WAJAR Ombudsman bersama  DPRD Sumut dan lembaga konsumen yang mewakili  kepentingan masyarakat menolak kenaikan tarif air oleh  PDAM Tirtanadi sejak Mei  silam.

Soalnya, perusahaan itu memberlakukan kenaikan tarif tanpa melalui  prosedur  yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 25/2009 tentang  Pelayanan Publik, dimana Tirtanadi sebagai perusahaan publik seyogianya mendapat persetujuan DPRD untuk menaikkan tarif air  tersebut . 

Aturan ini dipertegas dalam Perda Nomor 10 Tahun 2009, yang dalam Pasal 75 menyebutkan  besaran tarif pelayanan publik harus dilakukan oleh direksi dengan menyampaikan kepada dewan pengawas,  setelah itu mendapatkan persetujuan gubernur selaku kepala daerah, tetapi harus berkonsultasi dengan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  (DRPD) terlebih dahulu.

Tirtanadi memang sudah lima tahun tidak menaikkan tarif air sejak 2013 lalu. Tetapi, hal itu tak bisa menjadi alasan membenarkan kenaikan tarif  dengan serta merta, tanpa prosedur administrasi dan hukum. Apalagi, perusahaan daerah itu menetapkan kenaikannya cukup tinggi, yakni sebesar 30% sehingga tarif airnya menjadi  Rp 1,30 per liter dari Rp 1 per liter. 

Bahkan meski Tirtanadi menyebutkan penyesuaian tarif air tersebut mengacu Permendagri No.71 Tahun 2016 serta SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tetap cacat hukum. Toh,  Permendgari itu juga menyebutkan supaya penyesuaian tarif air memperhitungkan kondisi perekonomian masyarakat  dan inflasi di daerah. Padahal, kini perekonomian masyarakat Sumut sedang terpuruk di tengah kenaikan harga aneka kebutuhan primer dan pangan, selain inflasi pun cukup tinggi.

Maka, tidak sepatutnya PDAM Tirtanadi memberlakukan kenaikan tarif air saat ini. Ya, Tirtanadi memang sedang menggarap lima proyek air minum di tahun ini untuk memperluas cakupan sambungan dengan total anggaran Rp 100 miliar. Tetapi  bukankah sebesar  Rp73,2 miliar dari pembiayaannya merupakan penyertaan modal  Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu)?  Cuma Rp26,8 miliar dari Tirtanadi.  

Anggaran yang ditalangi Tirtanadi untuk lima proyek tersebut tentu sangat kecil, jika mengingat  perusahaan ini  baru saja mendapat  penghapusan utang  dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  sebesar Rp 185, 120 miliar sebagai bagian kebijakan pemerintah pusat menghapus utang 107 PDAM di Indonesia sebesar Rp3,9 triliun.

Kalau Tirtanadi keukeuh  mempertahankan kenaikan tarif  air tersebut, sebaiknya masyarakat sebagai pelanggan melakukan class action saja, apalagi pelayanan perusahaan ini pun  masih mengecewakan dengan kecilnya aliran air, bahkan tidak jarang berbau serta  bercampur  lumpur maupun kotoran lain.  Tujuan class action adalah menuntut perbaikan kualitas pelayanan dalam mensuplai air bersih,  tetapi  paling utama: Tirtanadi harus membatalkan kenaikan tarif air yang diberlakukan secara  ilegal.