Perekrutan CPNS KEMENAG yang cacat Hukum, Rekomendasi OMBUDSMAN RI tidak dilaksanakan

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


JANGAN ADA KONGKALILONG PEJABAT NEGARA

Sila Kelima ´Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia`, merupakan cita-cita bangsa demi keutuhan NKRI. Hal tersebut akan mustahil terwujud disebabkan kongkalikong Pejabat Negara yang terbingkai dalam kepanitian Penerimaan CPNS Dosen Kemenag 2017.
SSCN BKN 2017, melalui lamannya diakses regisrasi ONLINE, mengirim berkas ke Satker Panitia Lokal dan seterusnya alur pendaftaran peserta.
Dalam faktanya, didapati seorang pelamar menyertakan data tidak benar lalu menkomunikasikan kepada Tim Verifikator untuk selanjutnya dinyatakan lolos berkas dengan seluruh hak kepesertaan.
Kuasa Allah, bangkai tetaplah bangkai, akan menyebarkan baunya meski telah ditutupi.
Tragedi tersebut lalu kami laporkan ke Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan untuk diperiksa dengan teliti. Walhasil, dinyatakan dalam Laporan Akhir Hasil Penelitian (LAHP) sebagaimana dalam suratnya:
1. isi
2. isi
Seperti angin berlalu seiring waktu berjalan, pihak panitia lokal tidak mengikutinya. Maka dari itu LAHP kami teruskan ke Ombudsman Pusat di Jakarta namun sampai hari ini juga belum menemukan hasil.
Pihak Kemenpan RB, Kemenag, BKN, ITJEN Kemenag, dan Rektor STAIN Watampone/IAIN Bone seolah menyimpang atas dugaan pelanggaran tersebut.
Diketahui bahwa Ketua STAIN Watampone saat itu juga menjabat Ketua Panitia Lokal Seleksi Dosen 2017.
Kami meminta dukungan akan kezaliman yang dilakukan Pejabat Negara demi KEADILAN dan keutahan NKRI