Demi Keadilan Hukum! Utamakan Peserta Lulus SKD Permenpan No. 37

0 telah menandatangani. Mari kita ke 1.000.


Munculnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 61 Tahun 2018 Tentang “Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan / Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018” yang diterbitkan di tengah-tengah berlangsungnya Proses Seleksi CPNS tahun 2018, menimbulkan polemik dan berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi Peserta Seleksi CPNS yang sudah LULUS SKD/memenuhi kriteria/passing grade sesuai dengan Permenpan RB No. 37 Tahun 2018.

Adapun untuk diketahui setelah adanya peraturan tersebut, muncul beberapa istilah kelulusan, yaitu :

1. P1/L : Lulus Passing Grade sesuai Permenpan RB No. 37 dan berhak mengikuti SKB.
2. P1 : Lulus Passing Grade sesuai Permenpan RB No. 37 tapi tidak berhak mengikuti SKB.
3. P2/L : Lulus Passing Grade sesuai Permenpan RB No. 61 dan berhak mengikuti SKB
4. P2 : Lulus Passing Grade sesuai Permenpan RB No. 61 tapi tidak berhak mengikuti SKB.
5. TL : Tidak Lulus baik sesuai Permenpan RB No. 37 dan Permenpan RB No. 61
6. TMS : Tidak memenuhi syarat

Peraturan baru tersebut memunculkan "Double Standard" dan dinilai berpotensi merenggut Hak/Keadilan Hukum Peserta Seleksi CPNS yang telah Lulus dengan kategori P1/L, yaitu mengurangi bahkan cenderung menutup keleluasaan/peluang yang sangat besar bagi Peserta Seleksi yang Lulus Passing Grade untuk memenuhi Formasi Kosong/tidak terpenuhi seperti yang disimulasikan pada website BKD Cirebon ini : https://bkdiklat.cirebonkota.go.id/2018/12/perhitungan-integrasi-nilai-skd-skb-untuk-kelulusan-cpns/

Meskipun menyakitkan apa yang di simulasikan BKD Cirebon tersebut bagi P1/L ini. Tapi kami masih berharap kepada Panselnas, kami menuntut kebijakan agar kami yang sudah sesuai peraturan sebelumnya ini agar diutamakan dan diinformasikan hak kami P1/L dalam mengisi formasi secara jelas dan tegas. Karena berita yang beredar lebih memihak kepada Peserta P2/L. Bahkan di medsos resmi BKN pun istilah "Formasi Kosong" yang awalnya hak kami P1/L ditafsirkan masih ambigu. Admin Medsos Twitter Resmi BKN menyebutkan, istilah Formasi Kosong itu jika "Tidak ada yang lolos Passing Grade atau tidak ada pelamar sekali". Tapi Passing Grade yang mana? Itu yang belum jelas. Dalam peraturan sebelumnya definisi formasi kosong itu jika tidak ada Peserta yang Lolos Passing Grade yaitu maksudnya Passing Grade sesuai Permenpan RB No. 37 (P1/L) akan tetapi sekarang setelah adanya peraturan baru Permenpan RB No. 61, formasi-formasi kosong itu (yang tidak ada peserta lolos Passing Grade Permenpan RB No. 37) setelah diisi oleh Peserta yang lolos Passing Grade Permenpan RB No. 61 (P2/L), apakah masih dikatakan formasi kosong? Terus setelah Peserta P2/L ini lolos SKB apakah mereka yang lebih berhak mengisi formasi tersebut dibanding P1/L di lokasi formasi lain yang bersesuaian? Apakah Panselnas yakin yang melamar di formasi tersebut dan yang lolos adalah Putra Daerah? Jangan sampai Peserta yang lulus dengan kriteria Permenpan No. 61 (P2/L)  lebih diutamakan dibanding Peserta yang lulus sesuai Permenpan No. 36 & 37 (P1/L) ! Khususnya dalam hal pengisian formasi kosong yang notabene pakai kacamata peraturan sebelumnya formasi kosong itu adalah Tidak ada Peserta Lulus Passing Grade Permenpan No 37 dan tidak ada pelamar. Jika nanti P2/L yang utama mengisi kekosongan formasi ini maka Panselnas sudah membuat "Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum"!, Kami akan menggugat jika itu terjadi!

Sebagai informasi, jumlah alokasi formasi tahun ini adalah  terbesar sepanjang sejarah pengadaan CPNS di Negara Republik Indonesia dan ini sangat langka terjadi  (https://www.liputan6.com/bisnis/read/3668950/jumlah-pelamar-cpns-2018-terbesar-sepanjang-sejarah ). Total Alokasi Penetapan Kebutuhan PNS tahun ini berjumlah 238.015 terdiri dari 51.271 Instansi Pusat dan 186.744 Instansi Daerah (Sumber : Permen PAN RB No. 36 Tahun 2018). Akan tetapi tingkat kelulusannya sangat rendah (https://nasional.kompas.com/read/2018/11/12/21141681/bkn-tingkat-kelulusan-peserta-cpns-dalam-tahap-skd-sangat-rendah ). BKN menerangkan tingkat kelulusan CPNS tahun ini dalam SIARAN PERS BKN No : 042/RILIS/BKN/XI/2018 dengan Judul “Pemerintah Ingin Cetak PNS dengan Mindset Revolusi Industri 4.0” menyebutkan bahwa tingkat kelulusan peserta SKD secara nasional sebagai berikut Pemerintah Pusat 12,5%; Wilayah Barat 3,7 % Wilayah Tengah 2,2 %% dan Wilayah Timur 1,4%. Secara jumlah kurang lebih sekitar 100 ribuan peserta seleksi yang Lulus SKD (http://medan.tribunnews.com/2018/11/15/wapres-jusuf-kalla-bocorkan-jumlah-lulus-cpns-2018-sekitar-100-ribu-dari-4-juta-pelamar ) dengan kata lain banyak sekali formasi kosong/tidak terpenuhi.

Kekosongan yang terjadi karena banyaknya formasi dan banyaknya peserta tidak memenuhi Passing Grade/Batas Minimal/Standard Nilai Kelulusan. Tujuan penetapan standard kelulusan adalah agar mendapatkan pegawai berkualitas sesuai yang dibutuhkan! Akan tetapi setelah kejadian yang memenuhi Passing Grade tidak mengikuti SKB sedangkan yang tidak lulus dapat mengikuti SKB bagaimana kami harus menyikapi terhadap ketidaksesuaian kenyataan dan tujuan itu?

Sekarang kita akan masuk pada tahapan Integrasi Nilai SKD dan SKB yang rencananya akan dilaksanakan mulai Tanggal 19 Desember 2018 serta tata cara Pengisian Formasi. Kita lihat sejauh mana Panselnas mengutamakan Peserta yang lolos Passing Grade (P1/L) ? Yang digembar-gemborkan akan mengutamakan dan menyelamatkan Peserta Lulus SKD (P1/L) terlebih dahulu ini? Yang konon katanya diberikan "Hak Istimewa" untuk mengisi kekosongan formasi padahal pada dasarnya dari awal memang sudah hak kami kalau mengacu aturan Permenpan No. 36 dan No. 37.

Kami berharap kepada Panselnas, tolong dengarkan suara kami, setelah integrasi nilai SKD dan SKB utamakan kami yang sudah lolos SKD sesuai Permenpan No. 37. Karena itulah yang diamanatkan sesuai Permenpan No. 36. Permenpan No. 61 dibuat dengan maksud Optimalisasi dengan tujuan untuk mengisi kekosongan setelah P1/L diperlakukan sesuai Permenpan No. 36 & 37.

Tolong Polemik ini dijawab dengan keputusan yang adil bagi kami yang sudah sesuai aturan. (https://m.detik.com/news/kolom/4308105/isu-hukum-di-balik-polemik-ambang-batas-skd-cpns-2018 ). Agar kesempatan atau peluang yang kami miliki tetap dijaga dan tidak dikurangi. Karena tahun depan belum tentu bagi kami ada kesempatan, karena kesempatan besarnya "terancam" diisi oleh peserta yang tidak lulus passing grade permenpan no 37. Saya merasa terancam karena termasuk harus menunggu cukup lama untuk mengikuti seleksi cpns, sekitar 7 tahun saya harus menunggu kesempatan ini agar dapat mengikuti seleksi yang sesuai latar belakang pendidikan saya di daerah sendiri. 

Kami berharap selagi proses seleksi ini masih berjalan dan belum ada ketetapan ke tahap selanjutnya yaitu Integrasi Nilai SKD dan SKB serta Pemberkasan dan Pengangkatan CPNS maka harus segera ada niat dan tekad yang kuat untuk mengutamakan peraturan sebelumnya (Permen PAN RB No. 36) yang menyebutkan Kekosongan Formasi (Tidak ada peserta Lulus Passing Grade sesuai Permenpan RB No 37) diisi oleh Peserta Seleksi Pada Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No. 37. Setelah itu jika semuanya sudah terisi oleh Peserta yang Lulus SKD sisanya baru diisi oleh Peserta dengan kriteria Permen PAN RB No. 61 Tahun 2018. Itu lebih mewakili “win-win solution”, kriteria peraturan sebelumnya terpenuhi, rasa keadilan terjaga, kepastian hukum terjaga, dan asas manfaat dapat tercapai dengan memastikan layanan publik melalui jalur optimalisasi pemenuhan kebutuhan cpns dengan tidak merugikan yang sudah lulus SKD (P1/L). Alangkah tidak bijak jika mengorbankan keputusan yang sudah lama dan matang dirumuskan tapi mengutamakan kebijakan yang ditentukan dalam waktu singkat.

Oleh karenanya kami mengharapkan kepada para pemangku kebijakan agar mempertimbangan beberapa hal berikut:

1. Peserta Lolos Passing Grade SKD dan SKB yang sudah sesuai Permenpan No. 37 (P1/L) diutamakan dan dijamin untuk menempati formasi kosong terlebih dahulu pada formasi yang tidak ada peserta lulus SKD sesuai Permenpan No. 37. Karena pada dasarnya peserta lulus SKD Permenpan No. 61 Gugur SKD jika dihadapkan Peraturan Permenpan No. 37. 

2. Peserta yang lolos SKD dengan sistem pemeringkatan/rangking (Permenpan No. 61) (P2/L), mengisi formasi jika masih ada kekosongan formasi setelah Peserta Lulus Passing Grade (P1/L) yang lulus SKB mengisi kekosongan formasi. 

3. Kami mengapresiasi adanya kemajuan pesat kinerja BKN dan seluruh tim Panselnas berikut Sarana dan Prasarana yang sudah disediakan. Termasuk Instrumen tesnya. Kami berharap seperti ini dilanjutkan dan ditingkatkan. Akan tetapi kepada Kemenpan RB, kami menghimbau agar jangan ubah aturan ditengah jalannya proses seleksi.

Kami berkesimpulan, melihat kenyataan rendahnya hasil kelulusan SKD artinya instrumen tes sudah selektif. Justru untuk menghadapi tantangan kedepan kami menghimbau kriteria kelulusan agar tidak diturunkan melainkan terus ditingkatkan. Apalagi diubah-ubah pada saat proses seleksi berlangsung dan kriterianya menjadi lebih rendah. Tentu hal ini menjadi kontradiksi. Tidak hanya itu dalam menyikapi kekosongan formasi pun kontradiksi karena terlihat seperti gugup merasa sayang dengan beban jangka pendek karena sudah mengeluarkan anggaran yang banyak tapi disisi lain tidak melihat beban jangka panjangnya, yaitu seperti yang digembar-gemborkan dalam mengakomodir honorer. Merasa keberatan jika tidak sesuai hasil tes. Kenapa kali ini tidak? Padahal kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan formasi itu apa tidak bisa melalui mekanisme rekruitmen PPPK saja? Sehingga kesempatan bagi kami masih terbuka luas. Dan hati kami pun akan lapang untuk menatap kesempatan tahun depan, itu menjadi catatan kami. 

Pada hakikatnya kami tidak menolak Permenpan RB No. 61. Akan tetapi utamakan dulu Permenpan RB No 36 dan No 37 Tahun 2018.  Setelah itu demi mengedepankan prinsip seleksi CPNS yang berkualitas dan adil serta agar dapat menjamin pelayanan publik bisa diberi kesempatan bagi yang tidak lulus skd sebelumnya ini untuk mengabdi dengan cara menjadi bagian organisasi pemerintah dan berpartisipasi aktif dengan menjadi ASN dengan status PPPK atau CPNS. Bukan untuk apa-apa, tapi demi terwujudnya seleksi CPNS yang berkualitas, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Salam.



Hari ini: Abdul Aziz mengandalkanmu

Abdul Aziz Ramdani membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "Pak MenPAN RB, Kepala BKN, dan Panselnas : Demi Keadilan Hukum! Utamakan Peserta Lulus SKD Permenpan No. 37 dalam pengisian formasi CPNS". Bergabunglah dengan Abdul Aziz dan 589 pendukung lainnya hari ini.