Perangkat Desa menjalankan fungsi tugas yang sangat penting untuk masyarakat secara langsung dan bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan nasional untuk kemajuan, dan cita-cita bangsa ini. Setiap hari, mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, banyak Perangkat Desa yang belum memiliki status kepegawaian yang jelas dan setara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kekurangan status yang jelas sering kali membuat mereka menghadapi ketidakpastian dalam hal keamanan pekerjaan, hak-hak tenaga kerja, dan kesempatan naik pangkat. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara individu, tetapi juga menghambat efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas pentingnya bagi masyarakat.

Di Indonesia, dimana pembangunan pedesaan memainkan peranan crucial dalam kemajuan nasional, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam memajukan desa memiliki dukungan dan pengakuan yang sesungguhnya dari negara. Dengan memberikan status kepegawaian yang jelas dan setara, kita tidak hanya memberikan keadilan bagi Perangkat Desa, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mereka.

Kami meminta pemerintah Indonesia untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mengatur status kepegawaian bagi seluruh Perangkat Desa, dengan memberikan hak-hak yang setara dengan PNS atau PPPK. Langkah ini tidak hanya akan menghargai kerja keras dan dedikasi mereka, tetapi juga akan memperkuat pilar-pilar pembangunan di tingkat akar rumput.

Tanda tangani petisi ini untuk mendorong perubahan yang sangat penting ini bagi masa depan Perangkat Desa dan kemajuan bangsa.