Confirmed victory
Petitioning Komisi III DPR RI and 4 others
This petition was delivered to:
Komisi III DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Tjatur Sapto Edia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Muhammad Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI
Eva Sundari
Komisi III DPR RI

Komisi III DPR, perkuatlah KPK!

Teman-teman,

Perjuangan memberantas korupsi terus saja dihambat. DPR tak kunjung menyetujui biaya gedung KPK yang diajukan sejak 2008. Sekarang, muncul RUU KPK yang memangkas wewenang penuntutan KPK. Masa depan lembaga ini seolah dipermainkan politisi yang menolak pemberantasan korupsi.

Apa yang dilemahkan dari KPK? Wewenang penuntutan KPK hilang dalam Revisi Undang-Undang (UU) No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wewenang penyadapan KPK dipersulit. Dewan pengawas dibentuk untuk mengontrol efektifitas KPK.

Pasal 6 ayat 3 draf RUU itu hanya menyebut tugas KPK untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi. Diulangi Pasal 7 ayat a, menyebut kewenangan penuntutan KPK dikurangi hanya sekedar penyelidikan dan penyidikan.

Mengapa gedung KPK tak disetujui? Padahal mereka menyetujui pembangunan Wisma Atlet 200 Milyar, Hambalang 2,5 Triliun, renovasi ruang Banggar DPR RI 10X10 meter senilai Rp 20,3 Milyar dan proyek yang belum jelas manfaatnya. 

Gedung KPK saat ini sudah tua (dibangun sejak 1981), kapasitas gedung saat ini adalah 350 orang, sedang pegawai mencapai 650 orang. Belum lagi, jumlah yang dibutuhkan ke depan sekitar 1200 orang. KPK sangat perlu tempat memadai, demi kelanjutan dan efektifitas pemberantasan korupsi.

Menteri Keuangan telah setuju dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan, warga telah turun tangan dan menggalang dana. Gerakan #saweranKPK didukung banyak orang termasuk mantan jaksa agung Abdul Rahman Saleh, Romo Benny Susatyo, Romo Frans Magnis Suseno, Gus Sholah, Ikrar Nusa Bakti, Teten Masduki, Danang Widoyoko,  dll

Hambatan terakhir adalah Komisi III DPR. Hingga kini mereka belum ambil keputusan. Mari kita tunjukkan suara kita, tuntut Komisi III DPR serius mendukung pemberantasan korupsi, batalkan rencana pemangkasan wewenang penuntutan KPK dan cairkan dana untuk gedung KPK!

 

Mari kita bela KPK! Tanda tangani petisi ini, dan sebarkan kepada teman-teman anda yang peduli akan pemberantasan korupsi negri ini.

#saveKPK

 

Sumber Foto: Tribunnews.com 


Letter to
Komisi III DPR RI
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil
and 2 others
Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari
Komisi III DPR RI
Baru saja saya menandatangani petisi di bawah ini, kepada Komisi III DPR RI agar membatalkan niat menghapus wewenang penuntutan KPK, termasuk segera mencairkan dana gedung KPK baru.
----------------

Perkuatlah KPK!

Teman-teman,

Perjuangan memberantas korupsi terus saja dihambat. DPR tak kunjung menyetujui biaya gedung KPK yang diajukan sejak 2008. Sekarang, muncul RUU KPK yang memangkas wewenang penuntutan KPK. Masa depan lembaga ini seolah dipermainkan politisi yang menolak pemberantasan korupsi.

Apa yang dilemahkan dari KPK? Wewenang penuntutan KPK hilang dalam Revisi Undang-Undang (UU) No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wewenang penyadapan KPK dipersulit. Dewan pengawas dibentuk untuk mengontrol efektifitas KPK.

Pasal 6 ayat 3 draf RUU itu hanya menyebut tugas KPK untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi. Diulangi Pasal 7 ayat a, menyebut kewenangan penuntutan KPK dikurangi hanya sekedar penyelidikan dan penyidikan.

Mengapa gedung KPK tak disetujui? Padahal mereka menyetujui pembangunan Wisma Atlet 200 Milyar, Hambalang 2,5 Triliun, renovasi ruang Banggar DPR RI 10X10 meter senilai Rp 20,3 Milyar dan proyek yang belum jelas manfaatnya.

Gedung KPK saat ini sudah tua (dibangun sejak 1981), kapasitas gedung saat ini adalah 350 orang, sedang pegawai mencapai 650 orang. Belum lagi, jumlah yang dibutuhkan ke depan sekitar 1200 orang. KPK sangat perlu tempat memadai, demi kelanjutan dan efektifitas pemberantasan korupsi.

Menteri Keuangan telah setuju dan mengalokasikan dana yang dibutuhkan, warga telah turun tangan dan menggalang dana. Gerakan #saweranKPK didukung banyak orang termasuk mantan jaksa agung Abdul Rahman Saleh, Romo Benny Susatyo, Romo Frans Magnis Suseno, Gus Sholah, Ikrar Nusa Bakti, Teten Masduki, Danang Widoyoko, dll

Hambatan terakhir adalah Komisi III DPR. Hingga kini mereka belum ambil keputusan. Mari kita tunjukkan suara kita, tuntut Komisi III DPR serius mendukung pemberantasan korupsi, batalkan rencana pemangkasan wewenang penuntutan KPK dan cairkan dana untuk gedung KPK!



Mari kita bela KPK! Tanda tangani petisi ini, dan sebarkan kepada teman-teman anda yang peduli akan pemberantasan korupsi negri ini.

#saveKPK
----------------

Salam,