eksis menjalankannya, nampak pemerintah daerah masih mengelola sampah dengan paradigma lama (konvensional) Dan agar lebih profesional dalam pengelolaan sampah memang sebaiknya ada lembaga khusus yang eksis menangani persampahan di Indonesia. Segera Bentuk Badan Pengelola Sampah Nasional untuk menjalankan regulasi persampahan secara terstruktur dan terukur serta dengan bijaksana dan Tidak Korupsi.

11. Untuk langkah awal dalam menyelamatkan anggaran dan efisiensi pengelolaan sampah di Indonesia, Presiden seharusnya mengeluarkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden Tentang Penguatan Pelaksanaan Regulasi Sampah Indonesia. Termasuk menetapkan segera pelaksanaan Kebijakan Extended Produsen Resfonsibility (EPR), yaitu sebuah kewajiban produsen barang atau produk berkemasan untuk menarik kembali kemasannya. Guna mendukung pelaksanaan kebijakan Kantong Plastik Berbayar, karena bila tidak dilakukan hal ini, pelaksanaan Kantong Plastik Berbayar akan menemui jalan buntu dan terbuka peluang menyalahgunakan Dana atas hasil penjualan Kantong Plastik Berbayar tersebut di pelaku usaha retail dan pasar-pasar. Dana ini sangat besar, maka harus diatur melalui keputusan presiden bukan keputusan menteri. Sebaiknya pemerintah dalam tahap awal (edukasi) memerintahkan pelaku usaha retail untuk merekonversi Kantong Kresek Plastik menjadi Kantong Karton (yang bisa terurai) dan diarahkan produksinya oleh Bank Sampah atau Kelompok Industri Pengelola Daur Ulang Sampah.

Jakarta, 21 Februari 2016 (rul-HPSN-II)

 



Hari ini: Asrul mengandalkanmu

Asrul Hoesein membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Presiden Joko Widodo: Bentuk Badan Pengelola Sampah Nasional". Bergabunglah dengan Asrul dan 63 pendukung lainnya hari ini.