Mendagri Harus Tolak Permohonan KUNKER DPRD Riau Ke LN,Kuras Uang Rakyat,Tak Jelas Manfaat

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Anggota DPRD Riau tahun 2019 ini, berencana melakukan kunjungan kerja ke Australia, Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya. Kami  menilai, kegiatan tersebut sebagai kegiatan rutinitas tahunan untuk menguras uang rakyat dan tidak jelas tujuan dan manfaatnya untuk mendukung kinerja DPRD dan pembangunan daerah. Masyarkaat Riau meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak permohonan izin tersebut.kami juga menyayangkan Gubenur Riau menyetujui dan memberikan rekomendasi rencana anggota DPRD Riau yang menghamburkan uang rakyat itu. Padahal Gubenur mestinya melakukan evaluasi terlebih dahulu pelaksanaan Kunker DPRD khususnya Kunker ke Luar Negeri yang dilakukan sebelumnya. Apakah sejauh ini memiliki bermanfaat atau hanya sekedar agenda rutinitas tidak jelas tujuannya.

catatan Fitra Riau berdasarkan laporan keuangan pemerintahan daerah, biaya yang dialokasikan untuk Kunker ke Australia, Amerika tahun 2019 sebesar Rp, 16 M. Agenda ini setiap tahun dilakukan bahkan seolah-olah menjadi agenda rutin bagi anggota DPRD untuk plesiran ke LN, selama 2015-2018, Anggota DPRD Riau telah menghabiskan anggaran sebesar Rp. 49,1 M untuk plesiran ke LN. “Setiap tahun biaya yang digunakan DPRD untuk ke LN semakin meningkat, 2015 hanya cukup dengan Rp. 5,1 M, sedangkan tahun 2018 anggaran yang dihabiskan untuk ke LN mencapai Rp. 17,8 M. Dengan begitu, jika disetujui Mendagri untuk plesiran ke LN tahun 2019 ini, maka selama lima tahun ini uang rakyat Riau yang dipakai untuk membiayai plesiran ke LN mencapai Rp. 65 M” waw.... sangat fantastis besar bukan? ... 

Dilihat dari Besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai plesiran ke LN dalam waktu lima tahun ini,dibandingkan dengan belanja untuk kebutuhan publik, maka serata dengan membangun 651 unit ruang kelas belajar baru, setara dengan membiaya biasiswa 18.606 mahasiswa, serata dengan membangun 1184 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan setara dengan biaya premi  43.413 jiwa BPJS PBI untuk masyarakat miskin tidak mampu. Bahkan, jika dibandingkan dengan anggaran yang dianggarkan untuk pengendalian karhutla 2019, alokasi anggaran ke LN jauh lebih besar.

Rencana Kunker ke LN yang dilakukan oleh DPRD Riau ini tidak jelas akan berkontribusikan pada agenda kebijakan apa yang sedang dirancang. Apa lagi tahun ini merupakan tahun akhir priode jabatan DPRD priode 2014-2019 hingga September nanti. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, kurang setengah anggota DPRD yang saat ini menjabat duduk kembali untuk priode 2019-2024. Dengan demikian maka hasilnya tidak jelas jika yang mengikuti kegiatan adalah anggota DPRD yang tidak terpilih kembali.

selain itu, Merujuk pada kegiatan Kunker sebelumnya, DPRD Riau juga tidak transparan kepada  Publik  terkait dengan laporan – laporan hasil dari kunjungan kerja anggota DPRD baik kunjungan dalam negeri  dan kunjungan  luar negeri. Masyarakat juga sulit mendapatkan akses bagaimana Hasilnya laporan baik dalam penggunaan anggaran maupun dokumen laporan kegiatan perjadin maupun kunjungan anggota DPRD tersebut. seharusnya Pihak Sekwan harus bisa mempublikasikan laporan hasil kegiatan dan pertanggungjawaban ke publik tanpa harus di ingatkan dan diminta oleh masyrakat. 

Jika dilihat dari ketentuan peraturan gubenur Riau Nomor 29 tahun 2017  pasal 9 tentang Pedoman Perjalanan Dinas, menyatakan bahwa petangungjawaban biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah harus melampirkan laporan hasil perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/KPA untuk mendapatkan pengesahan.tetapi ini tidak dilakukan selama Kunjungan dan Perjadin ini Dilaksanakan. 

Atas dasar alasan tersebut, maka Masyarakat Riau meminta kepada Gubenur Riau harus mencabut rekomendasi rencana Kunker DPRD Riau ke LN tahun 2019 yang telah disampaikan ke Mendagri dan merealokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat. Begitu juga kepada Mendagri untuk menolak permohonan izin anggota DPRD Provinis Riau yang akan pergi Kunker tersebut karena Kunjungan ini hanya untuk menguras uang rakyat, tidak efisien, efektif dan dengan tujuan yang tidak  jelas.