Petition Closed
Petitioning Walikota Bandung and 3 others

Pemerintah Kota Bandung : Perbaiki sistem jaringan transportasi Kota Bandung

57
Supporters

Tahukah Anda bahwa masyarakat Kota Bandung harus menanggung kerugian sekitar Rp 14 Miliar PER HARI hanya karena adanya persoalan kemacetan saja? Hal yang menjadi persoalan lebih lanjut adalah bahwa kerugian tersebut tidak bisa dibayar oleh uang! Angka 14 Miliar hanya representasi besaran nilai kerugian yang dialami masyarakat yang berbentuk kerugian kesehatan, waktu, ekonomi dan lingkungan. Untuk melepaskan beban kerugian tersebut maka satu-satunya solusi adalah menyelesaikan persoalan kemacetan itu sendiri. Berpartisipasilah dalam penandatanganan petisi ini, karena tandatangan Anda sangat berarti untuk mebebaskan masyarakat Kota Bandung dari persoalan kemacetan!

Letter to
Walikota Bandung
Wakil Walikota Bandung
Dinas Perhubungan Kota Bandung
and 1 other
Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung
Pendahuluan

Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat telah berkembang menjadi kota metropolitan dan tujuan wisata. Di samping sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat, Kota Bandung juga berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan. Seiring dengan banyaknya peran yang harus dipikul oleh Kota Bandung, kebutuhan fungsi kota ini pun turut bertambah. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan kota ini adalah sistem transportasi yang baik. Bandung yang semula tidak direncanakan
sebagai kota metropolitan pun kerap kewalahan dengan transportation demand yang terus meningkat.

Dalam satu minggu, terdapat dua pola pergerakan yang berbeda, yaitu pola pergerakan sepanjang hari kerja untuk kepentingan pekerjaan (working trip base) dan pola pergerakan yang bersifat untuk kepentingan pariwisata (leisure trip base). Bangkitan pola pergerakan untuk bekerja berasal dari
Kota Bandung dan sekitarnya, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Sementara pola pergerakan lainnya, cenderung dihasilkan dari daerah luar Bandung, terutama Jakarta. Dengan demikian, kemacetan di Kota Bandung pun tak terhindarkan baik di hari kerja maupun di akhir pekan.

“Transportasi Kota Bandung diprediksi mengalami lumpuh total pada 20 tahun mendatang atau di
tahun 2031 bila antisipasi terhadap meningkatnya penduduk yang juga disertai meningkatnya jumlah
kendaraan di kota kembang itu tidak segera dilakukan.” (www.bandung.go.id, 30 Desember 2011)

Sistem transportasi merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam upaya mengatasi hambatan jarak geografis maupun topografis. Transportasi memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya berfungsi memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain tetapi juga menyangkut kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik. Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem, perubahan pada satu komponen akan memberikan perubahan pada komponen lainnya (Tamin, 2000). Sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, sistem pergerakan lalu lintas, sistem jaringan, dan sistem kelembagaan.
Sistem kegiatan adalah pusat-pusat kegiatan yang dapat menimbulkan pergerakan sehingga sistem ini erat kaitannya dengan tata guna lahan. Sementara itu, sistem jaringan adalah jaringan fasilitas dan layanan yang meliputi hierarki jalan dan simpul-simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan laut, dan lain-lain. Pergerakan yang ditimbulkan karena interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan tersebut dinamakan sistem pergerakan, seperti lalu lintas, volume pergerakan, dan lain-lain.
Ketiga sistem tersebut diatur oleh sistem kelembagaan yang merupakan instansi-instansi beserta kebijakan pengaturan transportasi.

Menilik dari keempat sistem tersebut, langkah solutif yang dapat dilakukan saat ini untuk menguraikan permasalahan transportasi di Kota Bandung adalah sistem jaringan. Sebagai pertimbangan, perbaikan pada sistem kegiatan yang menyangkut tata guna lahan akan sukar diwujudkan dan membutuhkan waktu lama. Sementara, perbaikan pada sistem pergerakan
memiliki dampak jangka pendek yang dikhawatirkan tidak mampu mengatasi masalah transportasi yang berkembang pesat. Sistem kelembagaan menjadi pelengkap yang menaungi ketiga sistem lainnya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan ditekankan pada permasalahan sistem jaringan transportasi di Kota Bandung, antara lain: pengoperasian Trans Metro Bandung, permasalahan angkutan kota (angkot) di Kota Bandung, serta penggunaan kendaraan bermotor yang juga menyinggung pengoptimalan fungsi jalur pedestrian dan jalur sepeda. Di bagian akhir, akan disimpulkan beberapa poin permintaan kami kepada Pemerintah Kota Bandung yang diharapkan dapat menjawab permasalahan transportasi di Kota Bandung secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pengoperasian Trans Metro Bandung

Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep.646-Huk/2006 menetapkan bahwa akan dioperasikan suatu moda transportasi baru di Kota Bandung, yaitu bus Trans Metro Bandung (TMB) pada Koridor Cibeureum-Cibiru. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, terdapat 17 halte yang belum permanen berada di sepanjang rute tersebut: untuk rute Cibiru-Cibereum terdapat 9 halte, sementara untuk rute sebaliknya terdapat 8 halte. Pengoperasian TMB ini diharapkan dapat menciptakan tatanan transportasi yang lebih madani di Kota Bandung, mengurangi konsumsi
BBM, juga mampu menjawab kebutuhan pelayanan angkutan umum yang andal. Namun demikian, realisasi proyek yang dicanangkan sejak 2008 ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil survei terhadap responden yang dilakukan pada tahun 2010 lalu, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kualitas pelayanan bus TMB berada dalam kategori kurang baik dengan nilai 3,36 dari skala 5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat akan kinerja
TMB ini tergolong kurang. Akibatnya, preferensi masyarakat untuk memilih moda angkutan ini menjadi berkurang sehingga tujuan pengadaan TMB ini gagal tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini.

Kurangnya direct benefit yang disebabkan oleh tidak adanya exclusiveness yang dirasakan oleh pengguna TMB yang disebabkan oleh konsep road sharing dalam pengoperasian TMB. Hal ini memengaruhi kualitas pelayanan karena TMB tidak memiliki jalur khusus sehingga TMB mengalami kemacetan yang sama dengan pengguna kendaraan bermotor maupun pengguna moda angkutan umum lainnya.
Fasilitas TMB belum memadai, baik dari segi fisik bus maupun fasilitas pendukung seperti halte/shelter. Berdasarkan hasil survei terhadap pelanggan TMB, ditemukan fakta bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan halte TMB sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik halte yang tidak memadai, bahkan di beberapa titik ditemukan
halte yang belum permanen. Selain itu, sistem ticketing di halte-halte tersebut belum dilengkapi dengan loket penjualan tiket.
Berdasarkan survei, dihasilkan penilaian pelanggan terhadap informasi dan jadwal bus di halte tidak baik yaitu dengan skor 2,43 dari skala 5. Hal ini disebabkan oleh kurangnya papan informasi yang jelas, jarangnya petugas yang berjaga di tempat, serta kurang ramahnya petugas yang berjaga.

Dengan melihat data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan baik dari segi fisik maupun sistem dalam pengadaan dan pengoperasian TMB agar tujuan dioperasikannya TMB ini dapat terwujud. Namun demikian, perbaikan sistem TMB ini perlu mempertimbangkan kondisi Kota Bandung saat ini. Fasilitas jalan di Kota Bandung didominasi oleh jalan yang tidak terlalu lebar dengan banyak perempatan membuat moda ini tidak cocok diaplikasikan di semua jalan di Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan ulang mengenai jalur-jalur yang cocok dilayani oleh TMB. Hal ini perlu dilakukan karena TMB membutuhkan jalur khusus di luar jalur kendaraan bermotor lainnya dengan tujuan meningkatkan direct benefit yang dirasakan oleh pelanggan. Pengadaan jalur khusus ini dapat dilakukan dengan meninggikan batas yang memisahkan jalur TMB dengan jalur biasa, ataupun dengan menerapkan pola contra flow yaitu memberlakukan jalur TMB yang berlawanan arah dengan jalur kendaraan umum. Pengadaan jalur TMB ini juga perlu didukung dengan peningkatan lebar efektif jalan atau pengurangan hambatan samping. Langkah ini dapat dilakukan dengan merelokasi PKL yang kerap tumpah ke jalan dan pembatasan on street parking.

Pengoperasian Angkutan Kota (Angkot) di Kota Bandung

Di Kota Bandung, moda transportasi yang paling sering dijumpai dan paling banyak berperan dalam melayani permintaan transportasi adalah angkutan kota (angkot). Hingga saat ini, diketahui bahwa jumlah angkutan kota di Bandung melayani 38 trayek dengan ribuan armada yang beroperasi setiap
harinya. Jumlah trayek dan armada yang besar ini tidak didukung dengan sistem pengoperasian yang efisien. Sebagian ruas jalan dilalui oleh lebih dari satu trayek angkutan kota. Secara lebih rinci, data pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sembilan ruas jalan dilalui oleh lebih dari lima trayek
angkutan kota. Selain itu, persoalan angkutan kota di Kota Bandung adalah kapasitas moda dan efisiensi angkutan yang rendah, gangguan lalu lintas yang tinggi akibat persaingan penumpang dan pengendalian sistem yang sulit. Hal-hal tersebut menjadi pemicu kemacetan di Kota Bandung. Masalah lainnya, seperti pengemudi angkot yang ugal-ugalan, ancaman tindakan kriminal di angkutan kota, dan kebiasaan ‘ngetem’, mengurangi kenyamanan dan keamanan penumpang di angkutan kota, sekalipun moda ini masih banyak diminati.

Minimnya moda tranportasi berkapasitas besar menjadi salah satu penyebab kurang efisiennya sistem pengangkutan penumpang di Kota Bandung. Sejauh ini, usaha pemerintah setempat untuk menyediakan moda berkapasitas besar telah diejawantahkan dengan pengadaan Trans Metro Bandung. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian TMB sehubungan dengan keterkaitannya dengan pengoperasian moda lainnya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2007), terdapat 23 rute trayek angkutan kota yang bersinggungan di jalur yang menjadi rute bus TMB. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen transportasi yang baik untuk mengatasi masalah ini.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah rekonstruksi trayek angkutan kota (angkot) mengingat sejumlah ruas jalan dilalui oleh lebih dari lima tayek angkutan kota. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa penetapan trayek angkutan kota yang ada saat ini tidak efisien. Selain itu, penetapan trayek ini hendaknya juga mempertimbangkan keterkaitan dengan pengoperasian moda lainnya, seperti TMB, bus, kereta, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan sistem transportasi yang terintegrasi dapat terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan langkah ini, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemangku peran dengan penyedia jasa transportasi.

Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pemerhati transportasi umum, Dedi Herdiana, menegaskan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung lebih diakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan yang tinggi setiap bulan. Pernyataan ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang menujukkan bahwa terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor setiap bulannya. Kini, kemacetan yang terjadi telah merambah ke pinggiran kota dan wilayah di sekitarnya. Waktu kemacetan pun tidak hanya terjadi di jam-jam sibuk. Penumpukan kendaraan di titik-titik tertentu kerap terjadi sepanjang waktu. Selain itu, fakta bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung merupakan pendatang mengakibatkan sejumlah besar kendaraan yang berada di Kota Bandung berasal dari luar Kota Bandung. Hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Bandung, namun pajak kendaraan tersebut mengalir ke daerah lain. Menilik kondisi ini, maka perlu dilakukan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor secara tegas. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti progressive parking charge, road pricing, penggiliran peggunaan kendaraan sesuai dengan nomor polisi genap-ganjil, dan lain-lain.

Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini juga disebabkan oleh sarana dan prasarana transportasi yang “ramah motor”, yang berarti mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan kendaraan bermotor. Pelebaran dan perbaikan jalan kian menggerus jalur pedestrian.
Dari penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007, didapatkan data yang menunjukkan bahwa fasilitas pejalan kaki tergolong kurang, sebesar 8,31% jalan yang dilengkapi dengan trotoar dan baru 29% kebutuhan zebra cross dan JPO
yang terpenuhi. Keadaan ini diperparah dengan adanya PKL dan on street parking di jalur pedestrian. Di beberapa ruas jalan, jalur sepeda yang disediakan berbaur menjadi satu dengan jalur pedestrian
yang dilapisi dengan paving block. Selain mengganggu kenyamanan pejalan kaki, jalur sepeda ini juga tak nyaman dilalui karena permukaan jalan yang tidak rata. Tak heran jika keinginan masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan sepeda tergolong amat minim.

Pembangunan perkotaan saat ini membuat terbentuknya “budaya” baru, yaitu otomatisasi yang berlebihan. Bahkan untuk menempuh jarak dekat, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan jalan kaki atau bersepeda. Oleh karena itu, rekonstruksi jalur pedestrian dan jalur sepeda ini perlu dilakukan untuk mengurangi transportation demand sehingga penggunaan kendaraan bermotor berkurang.

Kesimpulan

Transportasi memegang peranan penting untuk menunjang berbagai kegiatan di sebuah kota, termasuk di Kota Bandung yang memiliki berbagai macam peran dan juga melayani masyarakat dari luar Kota Bandung. Kini, masalah transportasi di Kota Bandung sudah semakin parah dan menimbulkan biaya sosial dan kerugian material yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pembangunan Kota Bandung memerlukan dukungan sistem transportasi yang efisien sebagai salah satu prasyarat terlaksananya pembangunan tersebut. Pembangunan sektor transportasi ini harus direncanakan, dijabarkan, dan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka kami meminta Pemerintah Kota Bandung untuk:

1. meningkatkan fungsi Trans Metro Bandung,
2. meminimalkan faktor hambatan samping jalan,
3. merevitalisasi sistem angkutan kota di Kota Bandung, terutama pada
pembenahan rute dan manajemen angkutan kota,
4. membatasi penggunaan kendaraan bermotor, dan
5. merekonstruksi serta mengendalikan penyalahgunaan jalur pedestrian dan jalur sepeda.

Think Globally, Plan Regionally, Act Locally..

Disampaikan di GEMA PLANO RAYA
Sebuah Gerakan menuju Green Transportation untuk Indonesia

Campus Center Timur - Institut Teknologi Bandung
Bandung, 10 Februari 2013