Heyy KPU, SAVE OUR ELECTIONS!!

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


“Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (recht, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat”. (Hatta, 1932) (Sumber: KPU)


Pasca pemilu 2019 banyak sekali catatan-catatan penting bagi penyelenggara (KPU). Soal laporan kecurangan diberbagai daerah, logistik yang belum sampai pada hari pelaksanaan, persoalan teknis pencoblosan, kertas suara habis padahal masih ada masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, dan masih banyak lagi. Penyelenggara pemilu kali ini tidak bisa menjamin akan ketertiban baik pada hari pelaksanaan maupun setelahnya, ditambah dengan kotak suara kardus yang kualitasnya sangat buruk dengan cuaca maupun medan yang ada di wilayah Indonesia. Pemilu serentak 2019 begitu banyak evaluasinya, padahal anggaran cukup besar sekitar 24 Triliun, ditambah lambatnya KPU dalam merespons isu yang berkembang membuat polarisasi ditengah-tengah masyarakat begitu sangat luar biasa. Rakyat kini sedang bingung, data mana yang harus dipercaya, apakah hitung cepat atau yang lainnya. KPU sendiri tidak bisa hadir meneduhkan suasana, justru malah sibuk membuat citra internasional disaat rakyat terpolarisasi. Hal demikian menjadi kinerja buruk pada elit KPU, ditambah lagi satu-satunya data kepercayaan rakyat ini banyak sekali errornya, sebut saja server KPU yang sulit untuk di akses. Tentu saja bagi masyarakat awam hal ini menimbulkan persepsi atau kecurigaan, dan lagi-lagi KPU tidak bisa menjelaskan tentang perihal semacam ini. Kemudian bagaimana temuan-temuan kejanggalan pada data C1 yang di input server KPU, katakanlah tidak sesuai dengan C1 yang ada dilapangan membuat rakyat bertanya-tanya. KPU tidak memberikan kepercayaan terhadap masyarakat ditengah-tengah kebingungan, perlu adanya keseriusan KPU dalam menjawab setiap laporan-laporan dengan objektivitas sebagai lembaga independen yang dijamin secara konstitusional oleh negara. Ketua KPU maupun komisioner harus lebih aktif dalam memberikan jawaban maupun merespons isu yang berkembang. Jangan sampai pemilu serentak dengan jumlah partisipasi masyarakat yang cukup tinggi ini menjadi buruk akibat kinerja KPU. Kepercayaan masyarakat pada KPU menjadi satu titik temu dalam menjawab kualitas dari pemilu serentak ini, untuk itu kami sampaikan beberapa sikap sebagai masyarakat yang peduli terhadap demokrasi. Yaitu;
1. KPU harus menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa keputusan mutlak ada pada hasil hitungan manual KPU.
2. Dalam proses penginputan data KPU harus transparan baik soal kesalahan input data, server error maupun lamanya proses input itu sendiri.
3. KPU harus memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa KPU netral dan tidak terlibat dalam bentuk kecurangan baik ditingkat TPS sampai penghitungan nasional.
4. KPU harus menertibkan pihak-pihak yang mengklaim kemenangan sepihak dengan melihat kondisi sosial yang menegang.
5. KPU harus mendorong lembaga-lembaga survei maupun media agar menghentikan hasil hitung cepat karena di takutkan menimbulkan persepsi buruk terhadap masyarakat.
6. Ketua beserta komisioner KPU segera menindak lanjuti laporan-laporan kecurangan maupun yang viral di media online dengan asas objektivitas.

7. Apabila KPU tidak mampu menjalankan ke enam point diatas, maka kepada seluruh jajaran yang ada di lembaga KPU lebih baik mengundurkan diri secara terhormat.

Demikian sikap dari kami sebagai bentuk partisipasi dan komitmen dalam menjaga dan merawat demokrasi.