Penolakan BOP Labuan Bajo Flores

Penolakan BOP Labuan Bajo Flores

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


BOP adalah produk kapitalis yang ingin menguasai seluruh aset di Flores dan Labuan Bajo.
Kehadiran BOP memperburuk kemiskinan dan memperkaya kaum elit.

Segala aturan dibuatnya seakan akan rumah ini miliknya, pemilk rumah dibuat tak berdaya. Pasca pandemic, situasi di manfaatkan untuk kemulusan kekuasaan yang sejak lama mereka targetkan, keberadaan orang lokalPun tidak tau dikamanakan.

Presiden JOKOWI pernah mengatakan "jika BOP tidak menguntungkan masyarakat Lokal, tidak boleh dilanjutkan".
Tetapi itu hanyalah gurauan belaka, sebab BOP tau segala yg ada di Flores dan Labuan Bajo, harta karun yang tak terhingga.

Pembangunan pariwisata mestinya dialamatkan untuk kesejahteraan rakyat ( sila ke 2 dan ke 5 pancasila).

 

Founding father ( Ir.soekarno & Mohamad Hatta) pernah mengatakan; Untuk apa dan sipa Negara kita merdeka? " Kita merdeka untuk kembalikan kedaulatan ekonomi rakyat pada rakyat itu sendiri". Oleh karena itu Model KOPERASI DAN UMKM adalah corak dasar ekonomi kita atau KOPERASI sebagai soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan. bukan sistem kapitalisme, bukan sistem monarki absolut, bukan sistem monopoli dan oligopoli kelompok kapitalist ( kelompok pemilik modal). Dasar konsideran tersebutlah nafas perekonomian negara kita di bangun. 

 

Pada Era Orde baru tepatnya rezim ( soeharto), Arah keonomi di tujukan pada basis kapitalisme, disinilah awal peminjaman uang dan utang ke IMF & BANK DUNIA. triologi pembangunan Repelita dengan basis Pertumbuhan, setabilitas, pemerataan adalah cikal bakal diratifikasinya UU penanaman modal asing dalam Negeri. Alhasil negri kita mengalami pergeseran cita-cita ekonomi, dari ekonomi kerakyatan dengan berbasis Koperasi sebagai soko guru, menjadi investasi modal dan royalty sebagai basis tumbuh kembangnya Kapitalisme, liberalisme dan monopoli pasar ( free fight market).

 

pada abad ke 21 ini, arus investasi elit mengelegar di seantero negri, tanpa terkecuali labuan bajo, Flores NTT. 

 

JARGON BARU PARIWISATA SEBAGAI LEADING SEKTOR.

 

cita -cita expansi apital dari investor masuk merambah pasar pariwisata labuan bajo NTT. basis regulatif sebagai mediasi awal adalah pembentukan Peraturan peresiden tentang badan otorita pariwisata labuan bajo flores (PERPRES BOPLF) Nomor 32 tahun 2018.

 

Medium BOPLF adalah entry gate (pintu masuk) arus investasi BUMN dan investor asing di labuan bajo, Manggarai Barat. 

 

Alhasil medium BOPLF menguasi aset tanah tidak bergerak sebesar 400 HA Dan akusisi hutan konservasi menjadi investasi. Ini adalah rencana strategi awal yang dilakukan BOP didalam upaya percepatan arus pemodal (kapitalist) datang kelabuan bajo.

 

PRIVATISASI RUANG PUBLIK & SWASTANISASI RUANG KONSERVASI TAMAN NASIONAL KOMODO

 

Invansi perekonomian yg berbasis kapitalis menyasar sampai taman nasional komodo yakni PT.KWE di pulau rinca dan PT. FLE di Pulau padar. Pemburu rente menyebarkan invansi investasi dengan menabrak ruang konservasi tn.komodo, ruang regulasi nomor 5 tahun 1990 di tabrak dan dikangkan oleh nafsu profit bisnis. 

 

UMKM /wirausahawan/wirausaha wati di manggarai barat menjadi penonton  (long ata lonto, lonto ata long). 

 

Skema Free fight market ( pasar pertarungan bebas) antara pemodal raksasa dengan pasar UMKM menjadi arena pertontonan yg ironis, Sebab aset-aset vital seperti tanah, taman nasional komodo, Marina labuan bajo, Kapal Fery komodo ( KMP KOMODO) merupakan milik BUMN, dan petarung UMKM dipersilahkan ruang untuk beradu jotos dengan raksasa Kapitalist. 

 

NASIB UMKM pariwisata Lokal

 

Pemda setempat tidak memiliki blue print ( cetak biru) perumusan pembangunan pariwisata labuan bajo yang pro kepada UMKM lokal, Pemda buta mata didalam mendesain kebijakan publik terkait peroteksi dan sekuritas Pemain lokal. Alhasil ironi pertarungan tidak seimbang bak sapi matador di negeri sepanyol melawan kambing kecil dari negara bagian Kongo. Ini adalah asimetris sekaligus ironis petaka pembangunan destinasi wisata sekala Super peremium.

 

Pertanyaan retoris sangat sederhana;

Pembangunan pariwisata ini untuk siapa? Posisi rakyat dimana?

 

Suatu jejak sejarah yang akan gelap dalam riwayat pembangunan pariwisata dimasa yang akan datang, seperti apakah keinginan the foundings father tempo doloe?

 

Blue print ( cetak biru) sebagai konsep umum pembangunan pariwisata yg ideal bila mengacu pada sila II dan V Pancasila.

 

II kemanusiaan yang adil & beradab

V Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Kedua sila diatas merupakan artikulasi umum cita-cita welfare state ( negara makmur).

 

Kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya kemakmuran investor ( pemilik modal raksasa).

Pemerinta sebagai katalisator, regulator, mediator dan fasilitator adalah kunci utama penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, tergantung arah kebijakan publik dan keberpihakan kepada wong cilik.

 

Mesti ada grand design pembangunan yang didasari atas kedaulatan rakyat adalah legitimasi kekuasaan saudara, sehingga jangan berperilaku seperti kacang lupa kulit.

 

Rekomendasi kepada Pemerintah pusat, daerah dan provinsi;

 

a.ciptakan regulasi yg melandasi pembangunan ekonomi dengan subjek utama adalah rakyat /masyarakat dan hindari penggunaan terminologi " Trickle down effect" atau efek menetes kebawah sebaai dampak domino pembangunan pariwisata manggarai barat.

 

b.ciptakan regulasi baik Perpres, perda, perbub /perdes yg berpihak pada ekonomi masyarakat dengan sistem produksi, regulasi, profit, dan suitainabelitas.

c.UMKM digerakan sebagai sektor organik pembangunn negri dengan dilandasi dukungan permodalan tanpa agunan.

d. Pendidikan, pelatihan, bimbingan dan experimen terhadap angkatan kerja untuk siap bertarung dalam dunia industri dan tantangan peradaban teknologi dan gelobalisasi ekonomi perdagangan.

e. keberpihakan saudara pada masyarakat adalah jalan kebenaran dan keadilan.

Maka dari itu kami menolak kehadiran BOPLBF di Flores labuan bajo