Tingkatkan Kesetaraan Hukum yang Setipis Benang

0 telah menandatangani. Mari kita ke 200.


            UU no. 39 tahun 1999 pasal 17 berkata bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Didukung pula oleh UUD 1945 pasal 28D ayat 1, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

                Pasal sudah menjamin adanya kesetaraan, tetapi mengapa seolah-olah hukum ‘tumpul keatas dan tajam kebawah’? Seakan para pejabat mendapatkan kesempatan lebih untuk terbebas dari hukuman.

                Praduga tak bersalah seakan tidak berlaku untuk orang yang tidak mempunyai jabatan penting di Negara, salah satu contohnya adalah Suhartono (47) warga Jalan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang ini nyaris tewas dihakimi massa pada hari Rabu (13/12/2017), dikarenakan mencuri sepatu milik jemaah di masjid. Pencurian memang tidak pantas untuk dibela, tetapi apakah para tikus pencuri uang Negara yang mungkin sedang menikmati hidup diatas kursi kebesarannya adalah orang yang tidak bersalah? merasa terlindungi oleh hukum karena suapan uang yang diberi, apa bedanya ia dan pencuri lainnya?

                Hukum seakan abu-abu warnanya, buram dimata rakyat, adanya ketidak transparansi dari pemerintah sehingga rakyat dapat menilai. Seperti hilangnya ketiga nama tersangka korupsi e-ktp, Akibatnya rangkaian peristiwa pidana korupsi KTP-EL tidak sempurna, mengurangi pelaku dan keikut sertaan seseorang yang diduga turut serta dalam suatu tindak kejahatan korupsi, hal itu sama saja dengan korupsi (16/12/17), serta memberikan dampak kesalah-pahaman antara rakyat dan pemerintah (penegak hukum).

                Hal yang rakyat lakukan adalah memantau jalannya hukum serta lebih teliti dalam memilih pejabat negara di Indonesia, petisi ini akan kami salurkan kepada pemerintah yang memiliki kesadaran akan punahnya kesetaraan hukum di negri ini karena hanya pemerintah yang dapat menindak lanjuti masalah ini. Kami berharap agar pemerintah dapat mempertegas jalannya hukum serta memperkuat dalam hal sanksi yang diberikan, demikian petisi ini kami buat, untuk perubahan Indonesia lebih baik, kami ucapkan terima kasih.



Hari ini: melvany mengandalkanmu

melvany corry membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "pemerintah : tingkatkan kesetaraan hukum yang setipis benang". Bergabunglah dengan melvany dan 103 pendukung lainnya hari ini.