Gerakan mahasiswa hukum indonesia (germahi)

Sampurasun

Kita yakin dan percaya bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat) bukan negara kekuasaan (Machstaat) sehingga kita jadikan Hukum sebagai Panglima bukan Politik Kekuasaan. 

Jika pada tanggal 23 Febuari 2018 Menko Polhukam dan Kapolri sudah sepakat untuk penunjukkan PJ Gubernur dari pati Polri. KAPORI mengatakan keterlibatan POLRI dalam Pemerintahan memang sensitif dan rawan politisasi dalam situasi Politik. Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto membatalkan usulan penjabat (Pj) gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat dari perwira tinggi Polri.Keputusan ini diambil setelah pemerintah mendengar aspirasi penolakan jenderal Polri menjadi Pj gubernur. Pemerintah akan mengkaji kembali penempatan Pj gubernur.

Pada hari ini Senin 18 Juni 2018 Mendagri melantik Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat mencederai Demokrasi karena telah melanggar amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang UU Pilkada,  UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.  Maka dari itu pelantikan tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam pilkada nanti, karena dianggap pelantikan tersebut dipaksakan oleh Mendagri Thajo Kumolo. Melihat diantara kandidat Cagub Jabar salah satunya dari kalangan Polri. 

JAWA BARAT AMAN TANPA JENDERAL POLISI AKTIf

SALAM NKRI

SALAM PANCASILA

SALAM MAHASISWA INDONESIA

 

Koodinator narahubung

085280707420