
Mohon tanda tangan UU Pembuktian Harta Terbalik dan Hukuman Mati Koruptor
Masalahnya
Korupsi di negeri ini semakin terstruktur, sistematis, dan masif, merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Saya mengalami langsung dampak dari korupsi yang mengakar kuat ini, melihat banyak keluarga yang harus berjuang keras dan terjerat kemiskinan sementara sebagian kecil menikmati kekayaan yang tidak seharusnya menjadi milik mereka. Bayangkan generasi kita, yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan yang layak dan fasilitas yang memadai, malah harus puas dengan apa adanya akibat dari korupsi ini.
Korupsi telah menjadi kanker yang melemahkan bangsa kita, dan sudah saatnya kita melawan dengan langkah konkret. Usulan UU Pembuktian Harta Terbalik, yang juga mencakup perampasan seluruh aset dan hukuman mati bagi pelaku korupsi, bandar judi, penggoreng saham, dan pengemplang pajak, merupakan langkah yang sangat dibutuhkan. Aturan ini juga harus mencakup keluarga inti dan besar dari pelaku hingga 100 turunan, untuk memutus rantai penyalahgunaan kekuasaan dan pengemasan kekayaan ilegal.
Langkah ini mungkin tampak ekstrem, tetapi penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan kita dan generasi mendatang tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Dalam data dari lembaga anti-korupsi, tercatat bahwa Indonesia kehilangan puluhan triliun setiap tahun akibat dari praktik koruptif ini. Rasa keadilan kita terusik saat para pelaku utama tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan malah kembali mengulang kesalahan yang sama setelah menjalani hukuman ringan.
Dengan menandatangani petisi ini, Anda menyuarakan kebutuhan akan keadilan dan tatanan hukum yang lebih tegas untuk membangun Indonesia yang lebih berintegritas. Aksi dan dukungan Anda merupakan sumbangsih nyata dalam perang melawan korupsi yang tak hanya merugikan ekonomi tetapi juga kualitas hidup kita secara keseluruhan.
Mohon tanda tangan Anda sebagai dukungan terhadap gerakan anti-korupsi yang nyata ini. Berikan suara Anda untuk perubahan yang lebih besar.

11
Masalahnya
Korupsi di negeri ini semakin terstruktur, sistematis, dan masif, merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah. Saya mengalami langsung dampak dari korupsi yang mengakar kuat ini, melihat banyak keluarga yang harus berjuang keras dan terjerat kemiskinan sementara sebagian kecil menikmati kekayaan yang tidak seharusnya menjadi milik mereka. Bayangkan generasi kita, yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan yang layak dan fasilitas yang memadai, malah harus puas dengan apa adanya akibat dari korupsi ini.
Korupsi telah menjadi kanker yang melemahkan bangsa kita, dan sudah saatnya kita melawan dengan langkah konkret. Usulan UU Pembuktian Harta Terbalik, yang juga mencakup perampasan seluruh aset dan hukuman mati bagi pelaku korupsi, bandar judi, penggoreng saham, dan pengemplang pajak, merupakan langkah yang sangat dibutuhkan. Aturan ini juga harus mencakup keluarga inti dan besar dari pelaku hingga 100 turunan, untuk memutus rantai penyalahgunaan kekuasaan dan pengemasan kekayaan ilegal.
Langkah ini mungkin tampak ekstrem, tetapi penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak langsung pada kesejahteraan kita dan generasi mendatang tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Dalam data dari lembaga anti-korupsi, tercatat bahwa Indonesia kehilangan puluhan triliun setiap tahun akibat dari praktik koruptif ini. Rasa keadilan kita terusik saat para pelaku utama tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan malah kembali mengulang kesalahan yang sama setelah menjalani hukuman ringan.
Dengan menandatangani petisi ini, Anda menyuarakan kebutuhan akan keadilan dan tatanan hukum yang lebih tegas untuk membangun Indonesia yang lebih berintegritas. Aksi dan dukungan Anda merupakan sumbangsih nyata dalam perang melawan korupsi yang tak hanya merugikan ekonomi tetapi juga kualitas hidup kita secara keseluruhan.
Mohon tanda tangan Anda sebagai dukungan terhadap gerakan anti-korupsi yang nyata ini. Berikan suara Anda untuk perubahan yang lebih besar.

Pengambil Keputusan



Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 19 November 2026
