

Menghapus Persyaratan Tinggi Badan Calon Hakim


Menghapus Persyaratan Tinggi Badan Calon Hakim
Masalahnya
Persyaratan menjadi calon hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama salah satunya adalah tinggi badan, minimal 160 cm bagi laki-laki dan 152 cm bagi perempuan. Sebenarnya, persyaratan tinggi badan calon hakim tidak ada relevansinya dengan kinerja hakim ke depan. Yang diperlukan untuk menjadi seorang hakim, tentu saja bukanlah tinggi badan, tapi pikiran dan sense-nya pada rasa keadilan yang akan ia wujudkan bagi masyarakat. Jika peraturan ini tetap diberlakukan, maka calon-calon hakim yang potensial dan berintegritas tinggi, namun kurang memenuhi persyaratan ini, tentu saja menjadi terhalang. Tidak ada jaminan, bahwa hakim dengan tinggi badan minimal 160 cm atau 152 cm itu mempunyai integritas dan wibawa yang tinggi pula. Karena kewibawaan tidak ditentukan pada tinggi badan, tapi pemikiran dan sikap. Indonesia membutuhkan hakim yang adil, bukan hakim yang tinggi. Mari, kita dukung petisi ini, untuk perbaikan sistem dan nasib badan peradilan kedepannya.

Masalahnya
Persyaratan menjadi calon hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama salah satunya adalah tinggi badan, minimal 160 cm bagi laki-laki dan 152 cm bagi perempuan. Sebenarnya, persyaratan tinggi badan calon hakim tidak ada relevansinya dengan kinerja hakim ke depan. Yang diperlukan untuk menjadi seorang hakim, tentu saja bukanlah tinggi badan, tapi pikiran dan sense-nya pada rasa keadilan yang akan ia wujudkan bagi masyarakat. Jika peraturan ini tetap diberlakukan, maka calon-calon hakim yang potensial dan berintegritas tinggi, namun kurang memenuhi persyaratan ini, tentu saja menjadi terhalang. Tidak ada jaminan, bahwa hakim dengan tinggi badan minimal 160 cm atau 152 cm itu mempunyai integritas dan wibawa yang tinggi pula. Karena kewibawaan tidak ditentukan pada tinggi badan, tapi pemikiran dan sikap. Indonesia membutuhkan hakim yang adil, bukan hakim yang tinggi. Mari, kita dukung petisi ini, untuk perbaikan sistem dan nasib badan peradilan kedepannya.

Petisi ditutup
Sebarkan petisi ini
Pengambil Keputusan
Perkembangan Terakhir Petisi
Bagikan petisi ini
Petisi dibuat pada 4 Februari 2014