

MAKE INDONESIA PAY FOR WILDFIRES
Masalahnya
Pemerintahan Republik Indonesia wajib memberikan ganti rugi kebakaran hutan dan lahan hingga kabut asap terhadap semua penduduk Kalimantan, Papua, Sumatra, dan Sangihe termasuk semua badan konservasi satwa serta wilayah hutan lindung di daerah terdampak akibat kelalaian pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pembukaan lahan dengan pembakaran.
Sejak Agustus hingga 21 September 2026, kebakaran hutan dan lahan telah menginfeksi 26.000 jiwa anak balita dari total 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) di daerah terdampak. Menurut data fire emission watch satelit Copernicus Uni Eropa, Indonesia menyumbang 19,7 juta metrik ton emisi karbon, resmi menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia dalam rentang waktu 1 sampai 7 September 2026 atau 273% lebih tinggi dari rata-rata musiman.
Data resmi mencatat luas kebakaran di Kalimantan telah menembus hampir 100.000 hektare, melampaui 1,4 kali luas DKI Jakarta. Bahkan, kualitas udara di Kalimantan Tengah sempat memecahkan rekor terburuk dengan ISPU menembus angka 1.098 (kategori sangat berbahaya) akibat polusi gas beracun PM 2,5 yang berpotensi menyebabkan kematian dini pada kehamilan dan stunting.
Pembubaran Badan Restorasi Gambut oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2024 dan ratusan izin korporasi kelapa sawit hingga pertambangan yang diloloskan di atas lahan gambut termasuk sebagai kelalaian pemerintah Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Bencana kebakaran ini merupakan dampak kelalaian sistematis, lemahnya pengawasan, dan pembiaran penegakkan hukum terhadap pemodal maupun korporasi perusak lingkungan. Ini bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan kejahatan lingkungan yang mengancam nyawa jutaan warga Indonesia hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Asap beracun merenggut hak warga atas udara bersih, mengancam kesehatan anak-anak dan satwa liar, merusak ekosistem, serta memperparah krisis iklim.
Melalui petisi ini, kami menuntut Negara Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas:
1. Adili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Agraria dan dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Kapolda wilayah terdampak atas kelalaian dalam pencegahan dan pembiaran kebakaran hutan dan lahan.
2. Usut tuntas seluruh dalang dan pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta jatuhi sanksi pidana dan perdata yang seberat-beratnya kepada korporasi maupun individu yang terbukti membakar lahan.
3. Tetapkan status darurat lingkungan hidup nasional guna memaksimalkan pengerahan personil pemadam, patroli kebakaran, serta penyediaan fasilitas medis gratis bagi warga terdampak.
4. Cabut dan evaluasi seluruh izin konsesi di wilayah hutan rentan serta lakukan restorasi ekosistem gambut secara permanen dengan pelarangan usaha di lahan gambut dan penutupan semua kanal di lahan gambut
5. Ikut sertakan masyarakat umum dalam pengawasan dan perizinan usaha yang membuka lahan serta transparasi data dan izin perusahaan
6. Ganti rugi materi terhadap daerah, warga, badan konservasi, serta relawan pemadam kebakaran yang terdampak kebakaran hutan dan lahan akibat cost of delay disebabkan oleh kelambanan penanganan oleh pemerintah Republik Indonesia, serta jamin hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman sesuai amanat konstitusi
Sumber Data:
Kompas
Mongabay
MAKE INDONESIA PAY
Petition for Government of the Republic of Indonesia to Stop the Ecocide
We call upon the Government of the Republic of Indonesia to accept liability and provide compensation for forest fires, land fires, and smoke pollution affecting all residents—as well as wildlife conservation agencies and protected forest areas—across the islands of Kalimantan, Papua, Sumatra, and Sangihe. This demand arises from the government's negligence in preventing and addressing land clearing via burning practices carried out by entities such as palm oil companies.
Between August and September 21, 2026, a total of 174,694 cases of Acute Respiratory Infection (ARI) were recorded in the affected regions due to forest and land fires; of these, 26,000 cases involved children under the age of five. According to fire emission monitoring data from the European Union’s Copernicus satellite, Indonesia emitted 19.7 million tons of carbon between September 1st and 7th, 2026—officially making Indonesia the world's largest carbon emitter and exceeding the seasonal average by 273%.
Official data indicates that fires in Kalimantan have incinerated nearly 100,000 hectares of land—an area 1.4 times the size of the capital, Jakarta. Indeed, air quality in Central Kalimantan hit a record low, with the Air Pollution Standard Index (ISPU) reaching 1,098 (classified as "very dangerous") due to toxic PM2.5 pollution. Such pollution poses risks including premature death and stunted fetal development.
Examples of the Indonesian government's negligence in preventing forest and land fires include President Prabowo Subianto’s 2024 decision to disband the Peatland Restoration Agency, the Minister of Forestry’s issuance of hundreds of corporate permits for palm oil and mining operations on peatlands, and implementing low budget for disaster prevention. All while the government was selling nearly 957 million USD for carbon trading during COP30.
This fire disaster is the result of systemic negligence, inadequate monitoring, and a failure to enforce the law against investors and corporations that destroy the environment. This is no longer merely a disaster; it is an environmental crime that threatens the lives of millions of Indonesian citizens, as well as the people of neighboring countries such as Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. Toxic smoke deprives citizens of their right to clean air, endangers the health of children and wildlife, destroys ecosystems, and exacerbates the climate crisis.
Through this petition, we demand that the Republic of Indonesia take immediate and decisive action:
1. Prosecute President Prabowo Subianto, Minister of Forestry Raja Juli Antoni, Minister of Environment Jumhur Hidayat, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Nusron Wahid, and the regional police chiefs of affected areas for negligence in failing to prevent—and for tolerating—forest and land fires.
2. Prosecute and thoroughly investigate the masterminds and perpetrators behind forest and land fires, and impose the severest possible criminal and civil penalties on companies and individuals proven to have burned the land.
3. Declare a national environmental emergency to maximize the deployment of firefighting personnel and patrols, and to provide free medical facilities for affected residents.
4. Revoke and review all concession permits in vulnerable forest areas and close all canals within peatlands to implement the permanent restoration of peatland ecosystems.
5. Involve the general public in the supervision and permitting of land-clearing operations and ensure transparent disclosure.
6. Provide material compensation to affected regions, residents, conservation groups, and volunteer firefighters for losses incurred due to the Indonesian government's delayed response, and guarantee the right of all Indonesian citizens to a clean, healthy, and safe living environment, in accordance with constitutional provisions.
日本語訳:
インドネシア共和国政府、エコサイドをやめろ
インドネシア共和国政府は、パーム企業などの焼畑による土地開墾の防止および対処における政府の怠慢により、カリマンタン島、パプア島、スマトラ頭、サンギヘ島の全住民、ならびに影響を受けた地域のすべての野生生物保護機関および保護林地域に対し、森林火災、土地火災、煙害に対する補償を行う義務を負うよう求めます。
2026年8月より9月21日までの間に、森林火災や土地火災により、被災地域で発生した呼吸器感染症(ARI)の症例総数174,694件のうち、5歳未満の子供26,000人が感染しました。欧州連合のコペルニクス衛星火災排出監視データによると、インドネシアは2026年9月1日より7日の間に1,970万トンの炭素を排出し、公式に世界最大の炭素排出国となり、季節平均を273%上回りました。
公式データによると、カリマンタン島での火災は10万ヘクタール近くを焼き尽くし、首都ジャカルタの面積の1.4倍に達しています。実際、中央カリマンタンの大気質は過去最悪の記録を更新し、有毒なPM2.5ガス汚染によりISPU値は1,098(非常に危険に分類)に達しました。このガス汚染は、妊娠中の早死や発育阻害を引き起こす可能性があります。
2024年にプラボウォ・スビアント大統領が泥炭地再生庁を解散させたこと、そして泥炭地でパーム油や鉱業に関する数百件もの企業許可を林業大臣が発行したことは、森林火災や土地火災の防止におけるインドネシア政府の怠慢の一例。
今回の火災災害は、組織的な怠慢、不十分な監視、そして環境を破壊する投資家や企業に対する法執行の怠慢の結果です。これはもはや単なる災害ではなく、インドネシア国民数百万人、そしてマレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラームといった近隣諸国の人々の生命を脅かす環境犯罪です。有毒な煙は市民から清浄な空気を享受する権利を奪い、子どもや野生生物の健康を脅かし、生態系を破壊し、気候危機を悪化させます。
この請願を通して、私たちはインドネシア共和国に対し、直ちに断固たる措置を講じるよう要求します:
1. プラボウォ・スビアント大統領、ラジャ・ジュリ・アントニ森林大臣、ジュムフル・ヒダヤット環境大臣、ヌスロン・ワヒド農地問題・空間計画大臣、および被災地域の地方警察署長を、森林火災や土地火災の発生を防止せず、また発生を容認した過失で訴追。
2. 森林火災や土地火災の首謀者および実行犯を徹底的に調査し、土地を焼いたことが証明された企業や個人に対して、可能な限り最も重い刑事罰および民事罰を科す。
3.消防要員の配備とパトロールを最大限に行い、被災住民に無料の医療施設を提供するため、国家的な環境緊急事態を宣言。
4. 脆弱な森林地域におけるすべての利権許可を取り消し、評価し、泥炭地内のすべての運河を閉鎖することにより、恒久的な泥炭生態系の回復の実施。
5. 土地開墾を行う事業者の監督と許可に一般市民を参加させ、晴明に開示
6.インドネシア共和国政府の対応の遅れによって生じた遅延コストにより森林火災や土地火災の影響を受けた地域、住民、自然保護団体、ボランティア消防士への物的補償、および憲法の規定に従ってすべてのインドネシア国民の清潔で健康的かつ安全な生活環境に対する権利の保障。

307
Masalahnya
Pemerintahan Republik Indonesia wajib memberikan ganti rugi kebakaran hutan dan lahan hingga kabut asap terhadap semua penduduk Kalimantan, Papua, Sumatra, dan Sangihe termasuk semua badan konservasi satwa serta wilayah hutan lindung di daerah terdampak akibat kelalaian pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pembukaan lahan dengan pembakaran.
Sejak Agustus hingga 21 September 2026, kebakaran hutan dan lahan telah menginfeksi 26.000 jiwa anak balita dari total 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) di daerah terdampak. Menurut data fire emission watch satelit Copernicus Uni Eropa, Indonesia menyumbang 19,7 juta metrik ton emisi karbon, resmi menjadi penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia dalam rentang waktu 1 sampai 7 September 2026 atau 273% lebih tinggi dari rata-rata musiman.
Data resmi mencatat luas kebakaran di Kalimantan telah menembus hampir 100.000 hektare, melampaui 1,4 kali luas DKI Jakarta. Bahkan, kualitas udara di Kalimantan Tengah sempat memecahkan rekor terburuk dengan ISPU menembus angka 1.098 (kategori sangat berbahaya) akibat polusi gas beracun PM 2,5 yang berpotensi menyebabkan kematian dini pada kehamilan dan stunting.
Pembubaran Badan Restorasi Gambut oleh Presiden Prabowo Subianto di tahun 2024 dan ratusan izin korporasi kelapa sawit hingga pertambangan yang diloloskan di atas lahan gambut termasuk sebagai kelalaian pemerintah Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Bencana kebakaran ini merupakan dampak kelalaian sistematis, lemahnya pengawasan, dan pembiaran penegakkan hukum terhadap pemodal maupun korporasi perusak lingkungan. Ini bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan kejahatan lingkungan yang mengancam nyawa jutaan warga Indonesia hingga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Asap beracun merenggut hak warga atas udara bersih, mengancam kesehatan anak-anak dan satwa liar, merusak ekosistem, serta memperparah krisis iklim.
Melalui petisi ini, kami menuntut Negara Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan tegas:
1. Adili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Agraria dan dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Kapolda wilayah terdampak atas kelalaian dalam pencegahan dan pembiaran kebakaran hutan dan lahan.
2. Usut tuntas seluruh dalang dan pelaku pembakaran hutan dan lahan, serta jatuhi sanksi pidana dan perdata yang seberat-beratnya kepada korporasi maupun individu yang terbukti membakar lahan.
3. Tetapkan status darurat lingkungan hidup nasional guna memaksimalkan pengerahan personil pemadam, patroli kebakaran, serta penyediaan fasilitas medis gratis bagi warga terdampak.
4. Cabut dan evaluasi seluruh izin konsesi di wilayah hutan rentan serta lakukan restorasi ekosistem gambut secara permanen dengan pelarangan usaha di lahan gambut dan penutupan semua kanal di lahan gambut
5. Ikut sertakan masyarakat umum dalam pengawasan dan perizinan usaha yang membuka lahan serta transparasi data dan izin perusahaan
6. Ganti rugi materi terhadap daerah, warga, badan konservasi, serta relawan pemadam kebakaran yang terdampak kebakaran hutan dan lahan akibat cost of delay disebabkan oleh kelambanan penanganan oleh pemerintah Republik Indonesia, serta jamin hak seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan aman sesuai amanat konstitusi
Sumber Data:
Kompas
Mongabay
MAKE INDONESIA PAY
Petition for Government of the Republic of Indonesia to Stop the Ecocide
We call upon the Government of the Republic of Indonesia to accept liability and provide compensation for forest fires, land fires, and smoke pollution affecting all residents—as well as wildlife conservation agencies and protected forest areas—across the islands of Kalimantan, Papua, Sumatra, and Sangihe. This demand arises from the government's negligence in preventing and addressing land clearing via burning practices carried out by entities such as palm oil companies.
Between August and September 21, 2026, a total of 174,694 cases of Acute Respiratory Infection (ARI) were recorded in the affected regions due to forest and land fires; of these, 26,000 cases involved children under the age of five. According to fire emission monitoring data from the European Union’s Copernicus satellite, Indonesia emitted 19.7 million tons of carbon between September 1st and 7th, 2026—officially making Indonesia the world's largest carbon emitter and exceeding the seasonal average by 273%.
Official data indicates that fires in Kalimantan have incinerated nearly 100,000 hectares of land—an area 1.4 times the size of the capital, Jakarta. Indeed, air quality in Central Kalimantan hit a record low, with the Air Pollution Standard Index (ISPU) reaching 1,098 (classified as "very dangerous") due to toxic PM2.5 pollution. Such pollution poses risks including premature death and stunted fetal development.
Examples of the Indonesian government's negligence in preventing forest and land fires include President Prabowo Subianto’s 2024 decision to disband the Peatland Restoration Agency, the Minister of Forestry’s issuance of hundreds of corporate permits for palm oil and mining operations on peatlands, and implementing low budget for disaster prevention. All while the government was selling nearly 957 million USD for carbon trading during COP30.
This fire disaster is the result of systemic negligence, inadequate monitoring, and a failure to enforce the law against investors and corporations that destroy the environment. This is no longer merely a disaster; it is an environmental crime that threatens the lives of millions of Indonesian citizens, as well as the people of neighboring countries such as Malaysia, Singapore, and Brunei Darussalam. Toxic smoke deprives citizens of their right to clean air, endangers the health of children and wildlife, destroys ecosystems, and exacerbates the climate crisis.
Through this petition, we demand that the Republic of Indonesia take immediate and decisive action:
1. Prosecute President Prabowo Subianto, Minister of Forestry Raja Juli Antoni, Minister of Environment Jumhur Hidayat, Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Nusron Wahid, and the regional police chiefs of affected areas for negligence in failing to prevent—and for tolerating—forest and land fires.
2. Prosecute and thoroughly investigate the masterminds and perpetrators behind forest and land fires, and impose the severest possible criminal and civil penalties on companies and individuals proven to have burned the land.
3. Declare a national environmental emergency to maximize the deployment of firefighting personnel and patrols, and to provide free medical facilities for affected residents.
4. Revoke and review all concession permits in vulnerable forest areas and close all canals within peatlands to implement the permanent restoration of peatland ecosystems.
5. Involve the general public in the supervision and permitting of land-clearing operations and ensure transparent disclosure.
6. Provide material compensation to affected regions, residents, conservation groups, and volunteer firefighters for losses incurred due to the Indonesian government's delayed response, and guarantee the right of all Indonesian citizens to a clean, healthy, and safe living environment, in accordance with constitutional provisions.
日本語訳:
インドネシア共和国政府、エコサイドをやめろ
インドネシア共和国政府は、パーム企業などの焼畑による土地開墾の防止および対処における政府の怠慢により、カリマンタン島、パプア島、スマトラ頭、サンギヘ島の全住民、ならびに影響を受けた地域のすべての野生生物保護機関および保護林地域に対し、森林火災、土地火災、煙害に対する補償を行う義務を負うよう求めます。
2026年8月より9月21日までの間に、森林火災や土地火災により、被災地域で発生した呼吸器感染症(ARI)の症例総数174,694件のうち、5歳未満の子供26,000人が感染しました。欧州連合のコペルニクス衛星火災排出監視データによると、インドネシアは2026年9月1日より7日の間に1,970万トンの炭素を排出し、公式に世界最大の炭素排出国となり、季節平均を273%上回りました。
公式データによると、カリマンタン島での火災は10万ヘクタール近くを焼き尽くし、首都ジャカルタの面積の1.4倍に達しています。実際、中央カリマンタンの大気質は過去最悪の記録を更新し、有毒なPM2.5ガス汚染によりISPU値は1,098(非常に危険に分類)に達しました。このガス汚染は、妊娠中の早死や発育阻害を引き起こす可能性があります。
2024年にプラボウォ・スビアント大統領が泥炭地再生庁を解散させたこと、そして泥炭地でパーム油や鉱業に関する数百件もの企業許可を林業大臣が発行したことは、森林火災や土地火災の防止におけるインドネシア政府の怠慢の一例。
今回の火災災害は、組織的な怠慢、不十分な監視、そして環境を破壊する投資家や企業に対する法執行の怠慢の結果です。これはもはや単なる災害ではなく、インドネシア国民数百万人、そしてマレーシア、シンガポール、ブルネイ・ダルサラームといった近隣諸国の人々の生命を脅かす環境犯罪です。有毒な煙は市民から清浄な空気を享受する権利を奪い、子どもや野生生物の健康を脅かし、生態系を破壊し、気候危機を悪化させます。
この請願を通して、私たちはインドネシア共和国に対し、直ちに断固たる措置を講じるよう要求します:
1. プラボウォ・スビアント大統領、ラジャ・ジュリ・アントニ森林大臣、ジュムフル・ヒダヤット環境大臣、ヌスロン・ワヒド農地問題・空間計画大臣、および被災地域の地方警察署長を、森林火災や土地火災の発生を防止せず、また発生を容認した過失で訴追。
2. 森林火災や土地火災の首謀者および実行犯を徹底的に調査し、土地を焼いたことが証明された企業や個人に対して、可能な限り最も重い刑事罰および民事罰を科す。
3.消防要員の配備とパトロールを最大限に行い、被災住民に無料の医療施設を提供するため、国家的な環境緊急事態を宣言。
4. 脆弱な森林地域におけるすべての利権許可を取り消し、評価し、泥炭地内のすべての運河を閉鎖することにより、恒久的な泥炭生態系の回復の実施。
5. 土地開墾を行う事業者の監督と許可に一般市民を参加させ、晴明に開示
6.インドネシア共和国政府の対応の遅れによって生じた遅延コストにより森林火災や土地火災の影響を受けた地域、住民、自然保護団体、ボランティア消防士への物的補償、および憲法の規定に従ってすべてのインドネシア国民の清潔で健康的かつ安全な生活環境に対する権利の保障。

Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 22 September 2026