Bubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.500.


Partai politik adalah elemen dan merupakan salah satu bagian dari penggerak Demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karenanya partai politik seyogyanya memberikan pendidikan demokrasi yang sehat, bermartabat, bertoleransi dalam bingkai Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi semangat keragaman yang ada pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika berikut nilai-nilai luhur dalam Pancasila.

Sebagai salah satu wadah aspirasi, semestinya partai politik menjadi jembatan pemikiran yang sehat, mencerdaskan, memberikan harapan dan semangat kenegaraan.

Belakangan ini masyarakat banyak mulai antipati terhadap pergerakan politik partai yang ditengarai sering bahkan secara masif menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga ketidaknyamanan dan ketertiban seringkali terganggu dan bahkan mengancam kerukunan antar warga negara. Meneror kerukunan antar umat beragama hingga pada tahap membahayakan keamanan negara.

Kekacauan demi kekacauan dan gesekan ditengah-tengah kehidupan warga negara itu, seringkali disebabkan oleh gerakan massa yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Tidak saja pada momen-momen menjelang pemilu, bahkan terjadi juga pada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan.

Untuk itu, menjadi tanggung jawab pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) melalui lembaga Yudikatif yang berwenang (Mahkamah Konstitusi) mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk membubarkan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), karena gerak langkahnya sudah sangat membuat masyarakat antipati terhadap pembangunan semangat berdemokrasi di Republik Indonesia. 

Sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Presiden berpeluang menjadi subjek perkara SKLN di MK. Dan pada poin ketiga, MK memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik.

Untuk itu, kami masyarakat yang anti kekerasan partai politik, sebagai pemberi mandat penuh pada pemerintah, meminta dan menegaskan untuk pembubaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Wassalam, 

Budi Akbar, SH.i

Aktivis Kemanusiaan-Narapidana Milenial