Menjaga perdamaian merupakan hal yang paling krusial yang harus dilakukan setiap negara yang ada di dunia ini. Pemerintah Indonesia pun demikian, dengan jelas diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, paragraf IV "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Helsinky. Penandatanganan ini merupakan bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Dampak dari MoU ini ialah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mencerminkan kekhususan Aceh dalam mengelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Untuk melaksanakan keseluruhan amanat dari UU Pemerintahan Aceh, Pemerintah RI wajib mengeluarkan sejumlah RPP dan Perpres. Namun hingga saat ini pelaksaanaannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, masih ada sejumlah RPP yang belum disahkan. Salah satu dari RPP yang belum disahkan adalah RPP Pengelolaan Migas, keseriusan pemerintah indonesia kerap kali dipertanyakan dalam hal menjaga perdamaian diaceh, hal ini lagi-lagi disebabkan delapan tahun silam sudah perdamaian diaceh, namun masih saja belum semuanya amanat undang-undang pemerintahan aceh yang notabennya kesepakatan bersama antara aceh dan indonesia terealisasikan seutuhnya.

Pengesahan RPP pengelolaan migas sebenarnya sangat krusial. Dampak pengelolaan migas nantinya dapat menumbuhkan perekonomian Aceh yang juga akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Dalam hal ini dapat mengatur sendiri kepentingan Aceh di sektor pengelolaan minyak bumi dan gas di Aceh. Dampak lainnya yang pasti akan terlihat jelas ialah, terserapnya tenaga-tenaga kerja lokal, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Aceh yang secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Aceh.

Pemuda sekarang ini hendaknya mulai mengambil peran, seperti mengontrol dan memantau jalannya pengesahan RPP yang dibutuhkan. Pemuda pun hendaknya mulai aktif menyuarakan kegentingan-kegentingan yang terjadi akibat lambatnya pengesahan terhadap berbagai RPP dan Perpres yang diamanatkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, diantaraya ialah :

• Pemuda harus terlibat di organisasi-organisasi yang dapat berfungsi sebagai pemantau kinerja Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI.
• Pemuda harus menjadi agen perubahan dan sosial kontrol bagi setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah
• Pemuda dapat menampung dan kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah melalui pers, seminar dan kegiatan seperti ini

peran pemuda memang penting dalam hal ini, namun pemerintah aceh sekiranya dapat berkerja lebih keras lagi untuk menuntut pemerintah indonesia agar dapat mengeluarkan dengan segera dari sejumlah RPP dan Rperpres tersebut, dan dalam hal ini juga pemerintah indonesia sekiranya dapat menepati dan konsisten menjaga perdamaian aceh.

Oleh karena itu saya memohon untuk menyebarkan petisi ini dan mendukung petisi ini, agar kita dapat menyuarakan aspirasi masyarakat kita , serta aspirasi para pemuda Aceh dalam mendukung perdamaian Aceh, kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Aceh.


""Petisi ini merupakan bagian dari proses seleksi tahap 2 sebagai perwakilan provinsi Aceh di Parlemen Muda Indonesia 2014."