Menstruasi adalah proses biologis yang tidak dapat dipilih atau ditunda. Bagi perempuan dan setiap orang yang mengalaminya, pembalut serta produk menstruasi yang aman bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan esensial yang harus dipenuhi secara rutin. Akan tetapi, kebutuhan yang melekat pada tubuh ini masih menuntut pengeluaran berulang, bahkan ketika penghasilan tidak mencukupi. Tidak seharusnya seseorang harus memilih antara membeli pembalut, memenuhi kebutuhan pangan, atau mempertahankan aktivitas sekolah dan pekerjaannya.

“Jika kita mendengar cerita perempuan pedesaan yang terpaksa pakai satu pembalut untuk satu hari penuh, reaksi orang-orang itu paling menyalahkan. "Kok enggak higienis banget jadi perempuan seperti itu?" Padahal sebenarnya menyalahkan perempuan di sini adalah bentuk penyimpangan fokus yang paling telak. Itu bukan soal malas atau tidak mengerti kebersihan, tapi soal ketidakadilan struktural. Ketika dompet lagi tipis, pilihannya jatuh ke mana?. Kesehatan reproduksi perempuan selalu dikorbankan untuk beli beras, untuk memenuhi kebutuhan domestik.”  (Kutipan dalam diskusi Koalisi Perempuan Indonesia pada 3 November 2026 )

Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana keterbatasan ekonomi dapat memaksa perempuan mengorbankan kebutuhan menstruasinya. Hambatan ini tidak dialami secara setara. Perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, pelajar, perempuan penyandang disabilitas, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil dapat menghadapi tantangan berlapis. Ketika produk menstruasi sulit dijangkau, perempuan mungkin terpaksa menunda penggantian pembalut atau membatasi aktivitasnya. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan perempuan mengelola menstruasi tidak semata ditentukan oleh pilihan pribadi, melainkan juga oleh ketimpangan ekonomi, kondisi kerja, norma sosial, dan akses terhadap fasilitas yang memadai.

Di tengah berbagai hambatan tersebut, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen. Meskipun sejumlah kebutuhan pokok mendapat fasilitas pembebasan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022, pembalut belum termasuk di dalamnya. Pemerintah menjelaskan bahwa pembalut termasuk barang kena pajak nonmewah. Padahal pembalut merupakan kebutuhan biologis perempuan yang berulang dan tidak dapat begitu saja ditunda. Karena itu, kebijakan fiskal perlu menilai dampaknya terhadap perempuan, terutama mereka yang kondisi ekonominya paling rentan.

Masalahnya nyata dan sudah lama membutuhkan perhatian.  Karena persoalan ini menyangkut hak atas tubuh perempuan.  Komnas Perempuan pada 30 Oktober 2026 telah menyerukan peninjauan PPN atas produk menstruasi karena kebijakan fiskal perlu memperhitungkan kebutuhan kesehatan reproduksi dan keadilan gender. Prinsip ini sejalan dengan komitmen Indonesia melalui CEDAW yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat bahwa Dewan HAM PBB pada 2024 mendorong pengurangan atau penghapusan pajak produk menstruasi dan dukungan akses bagi kelompok yang menghadapi kerentanan ekonomi.

Karena itu, KAMI MENDESAK PEMERINTAH , untuk:

1. Membebaskan PPN atas pembalut dan produk menstruasi esensial, melalui perubahan kebijakan dan mekanisme perpajakan yang sesuai serta efektif mengurangi beban konsumen.
2. Menjamin ketersediaan produk menstruasi yang aman dan terjangkau, termasuk penyediaan gratis atau bersubsidi bagi kelompok yang membutuhkan di sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan ruang publik.
3. Memastikan kebijakan kesehatan menstruasi yang responsif gender, melalui kajian dampak fiskal, pemantauan keterjangkauan harga, serta penyediaan air bersih, toilet layak, dan informasi yang benar.

Pembebasan PPN bukan satu-satunya jawaban atas kemiskinan menstruasi, tetapi dapat menjadi bagian dari langkah negara mengurangi hambatan ekonomi. Kami mengajak masyarakat mendukung tuntutan ini dan meminta pemerintah mengambil tindakan nyata. Menstruasi bukan keinginan. Pembalut bukan kemewahan. Hak atas tubuh dan kesehatan menstruasi harus dihormati dan dipenuhi.

#MenstruasiBukanKeinginan #HapusPPNPembalut #HakAtasTubuhPerempuan #KeadilanGender