Nabire Wilayah Adat Saireri

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


SURAT TERBUKA UNTUK MENTERI DALAM NEGERI RI TERKAIT STATUS KABUPATEN NABIRE YG DICAPLOK KE DALAM WILAYAH ADAT MEEPAGO/PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. MENTERI DALAM NEGERI RI
        TITO KARNAVIAN

         Di 
               Jakarta

Dengan Hormat,

Kabupaten Nabire Secara kulture atau berdasarkan tinjauan Antropologi Budaya adalah daerah yang secara adat dan budaya maupun karakteristik masyarakatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah adat Saireri.

Dalam perkembangannya, demi kepentingan politik Pemilihan Anggota MRP dan Pilkada Bupati/Wabup Kabupaten Nabire, oknum-oknum pejabat tertentu dengan sengaja memasukan Kabupaten Nabire ke dalam wilayah adat Meepago. Permasalahan ini jelas merugikan hak-hak sasar Masyarakat Adat Saireri karena telah menimbulkan rasa ketidak'adilan ang sangat luar biasa.

Tindakan sewenang-wenang yang ditunjukan Bupati Nabire belum lama ini, dengan ikut serta menandatangani Pernyataan Sikap Para Bupati; Pegunungan Tengah adalah tindakan melukai perasaan dan hati Masyarakat Adat Saireri yang adalah pemilik ulayat tanah Kabupaten Nabire. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, masyarakat kabupaten Nabire, pemilik hak ulayat atas tanah adat dimaksud Bercelana Cawat, bukan Bercelana Koteka.

Dengan demikian, upaya memasukan kabupaten Nabire yang adalah wilayah adat Saireri ke dalam wilayah adat Meepago merupakan tindakan melawan hukum adat karena pada prinsipnya pemerintah menghormati dan mengakui keberadaan dan/atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada suatu wilayah adat tertentu.

Teguran keras harus dialamatkan kepada Bupati Nabire terkait hal-hal mendasar yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan adat-istiadat suatu wilayah adat tertentu WAJIB DIPUTUSKAN DI ATAS MEJA ADAT (Melalui Suatu Musyawarah Adat) Bukan dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan seperti oraktek Ilegal melalui intervensi pimpinan daerah.

Kami mohon agar segera pihak Kementerian mengambil sikap yang arif dan bijaksana yakni dengan menggelar Musyawarah Adat di kabupaten Nabire untuk mendengar dan menerima masukan dari para pemilik hak ulayat atas tanah adat Saireri. Hal ini sangat penting bagi indentitas kami, masyarakat adat Saireri. Kami berharap, pemerintah tidak diobok-obok oleh pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan jabatan pemerintah untuk mewujudkan maksud dan tujuan pribadi yang nantinya merusak tatanan kehidupan masyarakat dalam berpemerintahan.

Pada bagian akhir surat ini, kami ingin tegaskan bahwa Kabupaten Nabire adalah Tanah Asat Saireri (bukan tanah adat Meepago), sehingga dalam pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana pembentukab Provinsi Teluk Cenderawasih, di atas tanah, air dan udara Teluk Saireri. 

Atas Perhatian dan Perkenan Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, kami ucapkan ucapkan banyak terima kasih.

Nabire, 10 November 2019

PEMILIK HAK ULAYAT TANAH ADAT KAB. NABIRE,

cap/ttd

MASYARAKAT ADAT SAIRERI

Tembusan, Kepada Yth :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Hukum dan HAM RI
3. Gubernur Papua
4. Ketua DPRP Provinsi Papua
6. Ketua MRP Provinsi Papua
7. Anggota MRP Wilayah Meepago
9. Anggota MRP Wilayah Saireri